Selasa, 04 Desember 2018
Ancaman Sanksi Jika Mengambil/Memetik Bunga Edelweis
Pertanyaan :

Ancaman Sanksi Jika Mengambil/Memetik Bunga Edelweis

Beberapa waktu lalu saya melakukan pendakian ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dan di sana saya memandang sehamparan Bunga Edelweis yang indah dan menarik. Kemudian muncul inisiatif saya untuk memetiknya sebagai koleksi pribadi. Namun, pada saat saya kembali ke pos pengecekan atau keamanan untuk mengambil identitas yang saya titipkan, para petugas mendapati saya sedang menggenggam sebuah botol berisikan beberapa pucuk Bunga Edelweis. Akhirnya saya ditegur bahwa tindakan saya itu dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Saya terkejut sekaligus penasaran. Yang sebenarnya, bagaimana sanksi hukum yang dapat diberikan jika seseorang seperti saya kedapatan memetik dan membawa bunga Edelweis keluar dari habitatnya semisal di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango? Kemudian apakah hukum yang mengaturnya juga berlaku terhadap jenis-jenis tumbuhan yang lain?
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Butuh Jawaban Langsung ?
Segera dapatkan langkah terbaik, langsung dari ahlinya.
Konsultasi Justika.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
 
Terhadap perbuatan Anda yang memetik/mengambil jenis tumbuhan yang dilindungi seperti Bunga Edelweis dari habitat aslinya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yang secara sengaja untuk membawa keluar atau berpindah ke tempat lain, dapat diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan:
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (“UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya”).
 
Oleh karena dalam pertanyaan Anda menyebutkan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, maka perlu dipahami juga bahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang  budidaya, pariwisata, dan rekreasi.[1]
 
Berdasarkan informasi dari laman Tentang TNGGP, secara geografis Taman Nasional Gunung Gede Pangrango terletak antara 106º51`- 107º02`BT dan 6º41`- 6º51` LS. Secara administrastif taman nasional ini termasuk dalam wilayah tiga Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur dengan total luasan 24.270,80 Ha.
 
Beberapa Larangan yang Diatur dalam UU Koservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya
Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.[2]
 
Menurut Pasal 4 UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.
 
  1. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.[3] Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.[4]
  2. Lebih tegasnya lagi, setiap orang dilarang untuk:[5]
  1. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
  2. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
  1. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.[6] Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.[7]
Yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apa pun oleh aktivitas manusia.[8]
  1. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.[9]
Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata. Yang dimaksud dengan zona lain adalah zona di luar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan traditional zona rehabilitasi, dan sebagainya.[10]
 
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:[11]
  1. tumbuhan dan satwa yang dilindungi; dan
  2. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
 
Untuk jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud di atas selanjutnya digolongkan dalam ke dalam:[12]
  1. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; dan
  2. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (“PP 7/1999”) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (“Permenlhk P.20/2018”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (“Permenlhk P.92/2018”), suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria:[13]
  1. mempunyai populasi yang kecil;
  2. adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
  3. daerah penyebaran yang terbatas (endemik).
 
Sesuai dengan jenis tumbuhan yang Anda maksud dalam pertanyaan sebelumnya di awal, Bunga Edelweis (Anaphalis Javanica) masuk dalam kategori jenis tumbuhan yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam daftar Nomor 798 Lampiran Permenlhk P.92/2018.
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda:
 
  1. Terhadap perbuatan Anda yang memetik/mengambil jenis tumbuhan yang dilindungi seperti Bunga Edelweis dari habitat aslinya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yang secara sengaja untuk membawa keluar atau berpindah ke tempat lain, dapat diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, yaitu:
 
Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 
  1. Mengenai tumbuhan apa saja yang dilindungi oleh Pemerintah selain Bunga Edelweis (Anaphalis Javanica) dapat dilihat unsur-unsurnya sebagai tumbuhan yang dalam bahaya kepunahan, populasinya jarang/kecil, serta daerah penyebarannya terbatas (endemik) yang secara rinci terdaftar dalam Lampiran Permenlhk P.92/2018. Beberapa contoh di antaranya, yaitu kibut atau bunga bangkai raksasa (Amorphophallus titanum) di Sumatera, kelompok kantong semar (Nepenthes), dan kelompok bunga anggrek (Paphiopedilum).
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Tentang TNGGP, diakses pada 4 Desember 2018, pukul 10.12 WIB.

[1] Pasal 1 angka 14 UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya
[2] Pasal 1 angka 2 UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya
[3] Pasal 19 ayat (1) UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya
[4] Pasal 19 ayat (3) UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya
[5] Pasal 21 ayat (1) UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya
[6] Pasal 33 ayat (1) UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya
[7] Pasal 33 ayat (2) UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya
[8] Penjelasan Pasal 32 UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya
[9] Pasal 33 ayat (3) UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya
[10] Penjelasan Pasal 32 UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya
[11] Pasal 20 ayat (1) UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya
[12] Pasal 20 ayat (2) UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya
[13] Pasal 5 ayat (1) PP 7/1999


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.


Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com