Kenegaraan
Kewenangan Atribusi dan Delegasi dalam Pembuatan Perda

PERTANYAAN
Apakah setiap Raperda harus didasarkan pada adanya UU yang menjadi payung hukumnya atau bisa diatur sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing?



Apakah setiap Raperda harus didasarkan pada adanya UU yang menjadi payung hukumnya atau bisa diatur sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Sebelumnya perlu Anda pahami, peraturan daerah adalah yang selanjutnya disebut perda atau yang disebut dengan nama lain adalah perda provinsi dan perda kabupaten/kota.[1]
Pembentukan peraturan perundang-undangan lahir dari kewenangan atribusi dan delegasi, termasuk kewenangan pembentukan perda. Atribusi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan oleh Undang-Undang Dasar (grondwet) atau Undang-Undang (wet) kepada lembaga negara/pemerintahan untuk membentuk peraturan perundang-undangan.[2]
Atribusi tersebut bersifat terus-menerus dan dapat dilaksanakan kapan saja atas prakarsa sendiri saat diperlukan. Atribusi kewenangan pembentukan perda dapat dilihat dari rumusan Pasal 236 UU 23/2014 sebagai berikut:
Adapun yang dimaksud otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3]
Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.[4]
Selain itu, kami mengutip juga bunyi Pasal 14 UU 12/2011 sebagai berikut:
Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dari rumusan kedua pasal di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut terkait pembentukan peraturan daerah adalah:
Dengan demikian, peraturan daerah dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, dapat dibentuk dengan cukup mendasarkan pada UU 23/2014 sebagai UU yang memberikan atribusi kewenangan pembentukan peraturan daerah. Selain itu, perda juga dapat mengatur materi-materi yang menampung kondisi khusus provinsi dan kabupaten/kota bersangkutan.
Perda juga dibentuk atas dasar delegasi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan cakupan materi muatan perda pada Pasal 236 ayat (3) huruf b UU 23/2014 sebagaimana disebutkan sebelumnya, yang dapat mengatur ketentuan lebih lanjut dari peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, termasuk UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.
Baca juga: Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Kewenangan delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah baik secara tegas atau pun tidak.[5]
Contoh pemberian kewenangan delegasi pembentukan perda adalah misalnya pada Pasal 12 UU 18/2008 yang menyatakan bahwa:
Artinya, Pasal 12 ayat (2) UU 18/2008 memberi delegasi kepada pemerintahan daerah untuk menyusun perda tentang tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di daerah masing-masing.
Sehingga kesimpulannya, peraturan daerah dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, atas dasar atribusi dan delegasi, artinya perda dapat dibentuk sewaktu-waktu, tanpa adanya perintah dari peraturan perundang-undangan di atasnya, untuk memenuhi kebutuhan daerah masing-masing berdasarkan kewenangan dalam UU 23/2014 dan perda juga dapat dibentuk untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Ed. Revisi. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
[1] Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”)
[2] Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Ed. Revisi. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020, hal. 57
[3] Pasal 1 angka 6 UU 23/2014
[4] Pasal 1 angka 11 UU 23/2014
[5] Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Ed. Revisi. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020, hal. 58