Rabu, 13 Maret 2019

Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas

Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas

Pertanyaan

Berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, kami memiliki beberapa pertanyaan berikut ini: 1. Apakah PP ini berlaku bagi korporasi/PT yang pemegang sahamnya adalah orang perorangan saja dan bukan untuk korporasi/PT yang pemegang sahamnya adalah PT? Mohon penjelasannya. 2. Beberapa pasal dalam peraturan menjelaskan mengenai Instansi Berwenang/Instansi Pemerintah. Namun, tidak jelas instansi pemerintah mana yang ditunjuk menjalankan PP ini. Jadi sebenarnya instansi pemerintah yang mana yang ditunjuk menjalankan PP ini? 3. Pada pasal 24, disebutkan bahwa jika korporasi tidak melaksanakan ketentuan sesuai PP ini, maka akan dikenakan sanksi. Namun, tidak ada sanksi yang jelas terkait pelanggaran PP ini. Jadi sebenarnya apa sanksi yang akan dikenakan oleh pemerintah jika peraturan ini dilanggar? Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan penjelasannya atas pertanyaan kami tersebut di atas. Terima kasih.  

Intisari Jawaban

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018) bukan hanya berlaku atas Perseroan Terbatas (PT) yang pemegang sahamnya merupakan perorangan, melainkan juga PT yang pemegang sahamnya merupakan badan hukum/PT. Tetapi perlu diperhatikan bahwa fokus dari Perpres 13/2018 adalah untuk mengenali Pemilik Manfaat yang mengacu pada seorang pribadi.
Namun ada pendapat ahli yang menyatakan bahwa definisi mengenai Pemilik Manfaat/Beneficial Owner (BO) pada Perpres 13/2018 belum secara eksplisit mendefinisikan apakah suatu perusahaan (tanggung jawab hukum) dapat dirujuk sebagai BO.
Mengenai instansi berwenang dan sanksi, lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Abi Jam'an Kurnia mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2017 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua