Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Indonesian Center for Legislative Drafting

Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan besar dalam membentuk suatu aturan. Kewenangan berupa tindakan hukum pemerintah tersebut telah ada dan berkembang sejak orde lama hingga reformasi berupa Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres), hingga Penetapan Presiden (Penpres). 

Apa perbedaan keempat peraturan yang dibuat oleh presiden tersebut?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perbedaan Keppres, Perpres, Inpres, dan Penpres

Si Pokrol

Tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi adalah untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, serta kemakmuran bersama. 
 
Lantas apa fungsi konstitusi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Fungsi Konstitusi dan Tujuannya Menurut Para Ahli

Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai sejumlah wewenang yang telah ditentukan oleh konstitusi. Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang (&ldquo;UU&rdquo;) terhadap UUD 1945 yang disebut sebagai judicial review. Lalu, dapatkah putusan MK dilakukan judicial review?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Memahami Arti Putusan MK Bersifat Final 

Fungsi meterai secara garis besar adalah alat untuk membayar pajak atas dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti atau keterangan. Sehingga suatu dokumen perlu menggunakan meterai jika akan dijadikan alat bukti di pengadilan.

Kemudian timbul pertanyaan, apakah suatu invoice perlu menggunakan meterai dan kapan meterai itu digunakan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Fungsi Meterai dan Objek Bea Meterai 

Untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dapat dilakukan dua upaya yaitu upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Penafsiran konstitusi adalah salah satu cara yang digunakan untuk dapat memberikan penjelasan tentang cara menafsirkan konstitusi. Pemberian pengertian ini tidak hanya menyamakan pasal-pasal dalam konstitusi dengan keadaan atau peristiwa tertentu. Namun, penafsiran konstitusi lebih digunakan untuk memandang konstitusi guna mencapai tujuan-tujuan negara. Apa contohnya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mengenal Penafsiran Konstitusi dan Contohnya

Ketika mempelajari hukum tata negara, terdapat beberapa referensi buku hukum tata negara yang perlu dibaca. Berikut ini 5 rekomendasi buku hukum tata negara yang dapat dijadikan rujukan, mulai dari pengantar hukum tata negara hingga lembaga-lembaga negara.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

5 Rekomendasi Buku Hukum Tata Negara

Hubungan antara Mahkamah Konstitusi (&ldquo;MK&rdquo;) dengan Presiden tidak terlepas dari sifat hubungannya yang saling melengkapi dan saling mengawasi sesuai negara hukum. 

Secara keseluruhan, terdapat 7 macam hubungan fungsional antara MK dengan Presiden yang terdiri atas hubungan umum dan hubungan khusus. Apa saja?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

7 Macam Hubungan Fungsional MK dan Presiden

BBM bersubsidi atau jenis BBM tertentu adalah jenis BBM dengan standar, mutu, harga, volume dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi. Jenis BBM tertentu adalah minyak tanah dan solar. Adapun RON 90 atau pertalite bukan merupakan BBM bersubsidi melainkan merupakan jenis BBM khusus penugasan yang diberikan kebijakan kompensasi.

&nbsp;

Kemudian adakah pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Begini Aturan Penggunaan BBM Bersubsidi

Hukum tata negara merupakan sekumpulan hukum yang mengatur tentang keorganisasian suatu negara. Dalam ilmu hukum tata negara tentu dikenal beberapa asas, dan asas tersebut juga tercermin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kenegaraan