Bacaan 7 Menit
Saya ingin menanyakan apakah melanggar hukum menggunakan data-data yang diambil bebas dari internet untuk kepentingan iklan/promosi? Misalnya nomor telepon dan alamat e-mail yang dipublikasikan oleh yang bersangkutan di internet dalam rangka kepentingan jual beli di situs jual beli.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Menggunakan Data Orang Lain dari Internet untuk Kepentingan Bisnis yang dibuat oleh Josua Sitompul, S.H., IMM yang dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 20 November 2013, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh David Christian, S.H. pada 17 Oktober 2022.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan meninjau ketentuan dalam Permendag 19/2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
Kami asumsikan bahwa iklan/promosi yang Anda maksud adalah iklan elektronik. Menurut Pasal 1 angka 31 Permendag 19/2026, iklan elektronik adalah informasi untuk kepentingan komersial atas barang dan/atau jasa melalui komunikasi elektronik yang dimuat dan disebarluaskan kepada pihak tertentu baik yang dilakukan secara berbayar maupun tidak berbayar.
Pelaku usaha dapat membuat dan/atau melakukan pengiriman iklan elektronik melalui sarana media atau komunikasi elektronik, untuk kepentingan pemasaran atau promosi.[1]
Pelaku usaha ketika membuat, menyediakan sarana, dan/atau menyebarluaskan iklan elektronik, wajib untuk memastikan substansi atau materi iklan elektronik yang disampaikan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap substansi atau materinya.[2]
Apabila iklan elektronik disampaikan melalui sarana penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (“PPMSE”), yaitu pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan,[3] maka wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, perlindungan atas privasi dan data pribadi, perlindungan konsumen, dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.[4]
Berdasarkan uraian di atas, dalam pembuatan, publikasi, dan penyebarluasan iklan elektronik harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Lantas, peraturan perundang-undangan apa yang dilanggar jika menyebarkan iklan elektronik dengan menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin?
Menurut hemat kami, menyebarkan iklan elektronik dengan menggunakan data orang lain tanpa izin dalam kasus Anda melanggar ketentuan yang terdapat dalam UU PDP dan peraturan pelaksananya, yaitu PP 33/2026.
Apa alasannya? Data nomor telepon dan alamat e-mail pada dasarnya merupakan data pribadi, yaitu data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.[5]
Adapun telepon dan alamat e-mail dapat dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat umum dengan jenis data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.[6]
Dari pertanyaan Anda, kami mengasumsikan pihak yang menggunakan data-data yang diambil dari internet untuk promosi adalah pelaku usaha. Berdasarkan UU PDP, pelaku usaha tersebut dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi, yaitu setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.[7]
Sebagai pengendali data pribadi, terdapat kewajiban dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Kewajiban ini adalah sebelum melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi diwajibkan untuk memiliki dasar pemrosesan data pribadi terlebih dahulu.[8]
Salah satu dasar pemrosesan data pribadi adalah persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk 1 atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi.[9]
Mengingat perbuatan memperoleh dan mengumpulkan data pribadi merupakan bentuk pemrosesan data pribadi,[10] menurut hemat kami meskipun data dapat diambil bebas dari internet, tetap harus ada dasar pemrosesan data pribadi seperti persetujuan dari subjek data pribadi (pemilik data).
Apabila pemerolehan dan pengumpulan data pribadi tidak bersandar pada dasar pemrosesan data pribadi, maka termasuk perbuatan melawan hukum dan dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana.
Ketentuan sanksi administratif diatur di dalam Pasal 57 UU PDP, yang menyatakan bahwa pelanggar dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
Kemudian, untuk sanksi pidana dapat dijerat dengan Pasal 67 ayat (1) UU PDP jo. Pasal II ayat (5) huruf d UU 1/2026, bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu sebesar Rp200 juta.[11]
Selain dijatuhi pidana pokok di atas, pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.[12]
Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi.[13]
Terhadap korporasi dapat dijatuhi pidana denda paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.[14] Selain pidana denda, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:[15]
Selain itu, subjek data pribadi (pemilik data) juga dapat menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[16]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami tentang hukumnya menggunakan data orang lain di internet, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 27 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“Permendag 19/2026”).
[2] Pasal 31 Permendag 19/2026.
[3] Pasal 1 angka 10 Permendag 19/2026.
[4] Pasal 30 Permendag 19/2026.
[5] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”).
[6] Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PDP dan penjelasannya.
[7] Pasal 1 angka 4 UU PDP.
[8] Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (“PP 33/2026”).
[9] Pasal 30 ayat (3) huruf a PP 33/2026.
[10] Pasal 16 ayat (1) UU PDP.
[11] Pasal 79 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”).
[12] Pasal 69 UU PDP.
[13] Pasal 70 ayat (1) UU PDP.
[14] Pasal 79 ayat (2) dan (3) UU PDP.
[15] Pasal 79 ayat (4) UU PDP.
[16] Pasal 12 ayat (1) UU PDP.
