Pro
Pusat Data
Koleksi terlengkap dan terkini berisi peraturan putusan pengadilan preseden serta non-preseden
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab tentang berbagai persoalan hukum, mulai dari hukum pidana hingga perdata, gratis!
Berita
Informasi terkini tentang perkembangan hukum di Tanah Air, yang disajikan oleh jurnalis Hukumonline
Jurnal
Koleksi puluhan ribu artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk berbagai penelitian hukum Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Bisakah dalam penandatanganan perjanjian kredit untuk persetujuan dari istrinya debitur hanya lewat telepon, berhubung istrinya berada di luar kota dalam keadaan sakit? Karena untuk jaminannya adalah harta bersama.
Dengan adanya perkawinan, maka akan terjadi suatu percampuran harta sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”). Kecuali dalam hal adanya perjanjian kawin yaitu perjanjian pisah harta (prenuptial agreement). Sepanjang tidak ada perjanjian pisah harta, maka harta yang diperoleh adalah harta bersama dan terhadap harta bersama, suami/istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
Dalam hal perjanjian kredit dengan jaminan berupa harta bersama yang dilakukan oleh pihak suami, maka pihak suami harus mendapatkan persetujuan berupa tanda tangan dari pihak istri. Dalam hal istri berhalangan untuk menandatangani perjanjian tersebut, harus ada kuasa yang diberikan kepada suami dalam bentuk surat kuasa notariil (surat kuasa yang dibuat di hadapan notaris). Hal ini berupa persyaratan prosedural yang diberikan dalam perjanjian kredit untuk menerapkan manajemen risiko.
Lebih lanjut dapat di simak dalam artikel Perjanjian Gadai Deposito Tanpa Tanda Tangan Istri
Demikian jawaban dari Kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Butuh lebih banyak artikel?
