Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Definisi Saham dan Obligasi yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn., dan dipublikasikan pertama kali pada Senin, 18 Februari 2013.

KLINIK TERKAIT

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham PT

27 Okt 2022

Syarat dan Prosedur Hibah Saham

11 Okt 2022

Gadai Saham: Ketentuan, Syarat dan Hak Pemegang Saham

22 Sep 2022

Konversi Utang Jadi Setoran Saham, Ini Caranya

14 Sep 2022

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian Saham dan Obligasi

Saham merupakan salah satu surat berharga yang di dalamnya mencantumkan kata “saham” sebagai tanda bukti kepemilikan sebagian dari modal perseroan.

Istilah saham dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemui di Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU PT dan Pasal 31 ayat (1) UU PT. Dalam ketentuan tersebut, meskipun tidak ada pengertian saham secara definitif, namun dapat diketahui bahwa saham adalah bagian dari modal perseroan.

Dalam Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU PT disebutkan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT dan peraturan pelaksanaannya. Sementara, Pasal 31 ayat (1) UU PT menjelaskan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nominal saham.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka menurut UU PT saham dapat diartikan sebagai penyertaan modal dalam suatu perseroan terbatas.

Seseorang atau badan usaha yang menyertakan modal dalam perseroan terbatas disebut dengan pemegang saham, yang memiliki hak sebagai berikut.[1]

1. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham (“RUPS”);
2. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT.

Selain hak tersebut di atas, pemegang saham juga berhak atas pembatasan tanggung jawab berupa tidak bertanggung jawab secara pribadi melebihi jumlah saham yang dimilikinya di dalam suatu perseroan perbatas.[2]

Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dijelaskan di atas, juga dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.[3]

Baca juga: Seputar Saham: Jenis, Aturan Kepemilikan, dan Keuntungannya

Sementara, pengertian obligasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

1. Pasal 1 angka 1 PP 4/1993 mendefinisikan obligasi adalah obligasi Perusahaan Umum (“Perum”) Pegadaian berupa surat pengakuan utang jangka panjang Perum Pegadaian atas pinjaman uang dari masyarakat dengan imbalan bunga tertentu dan pembayaran yang dilakukan secara berkala.
2. Pasal 1 angka 1 PP 60/1992 mendefinisikan obligasi adalah obligasi Perusahaan Umum (“Perum”) Listrik Negara berupa surat pengakuan utang jangka panjang Perum Listrik Negara atas pinjaman uang dari masyarakat dengan imbalan bunga tertentu dan pembayaran yang dilakukan secara berkala.
3. Pasal 1 angka 3 Permenkeu 27/2020 mendefinisikan obligasi negara adalah Surat Utang Negara (“SUN”) yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Secara lebih sederhana, pengertian obligasi adalah surat bukti pengakuan utang, yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh perusahaan, dengan jangka waktu sekurang-kurangnya satu tahun.[4]

Obligasi juga dapat diartikan sebagai surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan.[5]

Jadi, dapat dikatakan bahwa obligasi adalah surat pengakuan utang sepihak. Dengan kata lain, obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan, kepada pihak pembeli obligasi tersebut.

Obligasi merupakan instrumen pilihan investor karena relatif aman dan stabil. Alasan dari penerbitan obligasi salah satunya adalah untuk mendapatkan dana segar dan biaya untuk mencetak obligasi lebih murah dibandingkan menerbitkan saham.

Perbedaan Saham dan Obligasi

Persamaan Saham dan Obligasi

1. ada klaim atas laba dan aktiva sebelumnya;
2. selama saham/obligasi masih berlaku, pemegang saham/obligasi tetap mendapatkan dividen/bunga;
3. memiliki hak tebus dan dapat ditukar dengan saham biasa.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1992 tentang Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1993 tentang Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.08/2020 Tahun 2020 tentang Penjualan Surat Utang Negaa Ritel di Pasar Perdana Domestik.

Referensi:

1. H.M.N Purwosutjipto. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Surat Berharga. Jakarta Djambatan, 2002;
2. Irham Fahmi. Rahasia Saham dan Obligasi: Strategi Meraih Keuntungan tak Terbatas dalam Bermain Saham dan Obligasi. Bandung: Alfabeta, 2013.