Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Ketentuan Mengubah Klausula Arbitrase dalam Addendum Akad yang dibuat oleh Alfin Sulaiman, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 07 Juni 2017.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menurut Pasal 20 angka 1 KHES, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
Adapun rukun akad terdiri atas:[1]
- pihak-pihak yang berakad;
- objek akad;
- tujuan-pokok akad; dan
Selain itu, menurut Alfin Sulaiman, S.H., M.H. (penulis sebelumnya), akad juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, tentang syarat sah perjanjian yang meliputi:
- kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- suatu pokok persoalan tertentu;
- suatu sebab yang tidak terlarang.
Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.[2] Kemudian, objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.[3]
Adapun, tujuan dari akad adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.[4]
Secara khusus, Anda menyebutkan mengenai akad mudarabah. Perihal ini, Pasal 20 angka 4 KHES, menerangkan bahwa mudarabah adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa akad mudarabah adalah kesepakatan antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
Perlu diingat bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad.[5] Nash syariah adalah suatu ketetapan hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan sunah. Kedudukan akad sebagai nash syariah, menunjukkan bahwa akad yang dibuat manusia itu tidak sekedar mengandung dimensi duniawi semata, melainkan juga ukhrawi. Itu berarti, mengabaikan akad, akan berkonsekuensi pada sanksi, baik di dunia dan akhirat.[6]
Ketentuan tersebut, mirip dengan asas pacta sunt servanda, yaitu kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai undang-undang yang mengatur. Artinya setiap persetujuan atau perjanjian memiliki kekuatan hukum memaksa dan mengikat para pihak. Hal ini sebagaimana bisa ditemukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata.
Berhubungan dengan pertanyaan Anda, kami menangkap bahwa setelah terjadi akad mudarabah pertama, Anda melakukan akad mudarabah kedua untuk penambahan dana pembiayaan mudarabah. Kami asumsikan, akad kedua ini merupakan adendum dari akad pertama. Menurut KBBI, adendum adalah jilid tambahan (pada buku); lampiran; ketentuan atau pasal tambahan, misalnya dalam akta.
Melihat penjelasan di atas, pada dasarnya akad kedua merupakan akad yang sah. Selama akad tersebut memenuhi persyaratan atau rukun yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian, penambahan dana pembiayaan mudarabah pada akad yang kedua merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya (akad pertama) sehingga akad kedua merupakan penambahan dari akad pertama.
Selanjutnya, perihal pertanyaan terakhir Anda, bahwa benar dengan mencantumkan klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase pada akad membuat wewenang lembaga lain untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak gugur.
Berkaitan hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 3 UU Arbitrase, yang berbunyi:
Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
Kemudian, tercantum juga dalam Pasal 11 UU Arbitrase, sebagai berikut:
- Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
Namun, Anda juga menerangkan bahwa dalam akad kedua dijelaskan kalau penyelesaian sengketa dipilih sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jika demikian, maka dalam penyelesaian sengketa masih mengacu pada akad pertama yang memuat perjanjian arbitrase. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah melalui arbitrase, kecuali memang para pihak setuju untuk mengubahnya.
Sebagai informasi, yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.[7]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.
Referensi:
- Adendum, KBBI, yang diakses pada 18 Februari 2026, pukul 17.54 WIB;
- Erfani Aljan Abdullah. Akad Sebagai Nash Syariah. Pengadilan Agama Soreang, yang diakses pada 18 Februari 2026, pukul 17.45 WIB.
[1] Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (“KHES”)
[2] Pasal 23 KHES
[3] Pasal 24 KHES
[4] Pasal 25 KHES
[5] Pasal 44 KHES
[6] Erfani Aljan Abdullah. Akad Sebagai Nash Syariah. Pengadilan Agama Soreang, hal. 4
[7] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
