Purcell Principle dan Penerapannya di Indonesia

PERTANYAAN

Saya pernah mendengar mengenaipurcell principleyang singkatnya menuntut pengadilan untuk menahan diri dalam mengubah aturan pemilu dalam waktu yang berdekatan, guna mencegah kebingungan pemilih dan kekacauan pemilu. Boleh jelaskan lebih lanjut mengenai apa itupurcell principle? Kemudian bagaimana penerapannya di Indonesia? Apakah Mahkamah Konstitusi dalam menguji UU Pemilu memperhatikan prinsip ini?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Asal Purcell Principle

KLINIK TERKAIT

Perbedaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pidana Pemilu, dan Sengketa Pemilu

25 Jan, 2024

Pasal 280 ayat (1) huruf d UU Pemilu tentang Black Campaign

24 Jan, 2024

Sahkah Pilkada Hanya Ada Calon Tunggal?

21 Agt, 2020

Masyarakat Boleh Melarang Eks Napi Tipikor Maju Pilkada

10 Feb, 2020

Purcell principle berasal dari putusan per curiam Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara Purcell vs Gonzalez yang diputus pada 20 Oktober 2006. Perkara ini bermula dari gugatan pada Mei 2006 untuk melarang penerapan Proposition 200 di negara bagian Arizona yang mewajibkan bukti kewarganegaraan saat mendaftar sebagai pemilih dan kartu identitas saat memilih. Namun, pengadilan menolaknya pada 11 September 2006.[1]

Para penggugat kemudian mengajukan banding ke Ninth Circuit, yang pada 5 Oktober 2006 mengabulkan permohonan tersebut dan melawang Arizona memberlakukan Proposition 200.[2]

Tak lama kemudian, tepatnya pada 20 Oktober 2026, Mahkamah Agung Amerika serikat meninjau ulang dan membatalkan putusan Ninth Circuit, sehingga ketentuan Proposition 200 kembali berlaku.[3] Adapun pertimbangan putusan tersebut adalah sebagai berikut:[4]

Court orders affecting elections, especially conflicting orders, can themselves result in voter confusion and consequent incentive to remain away from the polls. As an election draws closer, that risk will increase.

Apabila diterjemahkan secara bebas, maka dapat diartikan “perintah pengadilan yang memengaruhi penyelenggaraan pemilu, khususnya perintah-perintah yang saling bertentangan, dapat menimbulkan kebingungan di kalangan pemilih dan pada akhirnya mendorong mereka untuk tidak datang ke tempat pemungutan suara. Semakin dekat waktu pelaksanaan pemilu, semakin besar pula risiko tersebut.”.

Pertimbangan ini dapat dimaknai bahwa perintah pengadilan yang mengubah aturan pemilu justru dapat menimbulkan kebingungan pemilih (voter confusion), dan risikonya semakin besar ketika pemilu semakin dekat. Sejak itu, pengadilan federal di Amerika Serikat cenderung menahan diri untuk mengubah aturan pemilu di masa yang berdekatan dengan hari pemungutan suara. Meski demikian, prinsip ini juga dikritik karena tidak memiliki batas waktu yang jelas dan kerap diterapkan tanpa pertimbangan yang memadai.[5]

Penerapan Purcell Principle di Indonesia

Berbeda dengan Amerika Serikat, Indonesia tidak mengatur purcell principle secara eksplisit. Pasal 47 UU MK justru menentukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”) memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Akan tetapi, MK pernah menerapkan semangat purcell principle dengan menunda keberlakuan putusannya (prospective). Sebagaimana dapat dilihat Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak yang diucapkan pada 23 Januari 2014, MK menyatakan putusannya baru berlaku untuk Pemilu 2019. (hal. 88) Dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa apabila tata cara dan persyaratan pelaksanaan pemilihan presiden yang akan diputuskan dalam perkara putusan tersebut harus diberlakukan segera setelah putusan diucapkan, maka tahapan pemilihan umum (“Pemilu”) tahun 2024 yang pada saat itu telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat, terutama karena kehilangan dasar hukum. (hal. 85)

Langkah serupa juga diambil dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023. MK menyatakan ambang batas parlemen dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu tetap konstitusional untuk Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. (hal. 128).

