Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Keluarga

Setelah Cerai, Anak Ikut Bapak atau Ibu?

Setelah Cerai, Anak Ikut Bapak atau Ibu?
Setelah Cerai, Anak Ikut Bapak atau Ibu?

PERTANYAAN

Saya beragama Islam ingin menggugat cerai, karena perlakuan dari suami yang tidak pantas. Setiap beradu mulut, suami selalu memaki-maki saya dan mengancam cerai. Saya punya satu orang anak berusia 1,5 tahun. Suami tidak mempunyai pekerjaan, sedangkan saya bekerja. Selama ini kami tinggal di rumah mertua saya yang terlalu kecil. Sementara ini, saya dan bayi tinggal di rumah orang tua saya. Siapakah yang berhak atas bayi? Apakah anak ikut bapak atau ibu? Haruskah saya memberi suami saya hak untuk melihat anaknya setelah cerai nanti?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bayi Ikut Bapak atau Ibu? yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 4 April 2011.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Menjawab anak ikut bapak atau ibu, kami sampaikan bahwa pada dasarnya, setelah bercerai, baik ibu atau bapak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Menyambung keterangan agama yang Anda sebutkan, kami informaiskan bahwa dalam aturan perkawinan Islam, dalam hal terjadinya perceraian, Pasal 105jo. Pasal 156 KHI diatur bahwa:

    1. Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun (mumayyiz) adalah hak ibunya. Jika ibunya meninggal dunia, kedudukannya digantikan oleh:
      1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
      2. bapak;
      3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari bapak;
      4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; dan
      5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak.
    2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara bapak atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
    3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya, menurut kemampuan bapaknya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

    Lebih lanjut, pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak. Namun, jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.[2]

    Berdasarkan ketentuan tersebut, jika anak Anda belum berusia 12 tahun, maka hak asuh tersebut jatuh ke tangan ibunya. Tapi, bapak tetap wajib menanggung biaya pemeliharaan anak.

    Kemudian, apakah Anda harus memberi suami hak untuk menemui anaknya? Menjawab ini, kami sampaikan bahwa meskipun telah bercerai, bapak dari si anak tetap memiliki hak atas anak. Hak bapak atas anak yang karena perceraian berada dalam pengasuhan ibu, antara lain:

    1. hak berkunjung berdasarkan putusan pengadilan;
    2. hak menjadi wali nikah bila anak (perempuan) melangsungkan perkawinan;[3] dan
    3. hak waris.[4]

    Demikian jawaban dari kami terkait setelah perceraian anak ikut bapak atau ibu sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
    3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

    [1] Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)

    [2] Pasal 41 huruf b UU Perkawinan

    [3] Pasal 21 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)

    [4] Pasal 174 KHI

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000