Berdasarkan beberapa referensi yang kami baca, dasar hukum hak pistole adalah Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang berbunyi sebagai berikut:

Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Mengenai Pasal 23 KUHP tersebut, R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.49) mengatakan, perbaikan nasib dengan ongkos sendiri ini biasa dinamakan hak pistole. Menurut Soesilo, perbaikan nasib ini misalnya mengenai makanan dan tempat tidur.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (hal. 471). Di dalam buku tersebut dikatakan bahwa para terpidana kurungan mempunyai hak pistole, artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurusi makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri.

Pengaturan tentang perbaikan nasib dengan biaya sendiri ini menurut R. Soesilo diatur lebih lanjut dalam Staatsblad (Lembaran Negara) No. 708 Tahun 1917 tanggal 10 Desember 1917 (Gestichtenreglement). Namun, berdasarkan Pasal 53 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (“UU Pemasyarakatan”) ketentuan Gestichtenreglement ini sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, dinyatakan tidak berlaku.

Mengutip artikel Pengertian Pidana Kurungan, Pidana Penjara, dan Pidana Seumur Hidup, orang yang sedang menjalani hukuman pidana kurungan memiliki hak pistole sedangkan terpidana hukuman penjara tidak memiliki hak pistole. Hukuman untuk terpidana kurungan lebih ringan daripada terpidana penjara, lebih lanjut dapat dibaca artikel Perbedaan Pidana Kurungan dengan Pidana Penjara. Terpidana hukuman kurungan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan angka 7 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Terkait fasilitas bagi terpidana, salah satu fasilitas yang dilarang digunakan oleh tahanan maupun terpidana di dalam Rutan maupun Lapas adalah handphone. Pembatasan ini berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-09.PK.04.01 Tahun 2009 tentang Larangan Penggunaan Handphone di Lapas/Rutan/Cabang Rutan jis. Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-01.01.04.01 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penindakan Terhadap Penggunaan Handphone (HP) di Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan.

Mengenai contoh kasus penerapan hak pistole seperti yang Saudara sebutkan yaitu Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), mengutip artikel Keempat Dakwaan Terbukti, Tommy Divonis 15 Tahun Penjara,dalam artikel tersebut Tommy Soeharto divonis penjara dan bukan pidana kurungan. Oleh karena itu, ia tidak memiliki hak pistole. Jika dalam menjalani hukuman penjara tersebut, ia mendapatkan fasilitas lebih dibanding terpidana lain dengan uangnya sendiri, maka hal itu dapat dikatakan sebagai penyimpangan dalam pelaksanaan hukuman pidana penjaranya.

Sementara ini, kami tidak dapat menemukan contoh penerapan hak pistole untuk terpidana kurungan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915

2.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

3.    Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-01.01.04.01 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penindakan Terhadap Penggunaan Handphone (HP) di Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan.