Kriteria Rumah Bersubsidi yang Bebas dari PPN

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI) dan pertama kali dipublikasikan pada 2 Oktober 2020.

KLINIK TERKAIT

Tidak Bayar Sewa Apakah Bisa Dipidanakan?

24 Jul, 2026

Bolehkah Warga yang Mengontrak Rumah Ikut Memilih Ketua RT?

17 Jul, 2024

Dasar Hukum Tarif Listrik untuk Keperluan Rumah Tangga

15 Jul, 2024

Cicilan Rumah Lunas Sebelum AJB, Siapa yang Wajib Bayar PBB-P2?

15 Mei, 2024

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Rumah Umum

Kami asumsikan bahwa yang Anda maksud rumah bersubsidi adalah rumah umum, yaitu rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi orang pribadi warga negara Indonesia yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana diatur dalam UU 1/2011 dan perubahannya, serta lebih lanjut diatur dalam Permen PUPR 1/2021.[1]

Rumah umum pada dasarnya merupakan salah satu jenis barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”). Namun, rumah umum ini harus dalam batasan yang diatur oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j PP 49/2022.

Baca juga: Barang-barang yang Dikenakan PPN 12%

Batasan Rumah Umum yang Dibebaskan PPN

Terkait dengan batasan rumah umum yang dibebaskan dari pengenaan PPN dapat merujuk pada ketentuan dalam PMK 60/2023.

Sebelumnya, perlu diingat dalam PMK 60/2023, juga dijelaskan bahwa atas penyerahan rumah umum dapat dibebaskan dari pengenaan PPN, yang dilakukan dengan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas oleh pihak yang memperoleh barang kena pajak melalui saluran elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.[2] Bagi pihak yang memperoleh barang kena pajak berupa rumah susun yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat program kepemilikan rumah umum dari pemerintah yang dibuktikan dengan nomor lolos pengujian tagihan pembayaran, dapat dipersamakan dengan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dijelaskan sebelumnya.[3]

Rumah susun yang mendapatkan pembebasan pengenaan PPN hanya memiliki fungsi sebagai bangunan tempat tinggal yang layak huni dan memenuhi ketentuan kriteria sebagai berikut:[4]

1. luas bangunan minimal 21 m² sampai dengan 36 m²;
2. luas tanah minimal 60 m² sampai dengan 200 m²;
3. harga jual tidak melebihi batasan harga jual sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK 60/2023;
4. merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak dimiliki.

Harga jual sebagaimana dimaksud di atas termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan karena penyerahan rumah umum atau rumah pekerja, tidak termasuk PPN.[5] Namun, tidak termasuk biaya-biaya yang diminta pihak ketiga selain pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan rumah umum diantaranya biaya transaksi jual beli dan biaya transaksi pembiayaan.[6]

Terkait dengan perolehannya, rumah umum dapat diperoleh dengan dilakukan secara tunai maupun kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah.[7]

Terhadap rumah umum ini wajib memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau badan yang mengelola tabungan perumahan rakyat.[8]

Selain harus memenuhi ketentuan kriteria di atas, untuk mendapatkan pembebasan PPN atas penyerahan rumah umum, masyarakat berpenghasilan rendah harus:[9]

1. telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan 2 tahun pajak terakhir dan surat pemberitahuan masa PPN 3 masa pajak terakhir yang menjadi kewajibannya bagi orang pribadi yang memiliki nomor pokok wajib pajak; dan
2. tidak memiliki utang pajak.

Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan penjelasan di atas, pembebasan pengenaan PPN terhadap penyerahan rumah umum dapat diberikan selama memenuhi ketentuan yang sudah dijelaskan.

Selanjutnya, Anda juga menanyakan terkait kriteria harga rumah umum atau rumah bersubsidi. Terkait hal tersebut dapat dilihat pada Lampiran PMK 60/2023. Sebagai contoh dalam Lampiran PMK 60/2023, diatur bahwa batasan harga jual rumah umum yang dibebaskan dari pengenaan PPN di Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) pada tahun 2023 sebesar Rp162 juta dan mula pada tahun 2024 sebesar Rp166 juta.

Sebagai informasi, pembebasan pengenaan PPN atas penyerahan rumah umum kepada orang pribadi yang telah kawin hanya dapat diberikan untuk 1 unit dalam 1 keluarga.[10] Perlu dicatat, fasilitas pembebasan PPN atas penyerahan rumah umum ini tidak dapat diberikan kepada orang pribadi yang tidak kawin yang:[11]

1. berusia di bawah 18 tahun; dan/atau
2. masih menjadi tanggungan keluarga.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Rumah Pekerja Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.