Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Indonesian Center for Legislative Drafting

Peraturan menteri dan peraturan gubernur adalah peraturan delegasi atau peraturan yang lahir ketika memperoleh perintah pembentukan dari peraturan di atasnya. &nbsp;Misalnya, peraturan menteri lahir karena perintah dari peraturan presiden yang menghendaki adanya peraturan menteri untuk menjabarkan peraturan presiden.

Kemudian, antara peraturan menteri dan peraturan gubernur, manakah yang lebih tinggi? Bagaimana implementasi keduanya sekarang ini?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur, Mana yang Lebih Tinggi?

Si Pokrol

Istilah tanah timbun atau bahan galian C yang Anda maksud kini tidak dikenal lagi, melainkan diganti menjadi batuan yang salah satunya berupa tanah urug berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28851/undangundang-nomor-4-tahun-2009?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_4_2009" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 4/2009</a> dan perubahannya.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penambangan batuan, maka perlu mendapatkan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dengan memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Kemudian adakah ketentuan luas minimal untuk penambangan batuan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

Berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UUD_1945">UUD 1945</a>, pada dasarnya lembaga peradilan yang mengurusi mengenai persengketaan lembaga negara adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, bisakah MK memeriksa dan memutus sengketa kewenangan yang terjadi antara MK dan Mahkamah Agung (MA)?&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sengketa MA vs MK, Lembaga Mana yang Berwenang Menyelesaikan?

Meskipun sama-sama berdomisili di daerah masing-masing, perbedaan DPD dan DPRD&nbsp;dapat kita lihat dari kedudukan, keanggotaan, fungsi serta tugas dan kewenangannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perbedaan DPD dan DPRD

Bisa, MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya dengan persetujuan MK yang diberikan dalam bentuk putusan bahwa presiden dan wakil presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum.

&nbsp;

Perlu diketahui, impeachment hanya merupakan sarana yang memungkinkan dilakukannya pemberhentian seorang presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dikatakan mungkin karena proses impeachment tidak selalu harus berakhir dengan pemberhentian presiden atau pejabat tinggi negara tersebut.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mekanisme Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden

Lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif menguji peraturan daerah yaitu Mahkamah Agung (&ldquo;MA&rdquo;), bukan ke Mahkamah Konstitusi (&ldquo;MK&rdquo;). Alasannya, karena dalam hal ini MK tidak memiliki kewenangan untuk itu. Sedangkan MA memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (termasuk peraturan daerah) terhadap undang-undang.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda

Merujuk pada <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-7-tahun-2011-mata-uang?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_mata_uang">UU Mata Uang</a>, <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d76394235591/peraturan-bank-indonesia-nomor-21-10-pbi-2019-tahun-2019?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=pbi_21_2019">Peraturan BI 21/2019</a>, dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a433f2055fc9?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=perwangub_bi_19_2017">Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI 19/2017</a>, penukaran uang yang diatur secara resmi hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Akan tetapi, dalam peraturan-peraturan tersebut tidak diatur mengenai sanksi bagi orang yang melakukan usaha penukaran uang rupiah tanpa izin dari Bank Indonesia. Namun, yang menjadi masalah adalah usaha penukaran uang rupiah ini bisa berakibat pada pelanggaran peraturan daerah terkait ketertiban umum jika usaha tersebut dilakukan di pinggir jalan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apakah Penukaran Uang Lebaran di Pinggir Jalan Diperbolehkan?

Dalam konteks Pengadilan Tata Usaha Negara (&ldquo;PTUN&rdquo;), tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang&nbsp;digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Sedangkan penggugatnya adalah seseorang atau&nbsp;badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Subjek Hukum yang Dapat Menggugat ke PTUN

Berdasarkan <a href="https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Montevideo Convention</a>, unsur-unsur terbentuknya negara adalah mencakup:

<ol>
	<li style="text-align:justify">Penduduk tetap;</li>
	<li style="text-align:justify">Wilayah;</li>
	<li style="text-align:justify">Pemerintahan; dan</li>
	<li style="text-align:justify">Kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain.</li>
</ol>

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apa Saja Unsur-unsur Berdirinya Negara?

Teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menempatkan rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengadopsi teori kedaulatan rakyat ini.

Bagaimana penerapan teori kedaulatan rakyat di Indonesia?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kenegaraan