Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Sanksi Hukum bagi Pengusaha yang Tak Memberikan Slip Gaji yang ditulis oleh Guy Rangga Boro, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 2 September 2020, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Erizka Permatasari, S.H. pada 29 November 2021, lalu dimutakhirkan kedua kalinya oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 30 Mei 2024.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Perlu diketahui sebelumnya bahwa gaji/upah merupakan hak pekerja. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan yang menerangkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Lebih lanjut, secara hukum, pengusaha wajib membayarkan upah kepada pekerja disertai dengan pemberian bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) PP Pengupahan:
- Upah wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan.
- Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh pada saat Upah dibayarkan.
Jika kewajiban menyertakan bukti pembayaran upah di atas dilanggar atau slip gaji tidak diberikan, maka pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif yang dikenakan secara bertahap, berupa:[1]
- teguran tertulis, yang merupakan peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha.
- pembatasan kegiatan usaha, meliputi:
- pembatasan kapasitas produksi barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu; dan/atau
- penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi.
- penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, berupa tindakan tidak menjalankan sebagian atau seluruh alat produksi barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu.
- pembekuan kegiatan usaha, berupa tindakan menghentikan seluruh proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam waktu tertentu.
Adapun yang berwenang untuk mengenakan sanksi administratif di atas kepada pengusaha adalah:[2]
- Menteri Ketenagakerjaan;
- menteri terkait;
- gubernur;
- bupati/wali kota; atau
- pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
Pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang berasal dari pengaduan dan/atau tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan yang dituangkan dalam nota pemeriksaan.[3]
Dengan demikian, jika Anda tidak mendapatkan slip gaji atau bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang dibayarkan pada saat upah dibayarkan, maka kami sarankan Anda untuk memintanya terlebih dahulu kepada pengusaha/pemberi kerja.
Apabila slip gaji karyawan tetap tidak diberikan, Anda dapat mengadukan hal tersebut kepada pengawas ketenagakerjaan sebagaimana diterangkan di atas.
Demikian jawaban dari kami terkait slip gaji karyawan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[3] Pasal 80 ayat (2) PP 51/2023