Adakah Aturan tentang Daluwarsa Penyelesaian Perkara di Kepolisian?

PERTANYAAN

Apabila kita melaporkan sesuatu kepada kepolisian, misalnya laporan tindakan penganiayaan, dan sudah beberapa hari laporan tersebut belum ditindaklanjuti, apakah ada aturan dalam KUHAP lama atau UU 20/2025 tentang KUHAP baru mengenai batas waktu untuk menindaklanjuti laporan tersebut? Dan apa upaya hukum yang bisa dilakukan apabila kepolisian tidak menindaklanjuti laporan tersebut?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Batas Waktu Penyelesaian Perkara di Kepolisian yang dibuat oleh Flora Dianti, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 05 Desember 2011, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada 28 Februari 2018, dimutakhirkan kedua kali pada 19 September 2018, dan dimutakhirkan ketiga kali oleh Muhammad Raihan Nugraha, S.H. pada 08 September 2025.

KLINIK TERKAIT

Bisakah Kasus yang Sama Dilaporkan pada Dua Kantor Polisi Berbeda?

10 Feb, 2026

Langkah Hukum Jika Terdapat Kejanggalan dalam Penyelidikan

02 Sep, 2025

Langkah Hukum Jika Penyelidikan atau Penyidikan Dihentikan

31 Jul, 2025

Tata Cara Penggeledahan oleh Polisi

21 Mar, 2025

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Batas Waktu Kepolisian Menindaklanjuti Laporan Tindak Pidana

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa yang Anda maksud dengan laporan diatur di dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.[1] Namun, untuk memperkaya pengetahuan Anda, dalam artikel ini kami juga akan membandingkan ketentuan dalam UU 20/2025 dengan KUHAP lama yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[2]

Pasal 1 angka 24 KUHAP lama	Pasal 1 angka 45 UU 20/2025
Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.	Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada penyelidik, penyidik Polri, PPNS, atau penyidik tertentu mengenai telah terjadinya peristiwa pidana, sedang terjadinya peristiwa pidana, atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Selain laporan, terdapat juga pengaduan yang diatur dalam pasal berikut:

Pasal 1 angka 25 KUHAP lama	Pasal 1 angka 46 UU 20/2025
Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.	Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada penyelidik, penyidik Polri, PPNS, atau penyidik tertentu untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Menurut UU 20/2025 maupun KUHAP lama, baik laporan ataupun pengaduan menjadi dasar dilakukannya tindakan penyelidikan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal berikut:

KUHAP lama	UU 20/2025
Pasal 102 ayat (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan;	Pasal 13 ayat (1) Penyelidik yang mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan Penyelidikan yang diperlukan.

Berbeda dengan KUHAP lama yang dalam Pasal 106 diatur bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan, dalam UU 20/2025 ketentuan mengenai laporan atau pengaduan yang menjadi dasar dilakukannya tindakan penyidikan, tidak diatur eksplisit.

Walau demikian, KUHAP baru mengatur bahwa penyidik mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana.[3]

Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis kepada penyidik harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Lalu, setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Jika penyidik tidak menanggapi laporan atau pengaduan, dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak laporan atau pengaduan diterima, pelapor atau pengadu dapat melaporkan penyidik yang tidak menindaklanjuti laporan atau pengaduan kepada atasan penyidik atau pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam penyidikan. Ketentuan selengkapnya dapat Anda temukan dalam Pasal 23 UU 20/2025

Dari ketentuan Pasal 23 UU 20/2025 di atas, menurut hemat kami, laporan atau pengaduan yang diajukan masyarakat wajib ditindaklanjuti oleh penyidik, dan laporan tersebut menjadi dasar dimulainya proses penyidikan.

Berkaitan dengan batas waktu menindaklanjuti laporan, dalam artikel Adakah Batas Waktu Penyelidikan dan Penyidikan?, dijelaskan bahwa saat ini tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai batas waktu penindaklanjutan laporan baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan.

Baca juga: Perbedaan Pelaporan dan Pengaduan

Walaupun secara historis pernah terdapat ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian perkara yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (2) Perkapolri 12/2009, yang berbunyi:

Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya surat perintah penyidikan meliputi:

1. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
2. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit;
3. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang; atau
4. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.

Akan tetapi, saat ini ketentuan tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi, tidak terdapat batasan waktu khusus bagi kepolisian untuk menindaklanjuti laporan.

Selain itu, dalam hukum pidana terdapat apa yang disebut daluwarsa untuk mengajukan pengaduan, penuntutan, menjalankan pidana, dan upaya hukum lainnya, tetapi tidak diatur daluwarsa bagi kepolisian untuk menindaklanjuti laporan.

Menurut Pasal 29 ayat (1) UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026 lalu[4] dan juga sebagai perbandingan yaitu Pasal 74 KUHP lama yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai berikut:

Pasal 74 KUHP lama

Pasal 29 ayat (1) UU 1/2023

1. Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu 9 bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. 2. Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat (1) belum habis, maka setelah saat itu pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut.

Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu: a. 6 bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau b. 9 bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) UU 1/2023. Kami juga akan membandingkannya dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHP lama yang berbunyi:

Pasal 78 ayat (1) KUHP lama

Pasal 136 ayat (1) UU 1/2023

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: mengenai pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah 1 tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, sesudah 6 tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah 12 tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun.

Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila: a. setelah melampaui waktu 3 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III; b. setelah melampaui waktu 6 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 tahun dan paling lama 3 tahun; c. setelah melampaui waktu 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 tahun dan paling lama 7 tahun; d. setelah melampaui waktu 18 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun; dan e. setelah melampaui waktu 20 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Baca juga: Berapa Lama Masa Daluwarsa Penuntutan dan Menjalankan Pidana?

Upaya Jika Laporan Tidak Ditindaklanjuti

Menjawab pertanyaan Anda lainnya, dalam hal kepolisian tidak menindaklanjuti laporan, atau jika ada ketidakpuasan atas hasil penyidikan, Anda dapat menyampaikan pengaduan masyarakat (“dumas”), yaitu bentuk penerapan pengawasan masyarakat atau sumber daya manusia Kepolisian Republik Indonesia (“Polri”) yang disampaikan kepada Polri berupa sumabangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur Polri.[5]

Pengelolaan dumas di lingkungan Polri dilaksanakan dumas yang disampaikan oleh pelapor,[6] yaitu warga negara atau penduduk yang menyampaikan pengaduan Polri.[7]

Dumas yang disampaikan ini terkait dengan:[8]

1. pelayanan Polri;
2. penyimpangan perilaku sumber daya manusia (SDM) Polri;
3. penyalahgunaan tugas, fungsi, dan wewenang; dan/atau
4. proses penegakan hukum.

Pengelolaan dumas, dilaksanakan dengan mekanisme:[9]

1. penerimaan dumas;
2. penelaahan dan pengklasifikasian dumas;
3. penyaluran dumas;
4. penanganan dumas; dan
5. penyelesaian dumas.

Berkaitan dengan penerimaannya, dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.[10] Penerimaan dumas secara langsung diterima oleh petugas pada Sentra Pelayanan Dumas Terintegrasi (SPDT).[11] Sedangkan, penerimaan dumas secara tidak langsung dilakukan melalui surat menyurat dan/atau media elektronik.[12]

Kemudian, penerimaan dumas dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:[13]

1. pemeriksaan kelengkapan dokumen dumas; dan
2. pencatatan

Pemeriksaan kelengkapan dokumen dumas di atas meliputi:[14]

1. identitas pelapor;
2. identitas terlapor;
3. nomor dan tanggal surat pengaduan;
4. perihal pengaduan;
5. lokasi kasus; dan
6. nomor telepon/telepon genggam/alamat surel.

Jadi, Anda sebagai pelapor dapat menyampaikan dumas mengenai proses penegakan hukum yang nantinya akan dilakukan pengelolaan dumas melalui mekanisme mulai dari penerimaan dumas sampai penyelesaian dumas. Penyampaian dumas sendiri dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Penyampaian dumas secara tidak langsung khususnya melalui media elektronik dapat dilakukan melalui laman Dumas Presisi.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Referensi:

Dumas Presisi, yang diakses pada 11 Desember 2025, pukul 12.30 WIB.

[1] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)

[2] Pasal 362 UU 20/2025

[3] Pasal 7 UU 20/2025

[4] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[5] Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perpol 2/2024”)

[6] Pasal 2 ayat (1) Perpol 2/2024

[7] Pasal 1 angka 16 Perpol 2/2024

[8] Pasal 2 ayat (2) Perpol 2/2024

[9] Pasal 4 Perpol 2/2024

[10] Pasal 6 ayat (1) Perpol 2/2024

[11] Pasal 6 ayat (4) Perpol 2/2024

[12] Pasal 6 ayat (5) Perpol 2/2024

[13] Pasal 6 ayat (2) Perpol 2/2024

[14] Pasal 6 ayat (3) Perpol 2/2024