Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bagaimana Menikah Jika Calon Suami Tak Punya Agama yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 26 Maret 2011.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Perlu diketahui bahwa aturan perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan dan perubahannya. Adapun agar suatu perkawinan dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan adalah jika perkawinan yang dilakukan memenuhi dua unsur berikut.
- Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanyadan keyakinannya
- Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih lanjut, jika Anda dan pasangan berencana menikah di Indonesia, perkawinan atau pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan. Pasalnya, aturan perkawinan di Indonesia tidak memperbolehkan adanya perkawinan tanpa adanya dasar agama. Hal ini tidak memenuhi unsur perkawinan sesuai masing-masing agama sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang disebutkan di atas.
Selain itu, syarat pencatatan yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan juga dilakukan berdasarkan kepercayaan atau agama pasangan. Pencatatan perkawinan dari pasangan yang melangsungkan perkawinan secara Islam dilakukan oleh pegawai pencatat.[1] Sementara itu, pencatatan perkawinan dari pasangan yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada kantor catatan sipil.[2]
Lebih lanjut, dalam hal perkawinan antara dua orang berlainan kewarganegaraan yang salah satunya adalah warga negara Indonesia[3] (“WNI”), Pasal 60 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
Apabila perkawinan dilakukan di luar negeri, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan UU Perkawinan.
Jadi, apabila perkawinan tetap ingin dilangsungkan di Indonesia, maka pasangan Anda harus memilih suatu agama, dalam hal ini adalah agama yang Anda anut.
Demikian jawaban dari kami terkait nikah tanpa agama sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[1] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”)
[2] Pasal 2 ayat (2) PP 9/1975
[3] Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan