Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Persoalan Kawin Siri dan Perzinaan yang dibuat oleh Liza Elfitri, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Sabtu, 30 Juni 2012, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 28 Maret 2022.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya, perlu diingat bahwa rezim hukum perkawinan di Indonesia mengacu pada UU Perkawinan dan perubahannya. Menurut Pasal 1 UU Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
Kemudian soal nikah siri, hukum positif di Indonesia tidak mengenal istilah nikah siri (perkawinan siri). Istilah sirri sendiri berasal dari bahasa Arab yakni “sirra, israr” yang berarti rahasia. Adapun menurut KBBI definisi nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui kantor urusan agama, menurut agama Islam sudah sah.
Dalam masyarakat, nikah siri sering diartikan dengan:
- Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat;
- Pernikahan yang sah secara agama, dalam hal ini syarat nikah siri telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, namun tidak dicatatkan pada kantor pegawai pencatat nikah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (“KUA”) bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.
- Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.
Suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan masing-masing, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.
Adapun, bagi orang yang beragama Islam, suatu perkawinan sah jika memenuhi rukun nikah. Lantas, apa saja rukun nikah siri? Secara umum, keabsahan perkawinan diukur dengan memenuhi rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KHI, yaitu:
- calon suami;
- calon istri;
- wali nikah;
- dua orang saksi; dan
- ijab kabul.
Meskipun dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan di atas secara implisit tidak melarang nikah siri selama tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan, namun, perlu diperhatikan bunyi Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa:
Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, meskipun pencatatan ini bukan penentu sah atau tidaknya perkawinan, namun merupakan kewajiban menurut perundang-undangan guna mendapatkan akta perkawinan sebagai alat bukti telah terjadinya dan berlangsungnya suatu perkawinan.
Oleh karena nikah siri tidak dicatatkan dan tidak memperoleh akta perkawinan, maka ketiadaan bukti akta perkawinan ini lah yang menyebabkan anak maupun istri dari nikah siri tidak memiliki status hukum (legalitas) di hadapan negara.
Baca juga: Adakah Surat Bukti Nikah Siri?
Sebelumnya Anda menyatakan bahwa nikah siri tersebut dilakukan saat pihak pria belum resmi bercerai. Walaupun sudah melakukan talak, tapi hal itu tidak dilakukan di depan sidang pengadilan.
Perlu diperhatikan bahwa menurut Pasal 117 KHI, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama, serta perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[1]
Artinya, dalam kasus yang Anda tanyakan, pihak suami masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan istrinya, walaupun sudah melakukan talak. Hal ini karena talak yang dilakukan tidak dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan agama. Oleh karena itu, menurut hemat kami, pihak suami telah melakukan poligami tanpa izin istri yang sah, dengan cara suami melakukan nikah siri.
Baca juga: Ancaman Pidana Bagi Suami yang Menikah Lagi
Menjawab pertanyaan Anda, apakah bisa dikenakan pasal perzinaan dan apa hukuman bagi pelaku perzinaan? Kami akan menjelaskan terlebih dahulu pasal perzinaan dalam Pasal 284 KUHP atau Pasal 411 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[2] yaitu tahun 2026, sebagai berikut.
Adalah benar bahwa terdapat risiko pasangan yang menikah siri dapat dijerat pasal perzinaan di atas, jika suami/istri yang menikah siri ini ternyata masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain. Lebih lanjut, mengenai apakah nikah siri itu zina dapat Anda baca ulasan dan contoh kasusnya dalam Apakah Nikah Siri Itu Zina?.
Kemudian, meskipun UU Perkawinan menganut asas monogami yaitu seorang pria hanya boleh mempunya seorang istri, maupun sebaliknya, namun pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila memenuhi syarat salah satunya adalah persetujuan atau izin dari istri sahnya.[4]
Menyambung pertanyaan Anda, selain tindak pidana perzinaan, perbuatan suami yang melangsungkan poligami tanpa izin pengadilan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP atau Pasal 402 UU 1/2023 tentang KUHP baru, sebagai berikut:
Pelaku poligami dengan cara nikah siri tanpa adanya izin dari istri yang sah berpotensi dijerat pasal pidana di atas. Di sisi lain, meskipun syarat nikah siri telah dipenuhi dalam artian sah secara agama, masih terdapat kemungkinan pelaku dijerat pasal zina sepanjang ada pengaduan dari istri sahnya.
Dengan demikian, meski syarat nikah siri telah terpenuhi dan sah secara agama, namun perlu digarisbawahi bagi suami yang telah memiliki istri sah, ketika akan menikah lagi pastikan sudah cerai. Atau, jika ingin poligami, maka harus mengikuti prosedur poligami menurut hukum positif seperti meminta persetujuan atau izin istri sahnya terlebih dahulu.
Baca juga: Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Referensi:
Nikah siri, yang diakses pada 28 November 2025, pada pukul 13.42 WIB.
[1] Lihat Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)
[2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[3] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023
[4] Pasal 3 j.o Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perkawinan
[5] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023
