Jika Polisi Melakukan Kekerasan kepada Masyarakat

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 14 Juni 2014.

KLINIK TERKAIT

Jika Dijebak oleh Polisi dan Disiksa dalam Tahanan

13 Jan, 2026

Adakah Aturan tentang Daluwarsa Penyelesaian Perkara di Kepolisian?

05 Jan, 2026

Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

08 Sep, 2025

Prosedur Melaporkan Polisi yang Melakukan Pelanggaran

03 Jun, 2024

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Larangan Polisi Memukul Demonstran

Menjawab pertanyaan Anda mengenai tindakan represif dan kekerasan aparat (polisi) terhadap para pengunjuk rasa/demonstran, pada dasarnya, terdapat aturan khusus bagi penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan perundang-undangan, yang mana dalam hal ini wajib dilakukan tindakan oleh pejabat Polri dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan.[1]

Selain itu, penindakan terhadap pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum juga harus dilakukan secara dini dengan menerapkan urutan tindakan dari metode yang paling lunak sampai yang paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi.[2]

Walaupun dalam melakukan penindakan dapat dilakukan dengan metode yang paling lunak sampai yang paling tegas, tetap harus diperhatikan bahwa dalam melakukan tindakan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, antara lain:[3]

1. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, dan menghujat;
2. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM.

Penjelasan selengkapnya mengenai oknum polisi yang memukul pendemo dapat Anda simak dalam artikel Apakah Polisi Berwenang Memukul Demonstran?

Jika Polisi Melakukan Kekerasan Terhadap Masyarakat

Selanjutnya, menjawab pertanyaan mengenai apa hukumnya jika polisi melakukan kekerasan terhadap masyarakat?

Perlu diketahui bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU 2/2002, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 19 UU 2/2002 mengatur bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi anusia (“HAM”).

Aturan mengenai menjunjung tinggi HAM juga terdapat dalam aturan internal Polri, yaitu Perkapolri 8/2009, khususnya Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap anggota Polri wajib memahami instrumen-instrumen HAM baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan instrumen internasional, baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi oleh Indonesia.

Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM sekurang-kurangnya:[4]

1. menghormati martabat dan HAM setiap orang;
2. bertindak secara adil dan tidak diskriminatif;
3. berperilaku sopan;
4. menghormati norma agama, etika, dan susila; dan
5. menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM.

Kemudian, Pasal 10 Perkapolri 8/2009 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku (Code of Conduct) sebagai berikut:

1. senantiasa menjalankan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang kepada mereka;
2. menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya;
3. tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan;
4. hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan terus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan;
5. tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan;
6. menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan;
7. tidak boelh melakukan korupsi dalam bentuk apapun, maupun penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang bertentangan dengan profesi penegak hukum;
8. harus menghormati hukum, ketentuan berperilaku, dan kode etik yang ada.

Selain itu, terdapat juga larangan bagi setiap petugas/anggota Polri untuk melakukan:[5]

1. penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;
2. penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
3. pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
4. penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia;
5. korupsi dan menerima suap;
6. menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan;
7. penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (corporal punishment);
8. perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain;
9. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum;
10. menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.

Larangan untuk melakukan kekerasan juga dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 44 Perkapolri 8/2009, sebagai berikut:

1. Setiap anggota Polri dilarang melakukan tindakan kekerasan dengan dalih untuk kepentingan umum atau untuk penertiban kerusuhan.
2. Setiap anggota Polri dilarang keras melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang telah menyerahkan diri atau ditangkap

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan adalah segala tindakan atau ancaman yang mengakibatkan hilangnya nyawa, cedera fisik, psikologis, seksual atau ekonomi.[6]

Jika polisi harus melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam Pasal 45 Perkapolri 8/2009:

1. tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
2. tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
3. tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
4. tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
5. penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
6. penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
7. harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
8. kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Jadi dapat disimpulkan bahwa polisi dilarang menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan. Namun, dalam hal polisi harus melakukan tindakan kekerasan, polisi harus memperhatikan pertimbangan tertentu.

Bagi oknum polisi yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM dalam pelaksanaan tugas (dalam hal ini kekerasan), berpotensi dijatuhkan sanksi melalui proses penegakan disiplin, penegakan etika kepolisian dan/atau proses peradilan pidana.[7]

Pelanggaran Kode Etik Profesi

Berkaitan dengan penegakan etika kepolisian, kekerasan juga dilarang berdasarkan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“KEPP”), yaitu norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari,[8] yang diatur dalam Perpol 7/2022.

Pejabat Polri wajib memedomani KEPP dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam:[9]

1. Etika kenegaraan, yaitu norma-norma KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekatunggalikaan.[10]
2. Etika kelembagaan, yaitu norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian.[11]
3. Etika kemasyarakatan, yaitu norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukuman dan penggunaan kewenangan profesi Polri, yang berhubungan dengan masyarakat.[12]
4. Etika kepribadian, yaitu norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat Polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari.[13]

Adapun kekerasan yang dilakukan oleh polisi melanggar etika kelembagaan. Hal ini sebagaimana diatur oleh Pasal 10 ayat (2) huruf e Perpol 7/2022, yang menyatakan larangan dalam penegakan hukum yang termasuk pada etika kelembagaan dapat berupa melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa, intimidasi dan/atau kekerasan untuk mendapat pengakuan.

Selain itu, kekerasan oleh polisi juga melanggar etika kepribadian, di mana polisi dilarang untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut.[14]

Lebih lanjut, menurut Pasal 3 ayat (2) Perpol 7/2022, pelanggaran terhadap KEPP diselesaikan dengan cara:

1. pemeriksaan pendahuluan;
2. sidang terdiri atas:

1. sidang komisi kode etik kepolisian negara republik Indonesia (“KKEP”);
2. sidang KKEP banding; dan/atau
3. sidang KKEP peninjauan kembali.

Pejabat Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa:[15]

1. sanksi etika; dan/atau
2. sanksi administratif.

Sanksi etika dikenakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan kategori ringan, yang meliputi:[16]

1. perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; dan
3. kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 bulan.

Sedangkan, sanksi administratif dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran kategori sedang dan kategori berat, yang meliputi:[17]

1. mutasi bersifat demosi paling singkat 1 tahun;
2. penundaan kenaikan pangkat paling singat 1 tahun dan paling lama 3 tahun;
3. penundaan pendidikan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun;
4. penempatan pada tempat khusus paling lama 30 hari kerja; dan
5. pemberhentian tidak dengan hormat.

Kesimpulannya, jika polisi melakukan kekerasan terhadap masyarakat, maka polisi melanggar etika kelembagaan dan etika kepribadian. Oknum polisi yang melakukan pelanggaran etika dalam KEPP, berpotensi dikenakan sanksi etika dan/atau sanksi administratif.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Keoolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.