Selasa, 28 May 2013
Hukum Merekam Menggunakan Kamera Tersembunyi (Hidden Camera)
Pertanyaan :

Hukum Merekam Menggunakan Kamera Tersembunyi (Hidden Camera)

Apakah diperbolehkan menggunakan alat khusus yang gunanya untuk merekam secara diam-diam (spy pen cam, alat perekam video dan suara berbentuk pena) perbincangan-perbincangan dengan siapapun juga?
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :

Pembaca hukumonline setia,

 

Merekam secara diam-diam menggunakan perangkat teknologi tertentu seperti kamera tersembunyi, alat perekam video, maupun perekam suara, menurut pendapat kami dapat dikategorikan sebagai illegal interception sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dengan catatan bahwa informasi elektronik yang direkam tersebut tidak dimaksudkan untuk publik. Contoh informasi elektronik yang tidak dimaksudkan untuk publik seperti; percakapan tentang kehidupan pribadi seseorang yang direkam diam-diam, percakapan tentang rahasia dagang, percakapan tentang rahasia negara, percakapan yang harus dirahasiakan atas permintaan lawan bicara, atau informasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib untuk dijaga, dll. Sedangkan, contoh informasi elektronik yang direkam namun bersifat publik adalah percakapan pengaduan layanan operator telekomunikasi yang direkam oleh operator, perekaman menggunakan perangkat CCTV pada pusat perbelanjaan dan jalan raya, perekaman suara/video dalam rangka kepentingan pemberitaan tertentu, dll.

 

Definisi intersepsi atau penyadapan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE yaitu; “… kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi”.

 

Sedangkan, terkait larangan intersepsi atau penyadapan sesuai bunyi Pasal 31 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

 

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

 

Pengecualian atas intersepsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) UU ITE di atas, adalah intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang (Pasal 31 ayat [3] UU ITE).

 

Ancaman dari Pasal 31 ayat (2) UU ITE tersebut adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta rupiah (Pasal 47 UU ITE).

 

Selain Pasal 31 ayat (2) UU ITE, pelaku perekaman diam-diam juga dapat digugat secara perdata berdasarkan Pasal 26 UU ITE. Pasal 26 UU ITE mengatur tentang hak setiap orang untuk mengajukan gugatan perdata apabila merasa hak pribadinya telah dirugikan.

 

Bunyi Pasal 26 UU ITE selengkapnya adalah sebagai berikut:

(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

 

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan “data pribadi” merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Yang dimaksud “hak pribadi” terkait pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan penjelasan Pasal 26 UU ITE yaitu:

 

1.    hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

2.    hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.

3.    hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

 

Dengan demikian, dapat kami simpulkan berdasarkan pertanyaan Anda, bahwa merekam percakapan secara diam-diam dengan menggunakan media sistem elektronik merupakan perbuatan pidana dan juga dapat digugat secara perdata.

 

Demikian jawaban singkat kami, semoga membantu.

 
Terima kasih.
 
Catatan editor:

Klinik Hukumonline telah menerima beberapa masukan dari pembaca berkaitan dengan artikel jawaban ini. Masukan-masukan tersebut kemudian kami teruskan kepada Sdr. Teguh Arifiyadi. Pada 29 Mei 2013 Sdr. Teguh Arifiyadi mengirimkan kembali artikel jawaban yang pada bagian-bagian tertentu telah mengalami perbaikan yang kami sampaikan dalam boks ralat di bawah. Kami publikasikan ralat di bawah ini pada tanggal yang sama.

 
RALAT
 

1.    Dalam Paragraf 1 tertulis:

Merekam secara diam-diam menggunakan perangkat teknologi tertentu seperti kamera tersembunyi, alat perekam video, maupun perekam suara, menurut pendapat kami dapat dikategorikan sebagai illegal interception sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dengan catatan bahwa informasi elektronik yang direkam tersebut tidak dimaksudkan untuk publik. Contoh informasi elektronik yang tidak dimaksudkan untuk publik seperti; percakapan tentang kehidupan pribadi seseorang yang direkam diam-diam, percakapan tentang rahasia dagang, percakapan tentang rahasia negara, percakapan yang harus dirahasiakan atas permintaan lawan bicara, atau informasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib untuk dijaga, dll. Sedangkan, contoh informasi elektronik yang direkam namun bersifat publik adalah percakapan pengaduan layanan operator telekomunikasi yang direkam oleh operator, perekaman menggunakan perangkat CCTV pada pusat perbelanjaan dan jalan raya, perekaman suara/video dalam rangka kepentingan pemberitaan tertentu, dll.

 

Ralat dari Sdr. Teguh Arifiyadi untuk paragraf 1:

Setelah mengkaji dengan menerima beberapa masukan, khususnya dari pembaca hukumonline, kami menyepakati bahwa perekaman sebagaimana dimaksud pertanyaan Saudara bukan termasuk kategori intersepsi sebagaimana Pasal 31 ayat (2) UU ITE dengan dasar bahwa tidak ada “transmisi” informasi elektronik yang diintersep.

 

Berdasarkan spesifikasi “kamera perekam mata-mata” atau spy pen cam yang beredar saat ini, diketahui bahwa spy pen cam yang banyak beredar hanya alat rekam yang menyimpan file suara dan video biasa yang tidak memanfaatkan jaringan kabel maupun nirkabel. Kendati demikian, beberapa perangkat sejenis telah dimodifikasi sebagai perangkat intersep sebagaimana dimaksud dalam UU ITE. Cara kerja spy pen cam jenis ini adalah menjadi perangkat antena yang berfungsi sebagai seolah-olah sebagai akses poin (semacam fake wireless router) yang menghubungkan jaringan perangkat yang disadap dengan perangkat orang yang menyadap, Jika ditemukan perangkat demikian, maka perbuatan menyadap tersebut termasuk kategori intersepsi sebagaimana Pasal 31 ayat (2) UU ITE tentu saja dengan catatan bahwa informasi elektronik yang direkam tersebut tidak dimaksudkan untuk publik.

 

2.    Di antara paragraf 8 (uraian tentang “hak pribadi” dan penjelasan Pasal 26 UU ITE) dan paragraf 9 (kesimpulan jawaban), Sdr. Teguh Arifiyadi menambahkan 1 paragraf baru, sebagai berikut:

 

UU ITE tidak mendefinisikan arti kata “tindakan memata-matai”. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa merekam diam-diam bukan tindakan memata-matai, namun kami berpendapat bahwa merekam komunikasi orang lain tanpa izin dapat diartikan sebagai kegiatan memata-matai atau “mengamati dengan cara diam-diam” (sebagaimana definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online versi 1.2).

 

3.    Dalam paragraf 9 tertulis:

Dengan demikian, dapat kami simpulkan berdasarkan pertanyaan Anda, bahwa merekam percakapan secara diam-diam dengan menggunakan media sistem elektronik merupakan perbuatan pidana dan juga dapat digugat secara perdata.

 

Ralat dari Sdr. Teguh Arifiyadi untuk paragraf 9:

Dengan demikian, dapat kami simpulkan berdasarkan pertanyaan Anda, bahwa merekam percakapan secara diam-diam dengan menggunakan media sistem elektronik bukan merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, namun dapat digugat secara perdata berdasarkan Pasal 26 UU ITE.

 
 
 

Klinik hukumonline dan Sdr. Teguh Arifiyadi mengucapkan terima kasih kepada pembaca hukumonline atas koreksi dan masukan yang telah disampaikan.

 
Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

 



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua