Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Sepanjang penelusuran kami, subjek hukum internasional terdiri dari enam subjek yaitu negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Takhta Suci Vatikan, pemberontak, dan individu.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Berikut Ini 6 Subjek Hukum Internasional

Dasar hukum Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah tercantum dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UUD_1945" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UUD 1945</a> yang kemudian diterbitkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13664/nprt/538/undangundang-nomor-24-tahun-2003?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_24_2003" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Mahkamah Konstitusi</a> beserta perubahannya.

Adapun Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud UUD 1945.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi

Pedoman tentang syarat menjadi WNI karena perkawinan diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a68154bec7/node/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-no-36-tahun-2016-tata-cara-menyampaikan-pernyataan-untuk-menjadi-warga-negara-indonesia?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=permenkumham_36_2016" style="color:blue; text-decoration:underline">Permenkumham 36/2016</a> yang memuat kerangka hukum dan pedoman untuk warga negara asing yang kawin secara sah dengan WNI dan ingin mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan Permenkumham 36/2016, warga negara asing yang ingin menjadi WNI mengajukan permohonan kepada menteri secara elektronik melalui laman resmi <a href="https://ahu.go.id/" style="color:blue; text-decoration:underline">Ditjen AHU.</a>

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.&nbsp;

Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Dosen merupakan pendidik profesional yang berhak atas upah yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perihal upah yang diterima dosen tidak layak, di bawah yang diputuskan di SK Pegawai dan peraturan perundang-undangan, maka dapat diajukan pengujian ke Pengadilan Tata Usaha Negara (&ldquo;PTUN&rdquo;) atas dasar penyalahgunaan wewenang.

Selanjutnya, jika SK Pegawai dosen bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan upaya administratif berupa keberatan atau banding kepada pejabat atau atasan pejabat yang mengeluarkan SK Pegawai. Apabila tidak membuahkan hasil, dosen yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke PTUN.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Langkah Hukum Jika Upah Dosen di Bawah UMP

Indonesian Center for Legislative Drafting

Peraturan menteri dan peraturan gubernur adalah peraturan delegasi atau peraturan yang lahir ketika memperoleh perintah pembentukan dari peraturan di atasnya. &nbsp;Misalnya, peraturan menteri lahir karena perintah dari peraturan presiden yang menghendaki adanya peraturan menteri untuk menjabarkan peraturan presiden.

Kemudian, antara peraturan menteri dan peraturan gubernur, manakah yang lebih tinggi? Bagaimana implementasi keduanya sekarang ini?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur, Mana yang Lebih Tinggi?

Istilah tanah timbun atau bahan galian C yang Anda maksud kini tidak dikenal lagi, melainkan diganti menjadi batuan yang salah satunya berupa tanah urug berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28851/undangundang-nomor-4-tahun-2009?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_4_2009" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 4/2009</a> dan perubahannya.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penambangan batuan, maka perlu mendapatkan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dengan memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Kemudian adakah ketentuan luas minimal untuk penambangan batuan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

Berdasarkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UUD_1945">UUD 1945</a>, pada dasarnya lembaga peradilan yang mengurusi mengenai persengketaan lembaga negara adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, bisakah MK memeriksa dan memutus sengketa kewenangan yang terjadi antara MK dan Mahkamah Agung (MA)?&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sengketa MA vs MK, Lembaga Mana yang Berwenang Menyelesaikan?

Meskipun sama-sama berdomisili di daerah masing-masing, perbedaan DPD dan DPRD&nbsp;dapat kita lihat dari kedudukan, keanggotaan, fungsi serta tugas dan kewenangannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perbedaan DPD dan DPRD

Bisa, MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya dengan persetujuan MK yang diberikan dalam bentuk putusan bahwa presiden dan wakil presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum.

&nbsp;

Perlu diketahui, impeachment hanya merupakan sarana yang memungkinkan dilakukannya pemberhentian seorang presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dikatakan mungkin karena proses impeachment tidak selalu harus berakhir dengan pemberhentian presiden atau pejabat tinggi negara tersebut.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mekanisme Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden

Lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif menguji peraturan daerah yaitu Mahkamah Agung (&ldquo;MA&rdquo;), bukan ke Mahkamah Konstitusi (&ldquo;MK&rdquo;). Alasannya, karena dalam hal ini MK tidak memiliki kewenangan untuk itu. Sedangkan MA memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (termasuk peraturan daerah) terhadap undang-undang.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kenegaraan