Kamis, 15 November 2018
Ini Tarif SIM, STNK dan BPKB yang Baru
Pertanyaan :

Ini Tarif SIM, STNK dan BPKB yang Baru

Apakah isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)? Dan kapan berlakunya? Katanya peraturan ini mengubah biaya terkait SIM, STNK, BPKB, jadi berapa ya sekarang biayanya?
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 09 Januari 2017.
 
Intisari:
 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Peneriman Negara Bukan Pajak (“PP 60/2016”) mengatur tentang jenis penerimaan Negara bukan pajak serta besar tarifnya.
 
Mengenai biaya terkait pengurusan SIM, STNK, dan BPKB:
  1. Adanya tarif kepengurusan SIM C I, SIM C II dan SIM D I yang sebelumnya tidak ada.
  2. Ada kenaikan tarif pada penerbitan baru dan perpanjangan STNK, yang awalnya untuk kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 dari Rp 50ribu menjadi Rp 100ribu; serta untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dari Rp 75ribu menjadi Rp 200ribu.
  3. Biaya pengesahan STNK yang semula tidak bayar, sekarang untuk kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 menjadi Rp 25ribu dan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih menjadi Rp 50ribu. Tetapi biaya pengesahan STNK ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2017 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  4. Penerbitan TNKB untuk kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 dari Rp 30ribu sekarang menjadi Rp 60ribu, sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dari Rp 50ribu menjadi Rp100ribu.
  5. Pengurusan BPKB kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 dari Rp 80ribu menjadi Rp 225ribu dan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dari Rp 100ribu menjadi Rp 375ribu, baik untuk penerbitan baru maupun ganti kepemilikan.
 
PP 60/2016 ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan (30 hari sejak tanggal 6 Desember 2016).
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Peneriman Negara Bukan Pajak (“PP 60/2016”), jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:[1]
  1. Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi Baru;
  2. Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi;
  3. Penerbitan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi;
  4. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
  5. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
  6. Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
  7. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
  8. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
  9. Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah;
  10. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara
  11. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
  12. Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan;
  13. Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak;
  14. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  15. Pendidikan dan Pelatihan Satuan Pengaman;
  16. Pelatihan Keterampilan Perorangan;
  17. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  18. Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Khusus;
  19. Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan;
  20. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Motivasi;
  21. Penerbitan Kartu Tanda Anggota Satuan Pengaman;
  22. Penerbitan Ijazah Satuan Pengaman;
  23. Penerbitan Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
  24. Pelayanan Penyelenggaraan Assessment Center POLRI;
  25. Pelayanan kesehatan yang berasal dari pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  26. Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu; dan
  27. Jasa Manajemen sistem pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu.
 
Seluruh PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.[2]
 
Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:[3]

 
Menjawab pertanyaan Anda, terkait SIM, STNK dan BPKB:
  1. Adanya tarif kepengurusan SIM C I, SIM C II dan SIM D I yang sebelumnya tidak ada.
  2. Ada kenaikan tarif pada penerbitan baru dan perpanjangan STNK, yang awalnya untuk kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 dari Rp 50ribu menjadi Rp 100ribu; serta untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dari Rp 75ribu menjadi Rp 200ribu.
  3. Biaya pengesahan STNK yang semula tidak bayar, sekarang untuk kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 menjadi Rp 25ribu dan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih menjadi Rp 50ribu. Tetapi sejak adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2017 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Putusan MA 12/2017”) biaya pengesahan STNK yang ada pada Lampiran E angka 1 dan 2 PP 60/2016 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan oleh karena itu, tidak sah dan tidak berlaku umum.
 
Hakim berpendapat bahwa menurut ketentuan biaya pengesehan STNK ini adalah berlebihan dan dapat dikualifikasi sebagai pungutan ganda, karena pada saat pajak kendaraan dibayar, PNBP STNK sudah dipungut.
 
  1. Penerbitan TNKB untuk kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 dari Rp 30ribu sekarang menjadi Rp 60ribu, sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dari Rp 50ribu menjadi Rp 100ribu.
  2. Pengurusan BPKB kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 dari Rp 80ribu menjadi Rp 225ribu dan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dari Rp 100ribu menjadi Rp 375ribu, baik untuk penerbitan baru maupun ganti kepemilikan.
 
Keberlakuan Peraturan Pemerintah
PP 60/2016 ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.[5] Peraturan pemerintah diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2016. Berarti PP 60/2016 ini mulai berlaku 30 hari sejak 6 Desember 2016 (tanggal 6 Januari 2017).
 
Pada saat PP 60/2016 ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[6] Lebih lanjut, bisa juga dibaca dalam artikel Ini Tarif Pembuatan SIM dan STNK Mulai Januari 2017.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Putusan:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2017 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
 

[1] Pasal 1 ayat (1) PP 60/2016
[2] Pasal 6 PP 60/2016
[3] Pasal 1 ayat (2) PP 60/2016 jo. lampiran PP 60/2016
[5] Pasal 8 PP 60/2016
[6] Pasal 7 PP 60/2016



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua