Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Si Pokrol

Memang benar bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (&ldquo;JKN&rdquo;), Presiden melalui <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61dfa7b98ede6/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-2022?r=0&amp;p=1&amp;q=Instruksi%20Presiden%20(INPRES)%20Nomor%201%20Tahun%202022&amp;rs=1847&amp;re=2022">Inpres 1/2022</a> menginstruksikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (&ldquo;Menteri ATR/Kepala BPN&rdquo;) untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program JKN atau yang dikenal pula dengan sebutan BPJS Kesehatan, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Nomor HR.02/153-400/II/2022 tertanggal 14 Februari 2022.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tak Hanya Jual Beli Tanah, Ini Layanan yang Mensyaratkan Kepesertaan BPJS Kesehatan

Ya, sesuai ketentuan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da03386707f2/undang-undang-nomor-14-tahun-2019" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Pekerja Sosial</a>, seorang calon pekerja sosial wajib menempuh pendidikan profesi setelah sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Untuk menyelesaikan pendidikan profesi pekerja sosial, Anda harus menempuh uji kompetensi guna mendapatkan sertifikat kompetensi dan berhak melakukan praktik pekerjaan sosial.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Calon Pekerja Sosial Wajib Ikut Pendidikan Khusus, Benarkah?

Justika.com

Sepanjang penelusuran kami, belum ada peraturan di tingkat nasional yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menolak divaksinasi COVID-19.

Sementara di tingkat daerah, misalnya DKI Jakarta telah terdapat sanksi pidana denda bagi masyarakat yang menolak divaksinasi COVID-19 yang tercantum dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5fb731d535fc7/node/534/peraturan-daerah-provinsi-dki-jakarta-nomor-2-tahun-2020">Perda DKI Jakarta 2/2020</a>.

Selain itu, perihal gangguan kesehatan akibat vaksin, penanganannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Menolak Vaksinasi COVID-19, Bisakah Dipidana?

Seseorang yang ingin ikut dalam pemilihan Kades berusia sekurang kurangnya 25 tahun pada saat ia mendaftar. Baik aturan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/undang-undang-nomor-6-tahun-2014/document">UU Desa</a> maupun peraturan pelaksananya tidak terdapat pengecualian bagi yang sudah menikah.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ingin Ikut Pencalonan Kades? Ini Batas Minimum Usianya

Secara umum visa terdiri dari 4 jenis yaitu visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Kemudian, visa kunjungan dibedakan lagi menjadi beberapa macam yaitu visa sekali perjalanan, visa beberapa kali perjalanan, dan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival).

Apa kegunaan masing-masing jenis visa tersebut dan kepada siapa dapat diberikan?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Jenis Visa Republik Indonesia dan Kegunaannya

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH Universitas Jember

Dokumen pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pakta integritas adalah perjanjian yang dibuat bersama oleh pejabat di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berfungsi untuk menegaskan komitmen dalam menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

Indonesian Center for Legislative Drafting

Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat atas dasar kewenangan atribusi dan delegasi, artinya perda dapat dibentuk sewaktu-waktu, tanpa adanya perintah dari peraturan perundang-undangan di atasnya, untuk memenuhi kebutuhan daerah masing-masing, atas dasar kewenangan yang telah diberikan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt543df13291bf4/nprt/lt511c7ca43835e/undang-undang-nomor-23-tahun-2014" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 23/2014</a>. Selain itu, peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kewenangan Atribusi dan Delegasi dalam Pembuatan Perda

Perpu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dan kedudukannya setara dengan undang-undang, namun kemudian harus mendapat persetujuan DPR agar dapat ditetapkan sebagai undang-undang.

Pengajuan Perpu ke DPR untuk memperoleh persetujuan dilakukan pada masa sidang pertama DPR setelah Perpu ditetapkan.

Meskipun Perpu tersebut belum dibahas oleh DPR, konsekuensi hukum dari Perpu itu sudah ada. Artinya, Perpu tersebut sudah berlaku, bisa dilaksanakan, dan memiliki kedudukan yang setingkat dengan UU.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kapan Perpu Dibuat oleh Presiden dan Apa Syaratnya?

Perlu kami luruskan, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman sekarang telah berubah menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman, sehingga Eijkman tidak dibubarkan, melainkan diintegrasikan di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pengintegrasian ini telah sesuai dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt615584bdb7afd" style="color:blue; text-decoration:underline">Perpres 78/2021</a>. Segala tugas, fungsi, dan kewenangan PRBM Eijkman sekarang berada di bawah kendali BRIN.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bukan Dibubarkan, Lembaga Eijkman Integrasi ke BRIN

Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Tidak semua perguruan tinggi itu berstatus BLU. Ada juga perguruan tinggi yang berstatus badan hukum. Penentuan status perguruan tinggi tersebut didasarkan atas evaluasi kinerja oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kenegaraan