Kamis, 06 August 2020

Jerat Hukum Kepala Desa yang Menyerobot Sawah Warga

Jerat Hukum Kepala Desa yang Menyerobot Sawah Warga

Pertanyaan

Apakah sawah kami yang diserobot dan dijadikan saluran pembuangan limbah budi daya lele yang tidak ramah lingkungan oleh Kepala Desa tanpa izin dengan dalih sebagai saluran pembuangan limbah dengan menggunakan dana pembangunan desa dapat dibenarkan? Sedangkan kami merasa dirugikan karena sawah kami berkurang luasnya akibat dijadikan saluran pembuangan. Perlu kami sampaikan bahwa pembuatan saluran pembuangan tersebut di samping tanpa izin, pada tepi sawah kami juga tidak dibuatkan tanggul, sehingga sawah kami tidak dapat ditanami saat musim hujan karena banjir, juga dampak dari limbah. Langkah apa yang harus kami lakukan untuk mendapatkan keadilan berdasarkan UU dan peraturan yang berlaku di negeri ini? Demikian pertanyaan kami, atas penjelasannya disampaikan terima kasih.

Intisari Jawaban

Pemanfaatan sawah oleh kepala desa Anda sebagai jalur pembuangan limbah yang dilakukan tanpa izin Anda patut diduga sebagai tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
 
Selain itu, Anda juga bisa menggugat secara perdata atas pemanfaatan tanpa izin sawah tersebut karena dapat dipandang sebagai sebuah perbuatan melawan hukum.
 
Meskipun mungkin berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun berdasarkan keterangan Anda, dugaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut pun tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan, sehingga sawah tersebut tetap dimiliki atau dikuasai oleh Anda, bukan kepala desa.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik Klinik Hukum disediakan khusus bagi member Hukumonline untuk mengajukan persoalan atau permasalahan hukum yang dihadapi.
Jika Anda sudah menjadi member Hukumonline, silakan Login, atau klik Daftar untuk bergabung.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua

×

Belajar Hukum secara online
dari pengajar berkompeten
dengan biaya terjangkau.

Mulai dari:
Rp149.000