Kamis, 31 Januari 2019
Hak Guna Usaha sebagai Jaminan Kredit Perbankan
Pertanyaan :

Hak Guna Usaha sebagai Jaminan Kredit Perbankan

Apakah semua tanah dengan Hak Guna Usaha bisa dijadikan sebagai jaminan kredit di Bank?
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Meskipun secara normatif tidak disebutkan bahwa semua Hak Guna Usaha (“HGU”) yang telah diterbitkan oleh Menteri di bidang Agraria/Pertanahan atau pejabat yang berwenang dapat dijadikan jaminan kredit pada lembaga perbankan, namun secara tersirat hal tersebut diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yakni HGU dapat dibebani Hak Tanggungan.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Hak Guna Usaha
Menurut Salim HS dalam bukunya Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (hal. 118 - 119), istilah Hak Guna Usaha (“HGU”) merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu erfpacht. HGU diatur dalam Pasal 720 s.d Pasal 736 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”); Pasal 29 s.d. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”); dan Pasal 2 s.d. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (“PP 40/1996”).
 
Berdasarkan Pasal 720 KUH Perdata, HGU didefinisikan sebagai berikut:
 
Hak Guna Usaha adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban untuk membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang, baik berupa hasil atau pendapatan.
 
Sementara itu, dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa HGU adalah:
 
Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
 
Menurut Salim HS, apabila kita bandingkan kedua definisi ini, maka kita dapat mengemukakan perbedaan dan persamaan dari kedua definisi tersebut. Perbedaannya, yaitu:
  1. Status tanahnya
Dalam Pasal 720 KUH Perdata bahwa barang tak bergerak yang diusahakan merupakan milik orang lain, sedangkan dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA tanah yang diusahakan merupakan tanah yang dikuasai oleh negara.
  1. Dari aspek penggunaan tanah
Penggunaan tanah dalam Pasal 720 KUH Perdata untuk kepentingan semua bidang pembangunan, sedangkan dalam Pasal 18 UUPA, penggunaan tanah untuk pertanian, perikanan atau peternakan.
 
Sedangkan persamaannya menurut KUH Perdata dan UUPA adalah perihal objek HGU yaitu benda tidak bergerak.
 
Perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 6 PP 40/1996, HGU diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri di bidang Agraria/Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.[1]
 
Menurut Pasal 29 UUPA, HGU dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 25 tahun (untuk perusahaan dengan kebutuhan tertentu, dapat diberikan dengan jangka waktu maksimal 35 tahun). Setelah habis jangka waktunya, HGU dapat diperpanjang untuk waktu yang paling lama 25 tahun.
 
Pengaturan mengenai perpanjangan HGU dapat kita temui dalam Pasal 9 ayat (1) PP 40/1996, yang menyebutkan bahwa HGU dapat diperpanjang atas permohonan pemegang hak sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal ini.
 
Sesudah jangka waktu HGU dan perpanjangannya berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan HGU di atas tanah yang sama jika memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) PP 40/1996.[2]
 
Pembebanan HGU sebagai Jaminan Utang
Berdasarkan Pasal 33 UUPA dan Pasal 15 ayat (1) PP 40/1996, HGU dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”) telah ditunjuk secara tegas hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan utang. Ada 5 jenis hak atas tanah yang dapat dijaminkan dengan hak tanggungan, yaitu:
  1. Hak Milik;
  2. Hak Guna Usaha;
  3. Hak Guna Bangunan;
  4. Hak Pakai, baik hak milik maupun hak atas negara;
  5. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dan dinyatakan di dalam akta pemberian hak atas tanah yang bersangkutan.
 
Oleh karenanya, Sertifikat HGU yang telah diterbitkan oleh menteri atau pejabat berwenang dapat dijadikan jaminan utang pada lembaga perbankan selama Sertifikat HGU tersebut dibebani dengan hak tanggungan.
 
Pemberian hak tanggungan hanya akan terjadi bilamana sebelumnya diadakan perjanjian pokok yang berupa perjanjian yang menimbulkan suatu hubungan hukum utang piutang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan, sesuai dengan sifat accessoir dari perjanjian hak tanggungan. Ketentuan ini telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Hak Tanggungan, bahwa:
 
Utang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dapat berupa utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah pada saat permohonan eksekusi Hak Tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang piutang yang bersangkutan.
 
Jadi jika kembali ke pertanyaan Anda, meskipun secara normatif tidak disebutkan bahwa semua HGU yang telah diterbitkan oleh Menteri di bidang Agraria/Pertanahan atau pejabat yang berwenang dapat dijadikan jaminan kredit pada lembaga perbankan, namun secara tersirat hal tersebut diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Hak Tanggungan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Salim HS. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

[1] Pasal 1 angka 8 PP 40/1996
[2] Pasal 8 ayat (2) PP 40/1996



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua