Izin Usaha Konveksi Baju

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Ini Izin yang Diperlukan untuk Usaha Konveksi yang dibuat oleh Easybiz dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 26 Desember 2018, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Erizka Permatasari, S.H. pada Selasa, 15 Desember 2020, lalu dimutakhirkan kedua kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 03 November 2023.

KLINIK TERKAIT

Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya

14 Jun, 2024

Bolehkah CV Menjadi Perusahaan Outsourcing?

05 Mar, 2021

Yang Perlu Diperhatikan Jika Ingin Mengubah Izin Usaha Industri

15 Jun, 2020

Bolehkah Satu Akta Perusahaan Memuat Dua KBLI?

19 Nov, 2019

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Industri Konveksi

Pada dasarnya, industri adalah sebutan untuk seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.[1]

Adapun menurut hemat kami, terkait usaha konveksi yang Anda tanyakan dapat dikategorikan sebagai industri karena mengolah kain sehingga menjadi barang yang mempunyai manfaat lebih tinggi yaitu pakaian siap pakai.

Lantas, apa KBLI konveksi pakaian jadi? Merujuk pada laman Online Single Submission (“OSS”) terkait dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan Peraturan BPS 7/2025, yang berkaitan dengan usaha konveksi, yaitu:[2]

1. Kode KBLI 14111 – Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil

Kelompok ini mencakup:

• • kegiatan pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun, rajutan, atau nirtenun) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap pakai, serti kameja, celana, kebaya, blus, rok, pakaian bayi, pakaian tari, gaun tidur, gaun ganti, piyama, dan pakaian olahraga, termasuk juga usaha pembuatan pakaian jadi sekali pakai dari tekstil dan bagian dari bra seperti tali dan mangkok bra (cup bra);
  • kegiatan pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari kain border dan kain perca.

Kelompok ini tidak mencakup kegiatan pembuatan pakaian untuk hewan (lihat kelompok 15122).

2. Kode KBLI 14112 – Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit dan Tiruan Kulit

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari kulit atau tiruan kulit dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap pakai, seperti jaket, mantel, rompi, celana dan rok, dan pakaian olahraga, termasuk pembuatan perlengkapan pakaian dari kulit seperti apron juru las/welder dari kulit.

Izin Usaha Konveksi Baju

Setiap kegiatan usaha industri, baik industri kecil, menengah, maupun industri besar, dan juga pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.[3]

Pasca berlakunya Perppu Cipta Kerja, untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha diterapkan perizinan berusaha berbasis risiko (“PBBR”).[4] Lebih lanjut, pengaturan soal PBBR diatur dalam peraturan pemerintah,[5] yaitu PP 28/2025.

Adapun yang dimaksud PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.[6]

Menurut Pasal 4 ayat (1) PP 28/2025, untuk melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha (“PB”), yaitu legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.[7]

PB sendiri diperoleh setelah melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain dalam PP 28/2025.[8] Persyaratan dasar menurut Pasal 12 ayat (1) PP 28/2025, meliputi:

1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR);
2. persetujuan lingkungan (PL); dan
3. persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi bangunan (SLF).

Apabila PB perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (“PB UMKU”), pelaku usaha wajib memiliki PB UMKU.[9]

Persyaratan dasar dan PB serta PB UMKU diproses secara elektronik melalui sistem OSS, yang terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga.[10]

Berdasarkan Pasal 124 ayat (1) PP 28/2025, PB dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Tingkat risiko sendiri menentukan jenis PB.[11]

Berdasarkan penilaian tingkat bahaya serta penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan skala usaha kegiatan usaha, ditetapkan menjadi:[12]

1. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, berupa nomor induk berusaha (“NIB”) yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas pelaksana kegiatan usaha.[13]

2. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah adalah berupa NIB dan sertifikat standar,[14] yang merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.[15]

3. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan sertifikat standar,[16] yang merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator kawasan ekonomi khusus (“KEK”), dan/atau badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (“KPBPB”) sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.[17]

4. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan izin,[18] yang merupakan persetujuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya melalui sistem OSS.[19]

Dengan demikian, PB yang perlu Anda urus nantinya akan disesuaikan dengan penilaian tingkat risiko usaha konveksi yang akan Anda dirikan. Bagi kasus Anda dalam pembuatan kasus konveksi, kode KBLI usaha konveksi bergantung bagi skala usahanya. Untuk usaha mikro dan kecil, tingkat risikonya rendah. Sedangkan untuk usaha menengah dan besar, tingkat risiko menengah. Selengkapnya bisa Anda lihat pada Lampiran I.F Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian PP 28/2025.

Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil

Perlu Anda ketahui, dalam rangka kemudahan perizinan berusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.[20]

Selanjutnya Anda dapat melakukan pendaftaran sebagaimana yang kami sampaikan di atas baik secara daring atau luring dengan melampirkan kartu tanda penduduk (KTP).[21] Secara daring, Anda akan diberi nomor induk berusaha melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik.[22] Nomor induk berusaha tersebut merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha,[23] yang meliputi perizinan berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.[24]

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Referensi:

1. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 2020, yang diakses pada 29 Januari 2026, pukul 15.18 WIB;
2. Kode KBLI 14111, yang diakses pada 29 Januari 2026, pukul 15.25 WIB;
3. Kode KBLI 14112, yang diakses pada 29 Januari 2026, pukul 15.27 WIB.