Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Yang bertanggung jawab menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan&nbsp;adalah&nbsp;pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Jadi, benar bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Dari mana sumber pembiayaan pengelolaan sampah? Dapatkah dipungut dari retribusi sampah?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Pemda Menarik Retribusi Pengelolaan Sampah?

Pemerintah desa yang hendak melakukan pungutan desa dari masyarakat tentu harus ada dasar hukumnya tersendiri. Sebab, pemerintah desa tidak dapat begitu saja melakukan pungutan desa.

Sedangkan dalam konteks pendapatan desa, jika pemerintah desa menerima dana dari masyarakatnya, hal ini termasuk swadaya dan partisipasi sebagai pendapatan asli desa. Bagaimana bunyi ketentuan pasalnya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pemerintah Desa Melakukan Pungutan dari Masyarakat, Bolehkah?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Ketentuan tentang iuran RT atau rukun tetangga biasanya diatur dalam peraturan daerah. Untuk itu kami menyarankan Anda untuk memeriksa kembali aturan peraturan di daerah Anda.

Lantas apa contoh aturan iuran RT? Bagaimana ketentuan untuk menarik iuran RT?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
</div>

Dasar Hukum Iuran Rukun Tetangga 

Naskah dinas adalah sebuah sarana komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat berwenang di instansi atau lembaga yang bersangkutan. Perlu Anda ketahui, naskah dinas dapat dibuat secara elektronik, yang disebut naskah dinas elektronik.

Kemudian, tanda tangan elektronik sendiri memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:blue; text-decoration:underline">UU ITE</a> dan perubahannya. Lantas, dapatkah tanda tangan elektronik dicantumkan dalam naskah dinas?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik di Naskah Dinas

Kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan&nbsp;orang asing&nbsp;di wilayah Indonesia&nbsp;dilakukan atas dasar izin tertulis&nbsp;dari&nbsp;instansi pemerintah yang berwenang. Siapa instansi yang dimaksud? Adakah sanksi pidana bagi orang asing yang melakukan penelitian tanpa izin?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Aturan Pemberian Surat Izin Penelitian bagi Orang Asing

Karena Anda menyebutkan perizinan penelitian di DKI Jakarta, maka kami berpedoman pada&nbsp;<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f66e12928a67/nprt/659/peraturan-gubernur-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta-no-47-tahun-2011-pedoman-pelayanan-izin-penelitian" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">Pergub DKI Jakarta 47/2011</a>. Mahasiswa yang akan melakukan penelitian harus memperoleh izin dari dari&nbsp;gubernur&nbsp;bila akan melaksanakan&nbsp;penelitian meliputi 2 kota/kabupaten administrasi atau lebih dan izin dari&nbsp;walikota/bupati&nbsp;bila penelitian dilakukan&nbsp;di 1 kota/kabupaten administrasi.

Kemudian Anda memerlukan juga permohonan rekomendasi yang diajukan kepada&nbsp;Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (&ldquo;Kesbangpol&rdquo;) Provinsi DKI Jakarta&nbsp;atau Kepala Kantor Kesbangpol Kota Administrasi&nbsp;dengan memperhatikan cakupan kota/kabupaten administrasi yang jadi tempat penelitian. Lalu, apabila penelitian sudah selesai, wajibkah hasilnya diserahkan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Surat Izin Penelitian Mahasiswa di Jakarta Diajukan ke Siapa?

Sita pajak atau penyitaan dalam rangka penagihan pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan dari pejabat yang berwenang, dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dalam kurun waktu 14 hari sejak pembuatan berita acara pelaksanaan sita.

Lantas, apa saja syarat-syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dan bagaimana proses gugatan di Pengadilan Pajak?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Proses Gugatan Penyitaan atas Penagihan Pajak di Pengadilan Pajak

Indonesian Center for Legislative Drafting

Mahkamah Konstitusi (&ldquo;MK&rdquo;) bukan merupakan lembaga legislatif, melainkan MK berada pada cabang kekuasaan yudikatif. MK pada dasarnya memiliki kewenangan judicial review dan MK merupakan negative legislator. Apa yang dimaksud dengan negative legislator dan dapatkah MK mengganti atau mengubah bunyi pasal dalam sebuah UU? 

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

MK sebagai Negative Legislator, Apakah Berwenang Buat Norma Baru?

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UUD_1945" style="color:blue; text-decoration:underline">UUD 1945</a> sebelum amendemen mengatur bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki fungsi menetapkan Ketetapan MPR (&ldquo;Tap MPR&rdquo;) yang bersifat mengatur (regeling). 

Namun, dengan adanya amendemen UUD 1945, MPR tidak dapat lagi mengeluarkan Tap MPR yang bersifat regeling. MPR hanya bisa mengeluarkan Tap MPR yang bersifat beschikking. Lalu, bagaimana proses pembentukan Tap MPR berdasarkan UUD 1945 sebelum amendemen dan apa contoh Tap MPR?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kewenangan MPR Mengeluarkan Tap MPR Pasca Amendemen UUD 1945

Jika Anda ingin berpindah kewarganegaraan dari yang semula Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA), maka Anda perlu memperhatikan aturan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan kehilangan kewarganegaraan. Bagaimana prosedurnya? Lalu, dokumen apa sajakah yang dibutuhkan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kenegaraan