Senin, 11 Pebruari 2019

Peran Digital Forensic dalam Pemberantasan Korupsi

Peran Digital Forensic  dalam Pemberantasan Korupsi

Pertanyaan

Seiring berkembangnya zaman, kasus tindak pidana korupsi dilakukan secara diam-diam, salah satunya dengan menggunakan komputer atau handphone. Dalam hal ini, sejauh mana peran digital forensic dalam memberantas korupsi? Contoh melalui penyadapan suara atau semisal percakapan melalui pesan WhatsApp, yang isinya kode-kode tertentu seperti “apel malang”, “melon”, dan sebagainya.  

Intisari Jawaban

Peran digital forensic sangat penting dalam memberantas kasus tindak pidana korupsi sebagai Computer-Related Crime pada perkembangan era digital saat ini. Digital Forensic berperan dalam menguji kebenaran alat bukti yang dalam tindak pidana misalnya, hasil penyadapan akan diuji oleh ahli audio forensic.
Menurut Komisaris Besar Polisi Muhammad Nuh Al-Azhar biasanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bantuan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri untuk memastikan itu.
Meskipun pada akhirnya hakimlah yang menentukan keabsahan alat bukti, namun alat bukti elektronik yang telah melalui proses kajian oleh ahli digital forensic terkait tindak pidana korupsi akan sangat menentukan untuk meyakinkan hakim dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua