Sanksi bagi Polisi yang Melakukan Pemerasan

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pemerasan Oknum Polri dalam Dugaan Kasus Asusila yang dibuat oleh Arif Maulana, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 24 Juli 2020.

KLINIK TERKAIT

7 Jenis Tindak Pidana Korupsi dan Contohnya

23 Jun, 2025

Cara Melaporkan Ketua RT yang Pungli

08 Nov, 2023

Ancaman Sanksi Menghadang Mobil Agar Berhenti

01 Jul, 2020

‘Simalakama’ Karena Diperas Kurir Jual Beli Smart Phone Ilegal

25 Feb, 2020

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Keabsahan Tes Urine

Pada dasarnya, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.[1] Mengenai jenis narkotika dapat ditemukan dalam artikel Penggolongan Narkotika Terbaru di Indonesia

Adapun yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.[2] Sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika terdapat dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yang berbunyi:

Setiap penyalah guna:

1. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;
2. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun; dan
3. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun;

Baca juga: Ketentuan Rehabilitasi Pecandu Narkotika

Mengenai tes urine, berdasarkan Pasal 75 huruf l UU Narkotika dan penjelasannya, dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional (“BNN”) berwenang untuk melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (“DNA”), dan/atau tes bagian tubuh lainnya. Tes tersebut dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, dan tes asam DNA untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka.

Perlu diketahui bahwa selain penyidik BNN, penyidik polri juga berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.[3]

Baca juga: Jerat Pidana Maksimal Bagi Pengedar Narkoba

Lebih lanjut, disarikan dari artikel Dasar Hukum Penggeledahan dan Tes Urine oleh BNN, hasil tes urine nantinya diuji dalam laboratorium uji narkoba BNN yang kemudian hasil pengujian laboratorium tersebut digunakan untuk keperluan pembuktian perkara dan dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian.

Menjawab pertanyaan Anda, selama tes urine dilakukan sebagai tahapan dalam penyidikan, dan selama tes urine dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut sah secara hukum.

Baca juga: Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Dugaan Tindakan Asusila

Kemudian, berdasarkan KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, atau UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[4] yaitu tahun 2026, ketentuan terkait tindakan asusila berbunyi:

Dari bunyi pasal tindak pidana asusila, perbuatan dikatakan melanggar kesusilaan jika memenuhi unsur-unsur:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. terbuka (di muka umum):
4. melanggar kesusilaan.

Menurut Arif Maulana (penulis sebelumnya), jika dilakukan analisis lebih lanjut, unsur-unsur dalam Pasal 281 KUHP ini tidak terpenuhi ditinjau dari peristiwa sebagaimana yang Anda sampaikan. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, harus dibuktikan pelaku memang mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan, pelaku memang mengetahui, yakni bahwa perbuatannya itu ia lakukan di depan umum dan pelaku terbukti telah merusak kesusilaan di muka umum.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, berpendapat bahwa apabila polisi menjumpai peristiwa semacam itu, maka berhubung dengan adanya macam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, hendaknya menyelidiki terlebih dahulu, apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka menurut tempat, keadaan, dan sebagainya, di wilayah tersebut dapat dipandang sebagai merusak kesusilaan umum (hal. 205).

Baca juga: Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya

Sanksi bagi Polisi yang Melakukan Pemerasan

Menjawab inti pertanyaan Anda, polisi yang melakukan pemerasan berpotensi dijerat pasal pemerasan atau penipuan yang terkandung dalam KUHP atau UU 1/2023.

Berikut adalah bunyi pasal pemerasan:

Selain itu, oknum polisi juga berpotensi dijerat pasal penipuan sebagai berikut:

Namun, karena pelaku merupakan seorang anggota Polri, yaitu pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia,[8] maka tindakan pemerasan atau penipuan tersebut dapat dikenai sanksi pemberat. Ketentuan mengenai sanksi pemberat tersebut dapat temukan dalam pasal berikut:

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa oknum anggota polisi yang melakukan pemerasan atau penipuan, hukumannya ditambah 1/3.

Selain itu, patut diperhatikan pula dugaan pelanggaran Pasal 12 huruf e UU 20/2001, yang menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan maksud menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Pelanggaran Kode Etik Kepolisian

Lebih lanjut, tindakan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau KEPP, yaitu norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.[9] Adapun KEPP pengaturannya terdapat dalam Perpol 7/2022.

Pada Pasal 3 ayat (1) Perpol 7/2022, pejabat Polri wajib memedomani KEPP dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam:

1. etika kenegaraan;
2. etika kelembagaan;
3. etika kemasyarakatan; dan
4. etika kepribadian.

Mengenai kasus yang Anda tanyakan, menyalahgunakan kewenangan (dalam hal ini melakukan pemerasan) ketika melaksanakan tugas kedinasan merupakan pelanggaran etika kelembagaan.[10]

Selain itu, oknum polisi pada kasus yang Anda tanyakan juga melanggar etika kemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 12 Perpol 7/2022, yang menyatakan bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan, dilarang:

1. menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya;
2. mencari-cari kesalahan masyarakat;
3. menyebarluaskan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
4. mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
5. bersikap berucap, dan bertindak sewenang-wenang;
6. mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;
7. melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian;
8. membebankan biaya dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. bersikap diskriminatif dalam melayani masyarakat; dan
10. bersikap tidak perduli dan tidak sopan dalam melayani permohonan.

Pelanggaran terhadap KEPP dapat diselesaikan dengan cara:[11]

1. pemeriksaan pendahuluan;
2. sidang yang terdiri atas;

1. Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (“KKEP”);
2. Sidang KKEP Banding; dan/atau
3. Sidang KKEP PK.

Adapun sanksi terhadap pelanggaran KEPP, dapat Anda temukan dalam artikel Polisi Melakukan Tindak Pidana, Sidang Etik atau Peradilan Umum Dulu?

Baca juga: Polisi Melakukan Tindak Pidana, Begini Proses Peradilannya

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Referensi:

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991.