Terima Gaji Dolar di Indonesia, Bisakah Pekerja Dipidana?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Langkah Hukum Jika Bayar Gaji Tidak Tepat Waktu

07 Agt, 2026

Jika Slip Gaji Karyawan Tidak Diberikan, Apa Sanksinya?

26 Jun, 2026

Gaji Tidak Dibayarkan karena Alasan Utang, Bolehkah?

29 Mei, 2026

Cara Meminta Kenaikan Gaji yang Dijanjikan sesuai Hukum

13 Mei, 2026

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Terima Gaji Dolar, Apa Bisa Dipidana? yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 16 Juli 2011.

Dalam menjawab pertanyaan ini, kami berasumsi bahwa Anda bekerja dalam hubungan kerja yang tunduk pada hukum Indonesia dan pembayaran gaji dilakukan di wilayah Indonesia. Lain halnya apabila Anda merupakan tenaga kerja asing yang ditugaskan oleh kantor pusat atau perusahaan di luar negeri, terdapat pengecualian terbatas dengan persyaratan tertentu yang dijelaskan di bawah ini.

Upah Wajib Dibayar dalam Rupiah

Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Mata Uang mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di wilayah Indonesia. Kewajiban ini berlaku untuk transaksi tunai maupun nontunai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PBI 17/2015.

Dari sisi ketenagakerjaan, Pasal 54 ayat (1) PP Pengupahan secara khusus menentukan bahwa pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, untuk pekerja lokal pada umumnya, gaji tidak seharusnya dibayarkan secara faktual dalam dolar Amerika Serikat.

Namun perlu digarisbawahi, pengecualian kewajiban penggunaan rupiah memang ada, tetapi terbatas, antara lain untuk transaksi tertentu dalam pelaksanaan APBN, hibah dari atau ke luar negeri, perdagangan internasional, simpanan valuta asing di bank, pembiayaan internasional, serta transaksi valuta asing tertentu yang dilakukan berdasarkan undang-undang.[1] Sehingga, pembayaran gaji pekerja lokal biasa tidak termasuk dalam daftar tersebut.

Kemudian, apabila Anda merupakan tenaga kerja asing, sepanjang penelusuran kami, Bank Indonesia menjelaskan bahwa gaji, upah, atau insentif tenaga kerja asing dapat dibayar dalam valuta asing sepanjang tenaga kerja asing tersebut ditugaskan oleh kantor pusat atau perusahaan di luar negeri, yang dibuktikan dengan surat penugasan.[2] Pengecualian ini harus dibaca secara terbatas dan bukan berlaku bagi setiap tenaga kerja asing. Apabila pekerja terikat dalam hubungan kerja dengan perusahaan Indonesia, kewajiban pembayaran upah dalam rupiah tetap perlu diperhatikan.

Menerima Gaji dalam Dolar Bisakah Dipidana?

Jawaban singkatnya, pekerja yang menerima gaji dolar tidak serta merta dapat dipidana. PBI 17/2015 membedakan sanksi berdasarkan cara transaksi. Sedangkan pelanggaran kewajiban penggunaan rupiah dapat dikenai pidana dalam Pasal 33 UU Mata Uang jo. UU 1/2026 yakni pidana denda paling banyak kategori III atau Rp50 juta.

Sementara itu, untuk transaksi nontunai, termasuk pembayaran melalui transfer bank, Pasal 18 PBI 17/2015 mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis, kewajiban membayar sebesar 1% dari nilai transaksi dengan batas maksimal Rp1 miliar, dan/atau larangan ikut dalam lalu lintas pembayaran.

Meski Pasal 33 UU Mata Uang menggunakan istilah “setiap orang”, masuknya gaji dalam valuta asing ke rekening pekerja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa pekerja melakukan tindak pidana. Tetap harus dibuktikan perbuatan dan kesalahannya, termasuk apakah pekerja mengetahui, menyepakati, atau justru secara aktif meminta agar gajinya dibayar dalam valuta asing. Hal ini sejalan dengan Pasal 36 KUHP yang pada pokoknya mensyaratkan adanya kesengajaan atau, jika ditentukan secara tegas, kealpaan dalam pertanggungjawaban pidana.

Patut dicatat pula, menerima gaji dalam dolar juga berbeda dengan menolak rupiah. Larangan dalam Pasal 23 ayat (1) UU Mata Uang dan Pasal 10 PBI 17/2015 baru berlaku apabila rupiah telah diserahkan atau ditawarkan sebagai pembayaran, tetapi ditolak tanpa alasan yang dibenarkan. Oleh karena itu, pekerja yang menerima gaji dalam dolar tidak otomatis dianggap melakukan tindak pidana menolak rupiah.

Bolehkah Nilai Gaji Mengacu pada Dolar?

Lalu timbul pertanyaan lain, bolehkah nilai gaji mengacu pada dolar? Kami berpendapat, besaran gaji dapat mengacu pada dolar sepanjang pembayaran aktualnya dilakukan dalam rupiah.

Bank Indonesia juga memperbolehkan pencantuman formula yang mengandung unsur valuta asing dalam perjanjian. Dengan demikian, perjanjian kerja dapat menyebut nilai acuan dalam dolar, misalnya gaji yang nilainya setara dengan USD1.000, tetapi jumlah yang menjadi kewajiban pembayaran ditentukan dan dibayarkan dalam rupiah berdasarkan hasil konversi. Untuk perhitungan dolar terhadap rupiah tersebut, Bank Indonesia menunjuk Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) sebagai kurs acuan.

JISDOR tersebut digunakan untuk mengonversi nilai acuan dalam dolar menjadi jumlah pembayaran dalam rupiah. Adapun untuk penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan dalam mata uang asing berlaku kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Permenkeu 168/2023, penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan dalam mata uang asing menggunakan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan, sesuai dengan peristiwa yang terjadi lebih dahulu.

Konversi pembayaran dalam mata uang asing ke rupiah juga dikenal dalam praktik peradilan. SEMA 1/2017 mengatur bahwa apabila hakim mengabulkan tuntutan pembayaran dalam mata uang asing, amar putusan harus memerintahkan pembayaran dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan (hal. 11-12).

Kaidah tersebut kemudian ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Pdt/2018, yang bersumber antara lain dari Putusan MA No. 2992 K/Pdt/2015. Dengan demikian, nilai kewajiban dapat mengacu pada mata uang asing, tetapi pelaksanaan pembayarannya dilakukan dalam rupiah berdasarkan kurs yang berlaku.

Jadi dapat disimpulkan, gaji pekerja dalam hubungan kerja yang tunduk pada hukum Indonesia harus dibayarkan secara aktual dalam rupiah. Namun demikian, besaran gaji dalam perjanjian dapat mengacu pada dolar sebagai dasar perhitungan, tetapi pembayarannya dilakukan dalam rupiah berdasarkan hasil konversi dengan kurs yang berlaku. Pekerja yang menerima pembayaran gaji dalam dolar tidak otomatis dapat dipidana. Pertanggungjawaban pekerja bergantung pada cara pembayaran, baik tunai maupun nontunai, serta peran, pengetahuan, dan kesalahannya dalam pembayaran tersebut.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

Putusan:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2992 K/Pdt/2015;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pdt/2018.

Referensi:

Kewajiban Penggunaan Rupiah, yang diakses pada 18 Agustus 2026 pukul 11.00 WIB