Jumat, 16 November 2018

PNS Meminjam Uang, Termasuk Gratifikasi?

PNS Meminjam Uang, Termasuk Gratifikasi?

Pertanyaan

Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang menyediakan produk untuk kantor-kantor pemerintahan. Seringkali hubungan yang dibangun dengan mitra pemerintahan menghasilkan kedekatan secara personal. Salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dekat dengan saya bermaksud meminjam uang ke saya senilai Rp 1 juta dengan janji dikembalikan 30 hari kemudian. Sedangkan saat ini saya dalam posisi menawarkan produk ke kantornya dan beliau termasuk salah satu PNS yang dapat merekomendasikan produk, walaupun keputusannya bukan di beliau. Jika saya meminjamkan uang sesuai permintaannya, apakah saya melanggar hukum?

Intisari Jawaban

Menurut hemat kami, Anda dapat dipidana jika melakukan hal berikut:
  1. Anda meminjamkan uang karena Anda tahu kapasitas PNS tersebut untuk merekomendasikan produk dengan tujuan agar produk Anda dapat terjual, atau
  2. Anda menjanjikan akan memberikan pinjaman uang di kemudian hari, dengan maksud agar PNS tersebut merekomendasikan produk Anda.
PNS tersebut dapat dijerat dengan Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena menerima gratifikasi yang juga dianggap pemberian suap, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Bagaimana dengan ancaman pidana terhadap Anda? Apa saja bentuk-bentuk gratifikasi itu? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua