Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

Untuk menyederhanakan jawaban, kami akan membahas proses pembentukan peraturan daerah provinsi. Setidaknya terdapat 5 tahap pembentukan peraturan daerah provinsi yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan pengundangan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

5 Tahap Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Perizinan kepemilikan&nbsp;air gun&nbsp;(pistol angin) secara legal dibuktikan dengan kartu izin kepemilikan. Untuk mendapatkan izin tersebut, Anda harus memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6253f6f3112b9/peraturan-polri-nomor-1-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=peraturan_polri_1_2022" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Perpolri 1/2022</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Izin Kepemilikan Air Gun, Apa Syarat Mendapatkannya?

Indonesian Center for Legislative Drafting

Pada umumnya, masyarakat dapat mengajukan RUU melalui berbagai cara baik secara daring maupun luring. Mulai dari menjumpai anggota DPR dan DPD pada saat kunjungan kerja, meminta audiensi, hingga memberikan masukan secara daring melalui website tertentu.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Simak! Begini Cara Masyarakat Usulkan UU

Meaningful participation atau partisipasi yang bermakna adalah suatu doktrin yang berkembang dan diadopsi oleh MK untuk menjadi tolak ukur partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Apa arti meaningful participation?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Arti Meaningful Participation dalam Penyusunan Peraturan

Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Untuk menyusun peraturan presiden, setidaknya ada 4 tahap yang harus dilakukan. Apa saja 4 tahap tersebut?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Begini Proses Penyusunan Peraturan Presiden

Prolegnas adalah suatu perencanaan untuk rancangan undang-undang (&ldquo;RUU&rdquo;) yang hendak dibahas dalam satu periode DPR dan lebih rinci diatur dalam jangka waktu tahunan. Pembentukan suatu UU dimungkinkan tanpa masuk prolegnas atau dengan kata lain penyusunan RUU di luar prolegnas. Bagaimana caranya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah UU Dibentuk Tanpa Masuk Prolegnas?

Dalam penempatan dan pembuatan alat pembatas kecepatan atau dengan nama lain polisi tidur, tidak boleh dilakukan sembarangan karena harus diselenggarakan oleh pihak yang mempunyai wewenang untuk itu.

Apabila masyarakat ingin memasang alat pembatas kecepatan, hal itu hanya dimungkinkan apabila mengacu pada ketentuan peraturan daerah masing-masing.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

Ini Aturan Membuat 'Polisi Tidurâ€™ dan Standarnya

Peraturan pemerintah (&ldquo;PP&rdquo;) berisi aturan untuk melaksanakan perintah undang-undang atau menjalankan undang-undang. Adapun proses pembentukan peraturan pemerintah yaitu dimulai dari penyusunan program penyusunan PP, penyusunan rancangan PP, penetapan rancangan PP hingga pengundangan PP.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Begini Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar. Lantas, bagaimana sejarah pembentukan dan perubahan konstitusi di Indonesia?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sejarah Konstitusi Indonesia: Periode Pembentukan Hingga Perubahan

Perubahan iklim merupakan salah satu masalah utama dan memberikan dampak besar yang dirasakan oleh seluruh dunia. Dengan demikian, bagaimana hukum internasional menanggapi isu ini? Adakah ketentuan hukum internasional terkait penanggulangan perubahan iklim?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kenegaraan