Bolehkah Mencantumkan Data Pribadi dalam Putusan Pengadilan?

PERTANYAAN

Saya juga sering lihat ada putusan pengadilan yang menunjukkan data pribadi para pihak, misalnya nama lengkap dan alamat lengkap di dalam putusan. Pasca UU PDP disahkan, apakah lembaga peradilan boleh menampilkan data pribadi secara lengkap dalam putusan?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel dibawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Wajibkah Putusan Pengadilan Dipublikasikan Beserta Data Pribadinya? yang pertama kali dipublikasikan pada 14Mei 2024.

KLINIK TERKAIT

Landasan Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia

15 Sep, 2026

Jerat Pidana Menyalin Data Pribadi Orang Lain Tanpa Hak

07 Sep, 2026

Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Perkara Pidana

15 Jun, 2026

Syarat Sah Putusan Pengadilan

16 Mar, 2026

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Kewajiban Publikasi Putusan Pengadilan

Semua putusan pengadilan pada prinsipnya hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini berkaitan dengan asas fair trial, yang bertujuan untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela dari pejabat pengadilan.[1]

Kewajiban putusan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum tersebut diatur di dalam Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Lantas, haruskah semua putusan pengadilan dipublikasikan? Kami mengasumsikan bahwa publikasi yang Anda maksud adalah pengumuman, penerbitan.

Selain pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU MA dan perubahannya, serta UU MKdan perubahannya, diatur bahwa pengadilan juga wajib memberikan akses kepada masyarakat atas putusan pengadilan dan memberikan salinan putusan pengadilan kepada masing-masing pihak.

Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. Selain itu, pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 32B UU 3/2009 dan penjelasannya juga mengatur bahwa Mahkamah Agung (“MA”) harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai putusan MA. Akses kepada masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan putusan MA diberikan melalui Sistem Informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIMARI).

Begitu pula Pasal 14 UU MK mengatur bahwa masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”).

Selain itu, pengadilan sebagai badan publik juga tunduk terhadap ketentuan dalamUU KIP. Dalam Bab IV UU KIP, informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
3. informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Pasal 11 ayat (1) huruf b UU KIP mengatur bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat, salah satunya adalah hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya.

Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Lampiran I SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 bahwa informasi tentang perkara mengenai seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi), merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik (hal. 13 – 14).

Dalam konteks putusan MA dan peradilan di bawahnya, berlaku pula ketentuan Perma 7/2022. Berdasarkan Pasal 26 ayat (7) Perma 7/2022, pada hari yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan memublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada SIP.

SIP adalah Sistem Informasi Pengadilan yaitu seluruh sistem informasi yang disediakan oleh MA untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.[2]

Berdasarkan uraian di atas, pada prinsipnya semua putusan pengadilan merupakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Publikasi tersebut berupa pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta pemberian akses kepada masyarakat atas putusan pengadilan, baik secara daring (melalui SIP) maupun secara luring.

Bolehkah Mencantumkan Data Pribadi dalam Putusan Pengadilan?

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu dipahami bahwa dalam setiap putusan pengadilan, umumnya tercantum data pribadi para pihak, misalnya nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal. Akan tetapi, pasca diundangkannya UU PDP, perlu diperhatikan kembali ketentuan mengenai publikasi data pribadi yang dilakukan oleh badan publik.

Lembaga yudikatif seperti MA dan MK termasuk dalam pengendali data pribadi dalam bentuk badan publik. Badan publik berkedudukan sebagai pengendali data pribadi apabila menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi.[3]

Tindakan mencantumkan data pribadi para pihak dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pemrosesan data pribadi berupa penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan.[4]

Dengan demikian, publikasi putusan pengadilan yang memuat data pribadi para pihak merupakan pemrosesan data pribadi, dalam bentuk penampilan yaitu memperlihatkan data pribadi untuk tujuan tertentu dan pihak pihak tertentu serta pengumuman yaitu pemberitahuan sebuah informasi yang ditujukan kepada orang banyak yang bersifat umum.[5]

Untuk dapat melakukan pemrosesan data pribadi tersebut, pengendali data pribadi wajib memiliki dasar sebelum melakukan pemrosesan data pribadi.[6] Dalam konteks pencantuman data pribadi dalam putusan pengadilan, menurut kami menggunakan dasar pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan.[7]

Menurut PP 33/2026, dasar pelaksanaan tugas di atas dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pengendali data pribadi untuk melakukan suatu tindakan.[8]

Menurut Danny Kobrata praktisi pelindungan data pribadi dari K&K Advocates sekaligus co-founder APPDI menjelaskan bahwa dalam konteks lembaga peradilan dalam melakukan pemrosesan data pribadi yaitu untuk melakukan penampilan dan pengumuman harus memiliki dasar pemrosesan. Terkait dengan pengumuman putusan ke publik, pengendali yang merupakan lembaga yudikatif dapat menggunakan dasar pemrosesan pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Danny menjelaskan bahwa hal ini dikarenakan terdapat kewajiban dan juga kewenangan bagi pengadilan untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap putusan pengadilan. Apalagi di dalam peradilan di lingkungan MA, terdapat amanat peraturan perundang-undangan untuk memublikasikan putusan melalui sistem informasi pengadilan, dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik.

Akan tetapi, terdapat beberapa pengecualian dalam publikasi putusan yang mencantumkan data pribadi para pihak. Hal ini berdasarkan pada Lampiran I SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 (hal. 35 – 36) mengenai prosedur pengaburan sebagian informasi tertentu dalam putusan pengadilan sebagai berikut.

1. Data pribadi berupa NIK (nomor induk kependudukan) dikaburkan pada seluruh isi putusan/penetapan.
2. Mengaburkan identitas saksi korban dalam perkara-perkara:

• tindak pidana kesusilaan;
• tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
• tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, identitas saksi dan korbannya harus dilindungi;
• tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.

2. Mengaburkan identitas hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli dalam perkara tindak pidana terorisme baik dalam keseluruhan isi putusan, SIP, atau sistem informasi lainnya yang digunakan pengadilan.
3. Mengaburkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Mengaburkan identitas para pihak yang beperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara-perkara:

• perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan;
• pengangkatan anak;
• wasiat; dan
• perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.

3. Perkara yang mengandung muatan kesusilaan, identitas pihak yang berkaitan dengan peristiwa pelanggaran tersebut dikaburkan.

Adapun informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan identitas pihak-pihak yang dimaksud di atas, meliputi (hal. 36–37):

1. nama dan nama alias;
2. NIK/nomor paspor;
3. pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan;
4. sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti.

Pengaburan identitas tersebut dilakukan dengan cara (hal. 37):

1. Menghitamkan informasi yang dimaksud hingga tidak dapat terbaca (untuk naskah cetak atau hardcopy);
2. Mengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (softcopy); atau
3. Tidak menampilkan informasi yang dimaksud untuk publik pada SIP dan sistem informasi lainnya yang digunakan oleh pengadilan.

Misalnya, nama anak dalam suatu putusan pengadilan dikaburkan menjadi “ANAK KORBAN I” (hal. 39).

Oleh karena itu, menurut hemat kami, selain dalam kondisi-kondisi yang disebutkan dalam SK KMA di atas, putusan harus dapat diakses oleh masyarakat dan dapat tetap mencantumkan data pribadi para pihak sesuai dengan ketentuan format putusan pengadilan. Hal ini untuk pemenuhan tugas publik pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi, menurut Danny, publikasi putusan pengadilan memiliki dampak yang cukup besar bagi privasi seseorang, sehingga memang perlu dilakukan penilaian dampak oleh lembaga peradilan selaku pengendali data pribadi. Apa dampaknya terhadap subjek data pribadi, apakah harus semua dipublikasikan, dan apa yang bisa untuk tidak ditampilkan dalam putusan. Tujuannya supaya terjadi keseimbangan antara perlindungan atas privasi dari pihak-pihak yang identitasnya disebut di dalam putusan pengadilan dan pelaksanaan pelayanan publik serta pelaksanaan kewenangan lembaga peradilan.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Referensi:

1. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2017;
2. Publikasi, yang diakses pada 21 September 2026, pukul 13.01 WIB.

Catatan:

Kami telah melakukan wawancara dengan Danny Kobrata, S.H. praktisi pelindungan data pribadi dari K&K Advocates sekaligus co-founder APPDI melalui WhatsApp pada Selasa 7 Mei 2024 pukul 14.44 WIB dan Senin 13 Mei 2024 pukul 10.19 WIB.

[1] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal. 894.

[2] Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

[3] Pasal 1 angka 4 dan 9 UU PDP.

[4] Pasal 16 ayat (1) huruf e UU PDP.

[5] Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf e UU PDP.

[6] Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“PP 33/2026”).

[7] Pasal 20 ayat (2) huruf e UU PDP.

[8] Pasal 49 ayat (2) PP 33/2026.