Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bolehkah Pemegang Saham Merangkap Direksi Perusahaan? yang dibuat oleh Easybiz dan pertama kali dipublikasikan pada 2 November 2016.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Berdasarkan Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU PT, perseroan terbatas (“PT”) didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis PT, yaitu PT persekutuan modal dan PT perorangan. Untuk menyederhanakan jawaban, kami mengasumsikan bahwa PT yang Anda maksud adalah PT biasa atau PT persekutuan modal.
PT persekutuan modal merupakan persekutuan (asosiasi) modal dan bukan seperti halnya persekutuan perdata (maatschap) dan firma (vennootschap onder firma) yang merupakan asosiasi orang.
Kemudian, PT dijalankan oleh organ perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), direksi, dan dewan komisaris.[1] RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar.[2]
Kemudian, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[3]Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.[4]
Menjawab pertanyaan Anda, sejauh penelusuran kami dalam peraturan perundang-undangan terkait perseroan terbatas, tidak ada larangan bagi pemegang saham merangkap sebagai direksi atau komisaris di perusahaan yang sama.
Ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan bagi direksi dan komisaris dapat ditemui dalam Pasal 26 UU 5/1999 yang menyatakan bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:
- berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Oleh karena itu, pemegang saham dapat merangkap jabatan menjadi direksi dan komisaris sepanjang dilakukan dalam perusahaan yang sama. Kami berpendapat bahwa yang sebaiknya dihindari adalah rangkap jabatan antara direksi dan komisaris karena tupoksi kedua posisi yang tumpang tindih. Hal ini karena dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi, sehingga rangkap jabatan direksi dan komisari sulit dilakukan serta rentan menimbulkan benturan kepentingan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
[1] Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)
[2] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 4 UU PT
[3] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 5 UU PT
[4] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 6 UU PT