Surat Kuasa Dibuat di Luar Negeri, Haruskah Dibubuhi Meterai Indonesia?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Pembubuhan Meterai Indonesia pada Surat Kuasa yang Dibuat di Luar Negeri yang dibuat oleh Alfin Sulaiman, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 26 Juli 2017, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 22 Januari 2021.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Legalisasi Dokumen Asing yang Akan Digunakan di Wilayah Indonesia

Pada dasarnya, dokumen merupakan surat tertulis atau tercetak yang dipakai sebagai bukti keterangan.[1] Merujuk pada informasi tentang Pelayanan Legalisasi Dokumen pada laman Kementerian Luar Negeri (“Kemenlu”), disebutkan bahwa dokumen yang dapat dilegalisasi oleh Kemenlu salah satunya adalah surat kuasa.

Adapun dokumen yang akan dilegalisasi di Kemenlu harus terlebih dahulu memperoleh legalisasi dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau perwakilan asing di Indonesia untuk dokumen asing yang akan digunakan di Indonesia.

Sebagai informasi, tata cara legalisasi dokumen asing di Kemenlu diatur dalam Permenlu 14/2022. Legalisasi dokumen di Kemenlu dilakukan terhadap dokumen yang terdiri atas:[2]

1. dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia;
2. dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia;
3. dokumen yang diterbitkan oleh Perwakilan Negara Asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia; atau
4. dokumen yang diterbitkan oleh Perwakilan Negara Asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia.

Kemudian, perlu diketahui bahwa permohonan legalisasi diajukan oleh pemohon dengan melakukan pendaftaran secara elektronik melalui aplikasi legalisasi dalam laman resmi Kemenlu.[3]

Sehingga, terkait pertanyaan Anda mengenai legalisasi dari KBRI, memang benar hal tersebut merupakan kewajiban. Namun, selain legalisasi dari KBRI, sebagaimana telah dijelaskan dalam artikel Perlukah Dokumen Asing Dilegalisasi di KBRI?, dokumen tersebut juga perlu dilegalisasi oleh Kemenlu dan Menteri Hukum.[4]

Pembubuhan Meterai pada Dokumen Asing yang Digunakan di Indonesia

Kemudian, menyambung pertanyaan Anda terkait pembubuhan meterai Indonesia, kami merujuk pada Pasal 8 ayat (1) huruf e UU Bea Meterai yang berbunyi:

Bea Meterai terutang pada saat dokumen digunakan di Indonesia, untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang dibuat di luar negeri.

Dari bunyi ketentuan di atas, yang dimaksud dengan "saat digunakan di Indonesia" adalah saat dokumen dimaksud dimanfaatkan atau difungsikan sebagai pelengkap atau penyerta untuk suatu urusan dalam yurisdiksi Indonesia. Contohnya, dokumen perjanjian utang piutang yang dibuat di luar negeri, digunakan di Indonesia pada saat dokumen tersebut dijadikan sebagai dasar untuk penagihan utang piutang, dasar untuk pencatatan atau pembukuan, atau lampiran dalam suatu laporan.[5]

Pasal 3 ayat (2) UU Bea Materai yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e UU Bea Materai sebagaimana kami kutip di atas, merujuk kepada dokumen yang bersifat perdata yang meliputi:[6]

1. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
2. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
3. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
4. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
5. dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
6. dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
7. dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5 juta yang:
   1. menyebutkan penerimaan uang; atau
   2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan
8. dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun yang dimaksud “surat lainnya yang sejenis” adalah surat yang sejenis dengan surat pernyataan, antara lain surat kuasa, surat hibah, dan surat wasiat.[7]

Untuk surat kuasa yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia tersebut, bea meterai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas dokumen.[8] Adapun dokumen tersebut dikenai bea meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10 ribu.[9]

Pembayaran bea meterai yang terutang pada dokumen dapat dilakukan dengan menggunakan meterai atau surat setoran pajak.[10] Meterai yang digunakan dapat berupa:[11]

1. meterai tempel;
2. meterai elektronik; atau
3. meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dengan demikian, surat kuasa di bawah tangan yang Anda maksud, apabila akan digunakan di Indonesia, memang dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp10 ribu yang dapat dibayarkan melalui penggunaan meterai atau surat setoran pajak.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri;
3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Legalisasi Dokumen Publik Pada Kementerian Hukum.

Referensi:

Pelayanan Legalisasi Dokumen, yang diakses pada 14 April 2025, pukul 15.23 WIB.