Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Tugas dan wewenang MPR setelah <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c7371c8c0876" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Amandemen Ketiga UUD 1945</a> adalah:

<ol>
	<li>Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.</li>
	<li>Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.</li>
	<li>Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.</li>
</ol>

Dengan adanya Amandemen Ketiga UUD 1945, selain yang disebutkan di atas, wewenang MPR kini terbatas pada hal-hal berikut kecuali menetapkan GBHN.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tugas dan Wewenang MPR

Indonesian Center for Legislative Drafting

<a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt619f3ae225d1e/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-91puu-xviii2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020</a> menyatakan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fa0c347b9d4e/undang-undang-nomor-11-tahun-2020?r=6&amp;q=uu%20cipTA%20KERJA&amp;rs=1847&amp;re=2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Cipta Kerja</a> tetap berlaku sepenuhnya dengan beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut di antaranya:

<ol>
	<li style="text-align:justify">MK memerintahkan kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan;</li>
	<li style="text-align:justify">Kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dari pelaksanaan UU Cipta Kerja ditangguhkan, sedangkan peraturan pelaksana yang sudah diterbitkan tetap berlaku sepenuhnya;</li>
	<li style="text-align:justify">Pemerintah tidak dapat membentuk peraturan pelaksana baru yang merupakan pendelegasian dari UU Cipta Kerja;</li>
	<li style="text-align:justify">Dalam merumuskan perbaikan UU Cipta Kerja, pembentuk UU wajib melibatkan masyarakat.</li>
</ol>

Jika dalam waktu 2 tahun tersebut tidak dilakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja, maka status UU Cipta Kerja secara resmi menjadi inkonstitusional secara permanen yang berarti peraturan lama yang dicabut oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Memaknai Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK

Hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan. Merujuk definisi tersebut, yang memiliki hak prerogatif hanyalah seorang kepala negara atau presiden. 

Kepala daerah baik bupati, gubernur, dan pemimpin daerah otonom lainnya tidak memiliki hak prerogatif, namun dibekali oleh sejumlah kewenangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hak Prerogatif bagi Kepala Desa, Adakah?

Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun. Ketentuan dan tata cara pembentukan dusun biasanya tertuang dalam peraturan daerah setempat.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apa Itu Dusun dan Cara Pembentukannya

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Mengenai besaran uang yang seharusnya diterima mahasiswa peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sesungguhnya telah ada pedoman hukum yang mengaturnya, yakni <a href="https://lldikti13.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/12/SK-PENETAPAN-BESARAN-BIAYA-HIDUP-KIP-KULIAH-MERDEKA-2021-1.pdf">Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud 526/2021</a>. Besaran bantuan biaya hidup yang diterima oleh mahasiswa peserta KIP Kuliah berpedoman pada keputusan tersebut.

Sehingga, jika perjanjian antara mahasiswa peserta KIP Kuliah bertentangan dengan peraturan tersebut, kami berpendapat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat objektif sahnya perjanjian.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ketentuan Uang Bantuan Biaya Hidup KIP Kuliah

Perlu kami luruskan, pencatatan pernikahan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan bukan Pengadilan Agama.

Lalu, menjawab pertanyaan Anda, sejauh penelusuran kami, tidak ada peraturan yang mengatur tentang kerahasiaan dalam tugas pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh KUA, baik untuk masyarakat biasa maupun pernikahan artis. Oleh karena itu, seharusnya KUA memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat seperti jadwal pernikahan artis yang diminta oleh wartawan. Terlebih lagi, pada dasarnya informasi tentang kehendak nikah memang merupakan hal yang bersifat publik, dalam artian harus diumumkan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Petugas KUA ‘Bocorkan’ Jadwal Nikah Artis ke Wartawan, Bolehkah?

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Harta dalam bentuk mata uang atau tabungan, memungkinkan untuk di-qiyas-kan dengan emas atau perak, mengingat kedudukan nilai emas dan perak digunakan sebagai mata uang di masa silam, maka nominal uang kertas atau logam dapat di-qiyas-kan dengan emas atau perak.

Uang yang dimiliki seorang muslim wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi dua syarat kumulatif, yaitu :

<ol>
	<li>Jika hartanya mencapai nishab emas sebesar 20 dinar, dan nishab Perak adalah 200 dirham;</li>
	<li>Jika memiliki harta yang telah mencapai 1 nishab atau lebih tersebut selama satu tahun atau telah mencapai satu haul (berlalu selama satu tahun qamariyah/ hijriyah) sejak ia miliki.</li>
</ol>

Bagaimana cara menghitungnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Cara Menghitung Zakat Mal Uang Tabungan

Sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kini dilakukan menggunakan CAT (Computer Assisted Test) yang berbasiskan sistem elektronik dengan mengedepankan prinsip cepat, akuntabel, dan transparan.

Karena telah memakai sistem komputer, maka data di dalamnya, termasuk nilai tes, dapat dikategorikan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik.

Jika terjadi manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam proses seleksi CPNS, perbuatan ini dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008/">UU ITE</a> dan perubahannya.

Selain itu, oknum yang terlibat juga dapat dihukum apabila terbukti mendapatkan suap. Oknum yang bersangkutan juga bisa dikenakan hukuman disiplin berat jika merupakan seorang PNS.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jerat Hukumnya Jika Nilai Seleksi CPNS Dimanipulasi

Benar, ketentuan mengenai pengalihan harta wajib pajak dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia bagi bagi wajib pajak yang berpartisipasi dalam program pengungkapan sukarela diatur dalam Bab V <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61c944bea64ea/peraturan-menteri-keuangan-nomor-196pmk.032021-tahun-2021">Permenkeu 196/2021</a>.

Sebelum diberikan hak untuk mengalihkan harta ke Indonesia, wajib pajak diwajibkan untuk terlebih dahulu mengikuti prosedur program pengungkapan sukarela, yang diawali dengan pengungkapan harta bersih.

Setelah itu, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengalihkan harta bersih ke Indonesia melalui bank.

Bagaimana ketentuannya? Lalu, apa sajakah hal-hal yang harus diperhatikan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan Keuntungannya

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH Universitas Jember

Secara singkat, politik dinasti adalah kekuasaan yang dijalankan oleh segelintir orang yang memiliki hubungan keluarga dan diwariskan secara turun temurun.

Larangan politik dinasti sebelumnya sudah diatur melalui <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d32c5a567d3/undang-undang-nomor-1-tahun-2015" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang</a> dan perubahannya, namun pasal terkait larangan politik dinasti ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/nprt/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Kenegaraan