Jerat Pidana Mengakses E-Mail Orang Lain Tanpa Izin

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Undang-Undang ITE (Mengakses E-mail Orang Lain Tanpa Izin) yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 8 November 2010 dan dimutakhirkan pertama kali oleh Abi Jam'an Kurnia, S.H. pada Rabu, 15 Agustus 2018, lalu dimutakhirkan kedua kali oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 07 Desember 2022.

KLINIK TERKAIT

Aturan Pemrosesan Data Visual Menurut UU PDP

01 Okt, 2026

Jenis Tindak Pidana Pelindungan Data Pribadi

29 Sep, 2026

Hukumnya Pakai Data Orang di Internet untuk Promosi

24 Sep, 2026

Bolehkah Transfer Data Nasabah Antar Bank?

22 Sep, 2026

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Mengakses E-Mail Tanpa Izin Menurut UU PDP

Di dalam e-mail biasanya memuat informasi-informasi pribadi pemiliknya, seperti nama lengkap, transaksi perbankan atau informasi keuangan pribadi pemilik email, foto, dan lain-lain. Maka, e-mail beserta data yang ada di dalamnya dapat dikategorikan sebagai data pribadi yang dilindungi oleh UU PDP dan peraturan pelaksananya PP 33/2026.

Adapun yang dimaksud dengan data pribadi menurut Pasal 1 angka 1 UU PDP adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Perbuatan mengakses e-mail yang memuat data pribadi, merupakan bentuk ‘pemrosesan data pribadi’.[1] Pengendali data pribadi wajib untuk memiliki dasar pemrosesan data pribadi sebelum melakukan pemrosesan data pribadi.[2]

Salah satu dasar pemrosesan data pribadi adalah persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk 1 atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi.[3]

Jika melihat uraian di atas, dapat dipastikan bahwa perbuatan mengakses e-mail tanpa izin dari pemiliknya merupakan perbuatan yang melawan hukum. Maka dari itu, perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan.

Sanksi Pidana Mengakses E-Mail Tanpa Izin

Pada dasarnya, orang yang mengakses e-mail tanpa izin telah melanggar ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU PDP, sebagai berikut:

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.

Pelanggaran atas pasal di atas dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV,[4] yaitu sebesar Rp200 juta.[5]

Selain dapat dijerat berdasarkan ketentuan UU PDP, pelaku juga berpotensi dijerat dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.[6]

Adapun pasal yang dapat digunakan adalah Pasal VII angka 35 UU 1/2026 yang mengubah Pasal 332 ayat (2) UU 1/2023, yang berbunyi:

Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/Atau Dokumen Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.[7]

Menurut Penjelasan Pasal 332 UU 1/2023, sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Kemudian, berdasarkan Pasal 170 UU 1/2023, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, mempertukarkan data secara elektronik, surat elektronik, telegram, pengkopian jarak jauh atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Melihat definisi di atas, e-mail atau dalam bahasa Indonesianya surat elektronik masuk dalam definisi informasi elektronik. Oleh karena itu, perbuatan mengakses email secara melawan hukum dapat dijerat berdasarkan Pasal VII angka 35 UU 1/2026 yang mengubah Pasal 332 ayat (2) UU 1/2023.

Baca juga: Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

[1] Lihat Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”).

[2] Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi .

[3] Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP.

[4] Pasal 67 ayat (1) UU PDP jo. Pasal II ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (“UU 1/2026”).

[5] Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”).

[6] Pasal 624 UU 1/2023.

[7] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023.