Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

Hubungan diplomatik adalah hubungan resmi antara negara dengan negara untuk melaksanakan hubungan kerjasama dan komunikasi. Indonesia sebagai suatu negara, mempunyai hubungan diplomatik dengan berbagai negara di dunia. Namun, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Lantas, mengapa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mengapa Indonesia Tidak Memiliki Hubungan Diplomatik dengan Israel?

Foreign Citizens or foreigners (Warga Negara Indonesia/ &quot;WNA&quot;) may become university students in Indonesia. Prior to attending lectures in Indonesia, said Foreign Citizens must apply for visas, limited stay permits, and study permits. What are the requirements for foreign students in Indonesia?

Please read the review below for a further explanation.

Requirements on Visas and Limited Stay Permits for Foreign Students

Pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pakta integritas adalah perjanjian yang dibuat bersama oleh pejabat di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berfungsi untuk menegaskan komitmen dalam menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Lantas, apa isi pakta integritas dan pengawasan pelaksanaannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini

Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

Mengenai PNS dilarang pamer harta di media sosial, hal ini berkaitan dengan aturan gaya hidup sederhana dan kewajiban melaporkan harta kekayaan ke pejabat berwenang. Lantas adakah sanksi atas larangan pamer hidup mewah bagi PNS?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Adakah Larangan PNS Hidup Mewah dan Sanksinya?

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Tujuan penerbitan KIA ini adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

KIA dibagi menjadi dua jenis, pertama, untuk anak yang berusia 0 sampai dengan kurang dari 5 tahun. Kedua, KIA untuk anak yang berusia 5 sampai dengan 17 tahun kurang satu hari.

Lalu, apakah KIA bersifat wajib? Dan apa saja manfaatnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Syarat dan Cara Membuat Kartu Identitas Anak (KIA)

Indonesian Center for Legislative Drafting

Legislative review adalah mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan dalam hal ini pada undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh DPR. 

Sedangkan judicial review adalah pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Lantas, apa saja perbedaan legislative review dan judicial review?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ini 2 Perbedaan Legislative Review dan Judicial Review

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Berdasarkan Pasal 162&nbsp;ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt541021fe6cc4b/nprt/lt51ee13ce8e9ef/perpres-no-87-tahun-2014-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-nomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=perpres_87_2014" style="color:blue; text-decoration:underline">Perpres 87/2014</a> dan Pasal 1 angka 2&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ae0438f8bcb9/nprt/lt51ee13ce8e9ef/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-no-13-tahun-2018-penerjemahan-resmi-peraturan-perundang-undangan?utm_source=&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=permenkumham_13_2018" style="color:blue; text-decoration:underline">Permenkumham 13/2018</a>, penerjemahan peraturan perundang-undangan merupakan pengalihbahasaan peraturan perundang-undangan&nbsp;dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris.

Lantas, apakah penerjemahan peraturan perundang-undangan bisa dilakukan ke dalam bahasa asing selain bahasa Inggris?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak ulasan di bawah ini.
</div>

Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan, Begini Aturannya

Peraturan Pemerintah (&ldquo;PP&rdquo;) merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan yang wajib untuk dipatuhi apabila diundangkan. Putusan pengadilan pun wajib diikuti oleh para pihak yang bersengketa. 

Dalam putusan pengadilan tidak didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam PP, bagaimana hukumnya? 

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Putusan Pembagian Gaji PNS yang Cerai Tak Sesuai Aturan?

Warga negara asing (&ldquo;WNA&rdquo;) dapat menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi di Indonesia. Sebelum menjalani kegiatan perkuliahan di Indonesia, WNA tersebut harus mengurus visa, izin tinggal terbatas, hingga izin belajar. Bagaimana peryaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa asing di Indonesia?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Syarat Visa dan Izin Tinggal Terbatas untuk Mahasiswa Asing

Kedudukan Pancasila lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar 1945 (&ldquo;UUD 1945&rdquo;) dalam tataran teori norma. Namun bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan sumber dari segala sumber hukum. Karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki ialah UUD 1945 berdasarkan Pasal 7 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011">UU 12/2011</a>.

Penjelasan selengkapnya dapat dibaca pada ulasan di bawah ini.

Kenegaraan