Bacaan 3 Menit
Apakah suami wajib memberi nafkah kepada istri? Kemudian, apakah boleh dikatakan bahwa harta suami juga milik saya? Sebagai informasi, saya IRT biasa dan tidak punya penghasilan. Adakah hukum yang mengatur soal pemberian nafkah suami terhadap istri dan harta milik suami untuk istri?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hak Istri Atas Gaji Suami yang dibuat oleh Laurendcius Pangihutan Sitompul, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 1 Desember 2011, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 31 Juli 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya, kami terangkan bahwa mengenai perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Terkait hukum nafkah istri oleh suami dalam hukum positif, perlu diketahui bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan menerangkan bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu termasuk nafkah bagi istrinya untuk hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami.
Kemudian, menjawab apakah harta suami sama dengan harta istri sebagaimana ditanyakan, kami sampaikan bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa semua harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama. Dengan demikian, meski istri tidak bekerja, harta yang diperoleh oleh suaminya adalah miliknya juga; kepunyaan bersama.
Lebih lanjut, jika terjadi perceraian, harta bersama ini haruslah dibagi antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan. Selanjutnya, hal ini juga diterangkan dalam kaidah hukum dalam Putusan MA No. 1448K/Sip/1974 bahwa sejak berlakunya UU Perkawinan tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri.
Harta gono-gini setelah bercerai wajib dibagi sama rata antara suami istri, baik yang sifatnya piutang maupun utang. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa ketentuan harta gono-gini ini tidak berlaku dalam hal suami dan istri telah memperjanjikan pisah harta dalam sebuah perjanjian perkawinan.
Lain halnya dengan harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau yang dikenal dengan harta bawaan. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan menerangkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Demikian penjelasan dari kami terkait nafkah istri dari suami sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448K/Sip/1974.
