Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

Suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya setara atau lebih tinggi. Dalam konteks undang-undang, suatu undang-undang dapat dicabut dengan undang-undang yang lain atau melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lantas, bagaimana tata cara pencabutan suatu undang-undang?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tata Cara Pencabutan Undang-Undang

Nationality Status of Chinese Indonesian Born in Indonesia

Pada dasarnya, terdapat tiga asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan yaitu asas lex superiori derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, lex posteriori derogat legi priori. Lalu asas mana yang digunakan apabila terjadi pertentangan antara peraturan menteri yang satu dengan yang lainnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dua Peraturan Menteri Bertentangan, Mana yang Berlaku?

Guidelines on the requirements to become Indonesian citizens due to marriage are regulated under Regulation 36/2016, which contains a legal framework and guidelines for foreign citizens who are legally married to Indonesian citizens and who wish to obtain Indonesian citizenship.

Based on Regulation 36/2016, foreign citizens who wish to become Indonesian citizens submit applications to the minister electronically through the official website of the Ditjen AHU.

Please read the review below for a further explanation.

Requirements to Become Indonesian Citizens through Marriage

Michael Agustin & Partners (MA&P Lawyers)

Saat ini, secara hukum tidak ada lagi larangan yang tegas bagi PNS untuk berwirausaha atau memiliki usaha sampingan. Namun, dalam menjalankan usaha sampingan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kewajiban, kode etik, maupun melanggar larangan bagi PNS. Lantas, bagaimana langkah yang harus ditempuh PNS agar tidak dicurigai melakukan korupsi karena rekening gendut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah PNS Punya Usaha Sampingan?

Meskipun sudah disahkan oleh presiden, suatu undang-undang tidak serta merta berlaku dan mempunyai daya ikat. Lantas, kapan suatu undang-undang dinyatakan berlaku?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kapan Suatu Undang-Undang Dinyatakan Berlaku? 

Indonesian Center for Legislative Drafting

Kesepakatan dasar atas proses perubahan UUD 1945 menunjukkan keinginan untuk tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945. Secara normatif, UUD 1945 tetap disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Apa yang jadi dasarnya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sebutan Tepat untuk UUD 1945 yang Sudah Diamendemen

Tugas, fungsi serta tanggung jawab kelurahan dan kecamatan telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan tersendiri dan dirinci kembali ke peraturan tingkat daerah.

Lantas, apakah penerbitan surat keterangan ahli waris juga menjadi kewenangan dari kelurahan dan/atau kecamatan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Penerbitan Surat Keterangan Waris oleh Kelurahan, Apa Dasarnya?

Peraturan gubernur merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di bawah peraturan daerah provinsi yang ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 12/2011</a>. Lantas dapatkah peraturan gubernur diajukan permohonan uji materiil? 

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Langkah-langkah Permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Agung

Ilmu perundang-undangan adalah salah satu mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa hukum. Namun sebenarnya apa pentingnya belajar ilmu perundang-undangan? Kemudian apakah setiap peraturan perundang-undangan memiliki struktur/sistematika yang harus dimuat?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kenegaraan