Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Jaminan Hutang, yang dibuat oleh Bung Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada 6 Mei 2008, yang dimutakhirkan pertama kali oleh Sigar Aji Poerana, S.H. pada 26 Maret 2020.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Berdasarkan pertanyaan Anda, kami asumsikan hubungan utang piutang antara Anda dan debitur termasuk kategori gadai, karena objek jaminannya berada di bawah penguasaan Anda sebagai kreditur.
Definisi gadai diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, yang berbunyi:
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.
Selanjutnya, Pasal 1151 KUH Perdata menegaskan bahwa persetujuan gadai harus dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokok.
Dalam pertanyaan Anda, tidak dijelaskan secara eksplisit apakah kreditur adalah Anda secara pribadi atau perusahaan tempat Anda bekerja. Namun, karena Anda menyebut bahwa dana yang dipinjamkan merupakan uang perusahaan, kami berasumsi bahwa perusahaan tersebut bertindak sebagai kreditur.
Dengan demikian, pada prinsipnya terdapat hubungan hukum berupa perjanjian utang piutang dan perjanjian pemberian jaminan gadai antara perusahaan sebagai kreditur dan pihak yang berutang sebagai debitur, dengan objek jaminan berupa sepeda motor beserta dokumen kelengkapannya.
Dalam hal ini, Alinea Pertama Pasal 1152 KUH Perdata, menyebutkan bahwa:
Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang.
Mengutip artikel Bolehkah Penerima Gadai Menggunakan Barang Gadai?, makna dari Pasal 1152 KUH Perdata, bahwa gadai adalah sah bilamana benda gadai harus dilepaskan dari kekuasaan si pemilik benda (si pemberi gadai) dan diserahkan kepada penerima gadai (kreditur) atau pihak ketiga. Hal ini disebut dengan inbezitstelling.
Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1150 dan Pasal 1152 KUH Perdata, dalam hal kreditur, terutama pada gadai yang tertuju pada benda bergerak, diberikan hak preferensi (hak mendahului) dan hak yang senantiasa mengikuti bendanya.
Dengan demikian, perusahaan mendapat perlindungan sepanjang penerimaan benda tersebut dilandasi dengan iktikad baik. Artinya, perusahaan tahu persis atau minimal telah mengira bahwa debitur adalah pemilik yang sesungguhnya dari benda yang digadai.
Selanjutnya, dalam pertanyaan Anda tidak dijelaskan apakah perjanjian utang piutang beserta jaminannya dibuat secara tertulis atau hanya secara lisan. Namun, kami berasumsi bahwa karena transaksi tersebut dilakukan dengan perusahaan tempat Anda bekerja, perjanjian utang piutang dan perjanjian jaminannya dibuat secara tertulis.
Adanya perjanjian tertulis akan memudahkan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum lain, termasuk apabila kreditur hendak mengeksekusi atau menjual benda yang dijadikan jaminan.
Mengenai hak kreditur untuk menjual objek gadai, ketentuannya diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata, sebagai berikut:
Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.
Berdasarkan ketentuan di atas, kreditur pada prinsipnya memiliki hak untuk menjual objek gadai apabila debitur wanprestasi atau lalai memenuhi kewajibannya.
Namun demikian, jika melihat kembali ketentuan tersebut, maka penjualan objek hak gadai juga memperhatikan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Maka, hanya jika debitur telah dinyatakan secara nyata lalai memenuhi kewajibannya, maka barulah kreditur dapat menjual objek hak gadai tersebut.
Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1155 KUH Perdata itu, ada setidaknya 2 cara untuk mengeksekusi objek hak gadai, sebagai berikut.
Pertama, dijual secara tertutup (tidak di muka umum) yang harus dilakukan melalui perantara pengadilan, yaitu permohonan kepada hakim agar benda gadainya dijual dengan cara selain lelang. Hal ini sesuai Alinea Pertama Pasal 1156 KUH Perdata, yang selengkapnya berbunyi:
Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka kreditur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya.
Dengan catatan, para pihak memang telah sepakat bahwa kreditur diberikan kewenangan mengeksekusi benda jaminan tersebut.
Kedua, penjualan melalui lelang umum. Kreditur dapat meminta bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (“KPKNL”) atau balai lelang untuk menjual objek gadai sebagai bentuk penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1155 KUH Perdata.
Apabila para pihak telah menyepakati bahwa kreditur diberikan hak untuk mengeksekusi tanpa perantaraan pengadilan, kreditur dapat langsung meminta bantuan KPKNL atau balai lelang untuk menjual objek hak gadai.
Saat ini, pelaksanaan lelang juga dapat dilakukan secara elektronik (online) yang ketentuan selengkapnya diatur dalam Permenkeu 122/2023.
Menjawab inti pertanyaan Anda, menurut Pasal 486 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026,[1] menyebutkan bahwa:
Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[2]
Pada tindak pidana penggelapan, barang yang bersangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pelaku tindak pidana. Hal ini berbeda dengan pencurian yang barangnya belum berada di tangan pelaku tindak pidana. Adapun, niat memiliki barang dalam tindak pidana penggelapan baru ada setelah barang yang bersangkutan beberapa waktu sudah berada di tangan pelaku. Selain itu, pelaku penggelapan menguasai barang bukan karena tindak pidana, misalnya ia menguasai barang jaminan utang namun dijual tanpa izin pemiliknya.[3]
Berdasarkan uraian tersebut, sepanjang eksekusi terhadap objek gadai dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur eksekusi yang berlaku, maka pasal penggelapan tidak dapat dikenakan kepada perusahaan Anda. Hal ini karena pengalihan objek hak gadai itu dilakukan dengan alas hak dan sudah menjadi kewenangan perusahaan selaku kreditur yang dijamin oleh hukum.
Apabila eksekusi dilakukan melalui perantaraan hakim (pengadilan) dan permohonannya dikabulkan, maka akan ada penetapan dari hakim untuk mengeksekusi benda jaminan secara tertutup (penjualan langsung). Sementara itu, apabila penjualan dilakukan melalui KPKNL atau balai lelang, maka akan keluar risalah lelang.
Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sebagai dasar pengalihan hak kebendaan.[4]
Meskipun demikian, sebelum menjual sepeda motor tersebut, sebaiknya perusahaan Anda terlebih dahulu memberitahukan dan mengomunikasikan rencana penjualan kepada debitur selaku pemilik kendaraan. Langkah ini penting untuk menghindari potensi sengketa atau keberatan dari debitur di kemudian hari.
Selain itu, mengingat harga jual pasar dari motor belum dapat menutup utang, sebaiknya Anda terlebih dahulu bertemu debitur untuk membahas perihal pelunasan sisa utang dan membuat kesepakatan baru mengenai hal itu.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[2] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023
[3] Penelasan Pasal 486 UU 1/2023
[4] Pasal 1 angka 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
