Kenegaraan
Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda
Bacaan 7 Menit

PERTANYAAN
Apabila suatu Perda bertentangan dengan Undang-Undang, bisakah diuji ke Mahkamah Konstitusi? Kalau tidak, kenapa?


Bacaan 7 Menit

Apabila suatu Perda bertentangan dengan Undang-Undang, bisakah diuji ke Mahkamah Konstitusi? Kalau tidak, kenapa?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Lembaga yang Berwenang Menguji Perda Terhadap Undang-Undang yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 22 Maret 2019.
Pertama-tama perlu Anda ketahui hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011:
Dalam pertanyaan Anda, Peraturan Daerah (“Perda”) yang Anda maksud ialah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu kami jelaskan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (“MK”) yang dapat dilihat dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) dan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945:
Sehingga, adalah jelas bahwa suatu Perda yang bertentangan dengan undang-undang (“UU”) tidak dapat diuji di MK, karena MK tidak memiliki kewenangan untuk itu.
Adapun lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif menguji Peraturan Daerah yaitu Mahkamah Agung (“MA”) sebagaimana dapat kita lihat dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berikut:
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
Selain itu, Pasal 31 ayat (1) UU 3/2009 juga menjelaskan sebagai berikut:
Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Istilah pengujian ini dikenal dengan hak uji materiil MA.[1] Maka dari itu, kembali kami tekankan bahwa Perda yang bertentangan dengan UU tidak dapat diuji ke MK karena lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif menguji peraturan daerah yaitu MA. Sehingga, yang dapat membatalkan Perda jika bertentangan dengan UU adalah MA.
Hal tersebut berkaitan dengan kompetensi absolut. Menurut Yodi Martono Wahyunadi dalam Majalah Mahkamah Agung Edisi 2 Tahun 2013 (hal .64), kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa.
Selanjutnya, prosedur permohonan pengujian Perda terhadap UU adalah sebagai berikut:[2]
Sebagai informasi tambahan, soal pelaksanaan putusan MA, dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, maka demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.[3]
Baca juga: Prosedur Uji Materiil Perda di Mahkamah Agung
Perlu Anda ketahui, dulunya berdasarkan Pasal 251 UU 23/2014, Perda Provinsi dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota dapat dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat jika bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Namun dalam perkembangannya, kewenangan pembatalan Perda tersebut telah dibatalkan oleh MK melalui putusannya. Adapun putusan MK tentang pembatalan Perda yang dimaksud adalah putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016.
Mengapa kewenangan pemerintah pusat membatalkan Peraturan Daerah dicabut? Sebagaimana dijelaskan dalam Pencabutan Perda Lewat Perpres, Simak Putusan MK Ini!, Mahkamah beralasan UU 23/2014 yang memberi wewenang menteri dan gubernur untuk membatalkan Perda selain bertentangan peraturan yang lebih tinggi (UU), juga menyimpangi logika bangunan hukum yang telah menempatkan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
Lebih lanjut, kini ketentuan Pasal 251 UU 23/2014 telah diubah oleh Pasal 176 angka 3 UU Cipta Kerja yang mengatur:
Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Referensi:
Majalah Mahkamah Agung Edisi 2 Tahun 2013, diakses pada 22 April 2022, pukul 15:19 WIB.
[1] Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“Perma 1/2011”)
[2] Pasal 31A ayat (1) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
[3] Pasal 8 ayat (2) Perma 1/2011