Bacaan 7 Menit
Saya ingin menambah pengetahuan saya. Bagaimanakah kekuatan hukum atas bukti-bukti elektronik di Indonesia? Apakah korespondensi melaluiemail,filerekaman ataschattingdll dapat digunakan sebagai bukti pendukung dalam sebuah kasus? Apakah sudah ada preseden yang bisa digunakan? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik yang dibuat oleh Josua Sitompul, S.H., IMM dan dipublikasikan pertama kali pada 6 November 2013, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. pada 18 Agustus 2021.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Dalam menjawab pertanyaan Anda, kami akan membagi menjadi dua bagian antara KUHAP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku[1] serta UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.[2]
Adam Ilyas dalam bukunya Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan (hal. 119) memaparkan bahwa alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
Ada beberapa jenis alat bukti yang diatur di dalam KUHAP lama, tepatnya dalam Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah:
Jika melihat pada jenis alat bukti di atas, KUHAP lama tidak mengatur alat bukti elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti yang sah.
Walaupun demikian, bukan berarti alat bukti elektronik tidak berlaku sebagai alat bukti yang sah. Hal ini karena alat bukti elektronik diatur di luar KUHAP, yaitu pada UU ITE dan perubahannya. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU 1/2024 diterangkan bahwa:
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Jadi jelas bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.[3] Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.[4]
Adapun yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[5]
Kemudian, yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[6]
Saufa Ata Taqiyya, S.H. (penulis sebelumnya) menyampaikan bahwa pada prinsipnya informasi elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan dokumen elektronik. Informasi elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan dokumen elektronik adalah wadah atau ‘bungkus’ dari informasi elektronik. Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam bentuk mp3 maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut adalah informasi elektronik, sedangkan dokumen elektronik dari file tersebut ialah mp3.
Perihal alat bukti elektronik ini perlu diperhatikan bahwa khusus untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum ata permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.[7]
Perlu diingat bahwa saat ini hukum acara pidana berpedoman kepada UU 20/2025 tentang KUHAP baru. Ada beberapa perbedaan antara KUHAP lama dan UU 20/2025 terkait dengan jenis alat bukti.
Dalam KUHAP lama, hanya terdapat 5 jenis alat bukti. Ini berbeda dengan UU 20/2025 yang mengatur 9 jenis alat bukti. Berdasarkan Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025, alat bukti terdiri atas:
Sebagaimana dilihat pada jenis-jenis alat bukti di atas, bukti elektronik menjadi salah satu jenis alat bukti menurut UU 20/2025. Dalam Penjelasan Pasal 235 ayat (1) huruf f UU 20/2025, diterangkan bahwa bukti elektronik adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana baik yang tertuang di atas kerja, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
Lebih lanjut, menurut Pasal 242 UU 20/2025, bukti elektronik mencakup segala bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa alat bukti elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Hal ini berdasarkan pada UU 20/2025 tentang KUHAP baru dan UU ITE serta perubahannya. Oleh karena itu email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Adam Ilyas. Hukum Acara Pidana: dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan. Depok: Rajawali Pers, 2023.
[1] Pasal 362 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)
[2] Pasal 369 UU 20/2025
[3] Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU 1/2024
[4] Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 1/2024”)
[5] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”)
[6] Pasal 1 angka 2 UU 19/2016
[7] Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU 1/2024
