Perlindungan Hukum Terhadap Resep Makanan

Terima kasih untuk pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Rahasia Dagang dan Perlindungan Formula Resep Makanan yang dibuat oleh Lucky Setiawati, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 27 Juni 2012.

KLINIK TERKAIT

Rahasia Dagang dan Non-Disclosure Agreement

10 Jun, 2026

Mengenal Pelanggaran Rahasia Dagang dan Sanksinya

24 Jun, 2025

Bolehkah Memiliki Dua Merek Dagang yang Mirip?

13 Nov, 2023

Pentingnya Mendaftarkan Merek Dagang bagi UKM

06 Okt, 2023

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Apakah Resep Makanan Termasuk Hak Cipta?

Pada pertanyaan Anda bertanya mengenai apakah resep makanan termasuk hak cipta atau rahasia dagang. Pertama-tama kami akan membahas hak cipta terlebih dahulu.

Terkait dengan hak cipta, peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman adalah UU Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan definisi di atas, suatu ciptaan tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, cukup diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena prinsip perlindungan yang dianut dalam UU Hak Cipta adalah prinsip deklaratif (first to use), bukan sistem konstitutif (first to file).

Adapun yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.[1]

Lebih lanjut, di dalam Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta diterangkan secara rinci apa saja ciptaan yang dilindungi, yaitu meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas:

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta;
10. karya seni batik atau seni motif lain;
11. karya fotografi;
12. potret,
13. karya sinematografi;
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dan hasil transformasi;
15. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli;
18. permainan video; dan
19. program komputer.

Adapun, hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta, seperti:[2]

1. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
3. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Lantas, apakah ada hak cipta pada resep? Merujuk pada uraian di atas, suatu resep pada dasarnya bukan merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Selain itu, merujuk pada KBBI, resep adalah keterangan tentang bahan dan cara meracik obat (memasak makanan). Menurut hemat kami, cara memasak makanan di sini dapat disamakan dengan prosedur atau metode, yang artinya bukan suatu hasil karya yang dilindungi hak cipta.

Apakah Resep Makanan Termasuk Rahasia Dagang?

Terkait dengan rahasia dagang maka akan berpedoman pada ketentuan UU 30/2000. Apa yang dimaksud dengan rahasia dagang? Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 30/2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Suatu rahasia dagang mendapat perlindungan apabila memenuhi unsur informasi bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.[3] Maksud “upaya-upaya sebagaimana mestinya” tersebut adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatuhan yang harus dilakukan. Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktek umum yang berlaku di tempat lain dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.[4]

Adapun, uraian unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Informasi tersebut bersifat rahasia, yaitu informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat:[5]
2. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomis, yaitu apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi;[6]
3. Informasi dijaga kerahasiaannya, yaitu apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak atau patut.[7]

Mengenai lingkup perlindungannya, rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.[8]

Perlu diketahui bahwa walaupun dalam UU 30/2000 tidak diatur secara jelas jenis rahasia dagang yang mendapat perlindungan hukum. Namun, di sebagian besar negara, beberapa jenis rahasia dagang yang mendapat perlindungan hukum adalah sebagai berikut:[9]

1. daftar pelanggan;
2. penelitian pasar;
3. penelitian teknis;
4. resep masakan atau ramuan untuk menghasilkan suatu produk;
5. sistem kerja tertentu;
6. informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan margin harga.

Lantas, apakah resep makanan termasuk rahasia dagang? Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya resep makanan bisa mendapatkan perlindungan rahasia dagang selama memenuhi unsur-unsur perlindungan hukum rahasia dagang. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 4 UU 30/2000 pemilik resep makanan yang merupakan salah satu jenis rahasia dagang memiliki hak untuk:

1. menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;
2. memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komunal.

Pelanggaran Rahasia Dagang

Sebab dilindungi oleh rahasia dagang, hak-hak pemilik resep sebagaimana disebutkan di atas tidak boleh dilanggar.

Adapun, menurut Pasal 13 dan 14 UU 30/2000 pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila:

1. seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan;[10]
2. ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[11]

Namun, suatu tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 13 UU 30/2000 tidak dianggap pelanggaran rahasia dagang apabila:[12]

1. tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
2. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Menurut Lucky Setiawati, S.H. (penulis sebelumnya), apabila informasi rahasia melekat pada sebuah produk sedemikian rupa sehingga memungkinkan pihak lain mempelajari, menelaah dan menganalisis rahasia tersebut (rekayasa ulang atau reverse engineering), maka tindakan "rekayasa ulang" (reverse engineering), menurut UU 30/2000 adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada. UU 30/2000 tidak menganggap pelanggaran rahasia dagang manakala tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang

Terhadap pelanggaran rahasia dagang di atas, pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat melakukan gugatan berupa:[13]

1. gugatan ganti rugi; dan/atau
2. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU 30/2000.

Selain penyelesaian melalui gugatan, para pihak juga dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.[14]

Perlu diperhatikan juga, bahwa pelanggaran rahasia dagang dapat juga diselesaikan secara pidana, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 17 UU 30/2000, yang berbunyi:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

Baca juga: Langkah Hukum Jika Mantan Karyawan Membocorkan Rahasia Perusahaan

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Referensi:

1. Resep, yang diakses pada 21 April 2025, pukul 11.34 WIB;
2. Khoirul Hidaya. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press, 2017.

[1] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”)

[2] Pasal 41 UU Hak Cipta

[3] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (“UU 30/2000”)

[4] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 30/2000

[5] Pasal 3 ayat (2) UU 30/2000

[6] Pasal 3 ayat (3) UU 30/2000

[7] Pasal 3 ayat (4) UU 30/2000

[8] Pasal 2 UU 30/2000

[9] Khoirul Hidaya. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press, 2017, hal. 104

[10] Pasal 13 UU 30/2000

[11] Pasal 14 UU 30/2000

[12] Pasal 15 UU 30/2000

[13] Pasal 11 ayat (1) UU 30/2000

[14] Pasal 12 UU 30/2000