Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Profil
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Banjir dan Gempa Bumi dari Kacamata Hukum

Share
copy-paste Share Icon
Ilmu Hukum

Banjir dan Gempa Bumi dari Kacamata Hukum

Banjir dan Gempa Bumi dari Kacamata Hukum
Diana Kusumasari, S.H., M.H.Si Pokrol
Si Pokrol
Bacaan 10 Menit
Banjir dan Gempa Bumi dari Kacamata Hukum

PERTANYAAN

1. Apakah banjir dan gempa bumi merupakan peristiwa hukum? Kalau ya, peristiwa hukum apa? Tolong dijelaskan? 2. Apakah semua manusia merupakan subjek hukum? Bagaimana dengan janin, bayi, dan orang sakit ingatan?

DAFTAR ISI

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    1.      Sebelumnya kami akan jelaskan terlebih dahulu apa itu peristiwa hukum. Mengutip penjelasan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam bukunya “Ilmu Hukum” (hal. 35), peristiwa hukum adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Dengan kata lain, peristiwa hukum merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum.

     

    Peristiwa hukum ini terdiri dari:

    KLINIK TERKAIT

    Arti Error in Persona dan Error in Objecto Serta Contoh Kasusnya

    Arti <i>Error in Persona dan Error in Objecto</i> Serta Contoh Kasusnya

    a.      Keadaan:

    ·         Alamiah: siang/malam hari

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000

    ·         Kejiwaan: normal/abnormal

    ·         Sosial: keadaan perang

    b.      Kejadian: keadaan darurat, kelahiran/kematian, kadaluwarsa

    c.      Sikap tindak dalam hukum:

    ·         Menurut hukum: sepihak atau banyak pihak

    ·         Melanggar hukum:

    -         exess du pouvoir/melampaui batas kekuasaan di bidang Hukum Tata Negara

    -         detournement de pouvoir/menyalahgunakan kekuasaan di bidang Hukum Administrasi Negara

    -         di bidang hukum perdata: perbuatan melanggar hukum (lihat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata)

    -         Strafbaar feit/peristiwa pidana yang sesungguhnya merupakan peristiwa atau penyelewengan di tiga bidang lainnya, tetapi diancam dengan straf/pidana.

    ·         Sikap tindak lain: zaakwaarneming dalam Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata)

     

    Banjir dan gempa bumi adalah termasuk force majeure yaitu kejadian atau keadaan yang terjadi di luar kuasa para pihak berkepentingan yang dapat juga disebut keadaan darurat. Force majeure ini biasanya merujuk pada tindakan alam (act of God), seperti bencana alam (banjir, gempa bumi), epidemik, kerusuhan, pernyataan perang, perang dan sebagainya.

     

    Force majeure merupakan peristiwa hukum karena pada umumnya menimbulkan akibat hukum misalkan karena dengan terjadinya banjir atau gempa membuat salah satu pihak tidak dapat memenuhi isi perjanjian terhadap pihak lainnya. Dengan kata lain, banjir atau gempa menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, banjir atau gempa adalah peristiwa hukum. Klausul force majeur ini biasanya diatur dalam perjanjian.

     

    Dalam KUH Perdata, force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245, dalam bagian mengenai ganti rugi karena force majeure merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Dapat diambil kesimpulan bahwa peristiwa atau ruang lingkup force majeure yang tersirat dalam pasal-pasal tersebut meliputi:

    a.      Peristiwa alam (seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi);

    b.      Kebakaran;

    c.      Musnah atau hilangnya barang objek perjanjian.

    (disarikan dari buku “Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa oleh Rahmat S.S. Soemadipradja, hal. 99 dan 101).

     

    2.      Semua manusia, termasuk janin, bayi dan orang yang sakit ingatan adalah subyek hukum. Karena subyek hukum terdiri dari:

    a.      Pribadi kodrati yaitu manusia tanpa terkecuali;

    b.      Pribadi Hukum yang mungkin berupa :

    ·         Suatu keutuhan harta kekayaan seperti wakaf;

    ·         Suatu bentuk susunan relasi seperti perseroan terbatas dan koperasi (badan hukum).

    c.      Tokoh, dikorelasikan dengan “status”. Seperti misalnya pewaris dan ahli waris dalam Hukum Kewarisan.

     

    Jadi, baik janin, bayi maupun orang sakit ingatan adalah termasuk subyek hukum tanpa kecuali. Contohnya dapat kita lihat pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai janin yang masih dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Yang membedakan adalah janin di dalam kandungan, bayi dan orang sakit ingatan tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri.

     
     
    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
     
    Dasar hukum:

    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

     

    Tags


    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atauMulai dari Rp 30.000
    Baca DisclaimerPowered byempty result

    KLINIK TERBARU

    Lihat Selengkapnya

    TIPS HUKUM

    Cara Pindah Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA

    25 Mar 2024
    logo channelbox

    Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

    Kunjungi

    Butuh lebih banyak artikel?

    Pantau Kewajiban Hukum
    Perusahaan Anda Di Sini!