Jerat Hukum Kepala Desa yang Menyerobot Sawah Warga

Bacaan 8 Menit
Jerat Hukum Kepala Desa yang Menyerobot Sawah Warga
Pertanyaan

Apakah sawah kami yang diserobot dan dijadikan saluran pembuangan limbah budi daya lele yang tidak ramah lingkungan oleh Kepala Desa tanpa izin dengan dalih sebagai saluran pembuangan limbah dengan menggunakan dana pembangunan desa dapat dibenarkan? Sedangkan kami merasa dirugikan karena sawah kami berkurang luasnya akibat dijadikan saluran pembuangan. Perlu kami sampaikan bahwa pembuatan saluran pembuangan tersebut di samping tanpa izin, pada tepi sawah kami juga tidak dibuatkan tanggul, sehingga sawah kami tidak dapat ditanami saat musim hujan karena banjir, juga dampak dari limbah. Langkah apa yang harus kami lakukan untuk mendapatkan keadilan berdasarkan UU dan peraturan yang berlaku di negeri ini? Demikian pertanyaan kami, atas penjelasannya disampaikan terima kasih.

Intisari Jawaban
Pemanfaatan sawah oleh kepala desa Anda sebagai jalur pembuangan limbah yang dilakukan tanpa izin Anda patut diduga sebagai tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
 
Selain itu, Anda juga bisa menggugat secara perdata atas pemanfaatan tanpa izin sawah tersebut karena dapat dipandang sebagai sebuah perbuatan melawan hukum.
 
Meskipun mungkin berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun berdasarkan keterangan Anda, dugaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut pun tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan, sehingga sawah tersebut tetap dimiliki atau dikuasai oleh Anda, bukan kepala desa.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.