Meski demikian, penerapan purcell principle tersebut tidak konsisten. Seperti pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden diucapkan pada 16 Oktober 2023, tiga hari sebelum pendaftaran pasangan calon dibuka pada 19 Oktober 2023, dan MK justru menegaskan putusannya berlaku mulai Pemilu 2024. (hal. 56).

Begitu pula Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah yang diucapkan pada 20 Agustus 2024, sepekan sebelum pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Akibatnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus membentuk PKPU 10/2024 hanya dalam waktu 5 hari.[6]

Kendati demikian, tidak setiap putusan yang diucapkan menjelang tahapan pemilihan serta-merta bertentangan dengan purcell principle. Sebagai contoh Putusan MK No. 69/PUU-XXII/2024, yang diucapkan pada hari yang sama dengan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, mengecualikan perguruan tinggi dari larangan kampanye di “tempat pendidikan” sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi dan hadir tanpa atribut kampanye. (hal.52)

Putusan tersebut memang langsung berlaku untuk Pilkada 2024, tetapi diucapkan sebelum masa kampanye dimulai pada 25 September 2024 dan tidak mengubah tahapan yang sedang berjalan. Terlebih, MK sekadar memberlakukan secara mutatis mutandis Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 yang telah lebih dahulu diterapkan dalam Pemilu 2024. (hal. 49)

Artinya, putusan ini justru menyelaraskan aturan kampanye antara rezim pemilu dan pilkada, bukan menimbulkan kebingungan bagi pemilih maupun penyelenggara. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran purcell principle bukan semata kedekatan waktu dengan pemilihan, melainkan besar kecilnya risiko kebingungan dan gangguan terhadap tahapan yang sedang berjalan.

Dengan demikian, MK dalam menguji UU Pemilu pernah memperhatikan semangat purcell principle, tetapi belum menjadikannya sebagai parameter yang konsisten. Kajian terhadap putusan-putusan MK pun menyimpulkan bahwa prinsip ini diterapkan secara tidak konsisten dan berbeda-beda.[7] Oleh karena itu, muncul gagasan untuk melembagakan batas waktu 6 bulan sebelum tahapan pemilu melalui revisi UU MK, sehingga putusan yang diucapkan melewati batas tersebut hanya berlaku untuk pemilu berikutnya.[8]

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Putusan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024.

Referensi:

1. Azmi Fathu Rohman, Naufal Rizqiyanto, dan Muhammad RM Fayasy Failaq. Relevansi dan Konsistensi Penerapan Prinsip Purcell oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum. Lex Renaissance 9, No. 2 ,2024;
2. Krisna Eka Prasetya. Ambivalensi Penerapan Purcell Principle dalam Pengujian Konstitusionalitas Aturan Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Volume, 23, Issue 1, 2026;
3. Purcell v. Gonzalez, 549 U.S. 1, 2006, yang diakses pada 10 November 2026, pukul 14.10 WIB;
4. Putra Perdana Ahmad Sifullah (et. al). Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. Jurnal Konstitusi, Volume 23, No. 1, 2026;
5. Richard L. Hasen. Reining in the Purcell Principle. Florida State University Law Review, Volume 43, Issue 2, 2016.

---

[1] Putra Perdana Ahmad Sifullah (et. al). Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. Jurnal Konstitusi, Volume 23, No. 1, 2026, hal. 175.

[2] Putra Perdana Ahmad Sifullah (et. al). Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. Jurnal Konstitusi, Volume 23, No. 1, 2026, hal. 175.

[3] Putra Perdana Ahmad Sifullah (et. al). Gagasan Penerapan Purcell Principle dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. Jurnal Konstitusi, Volume 23, No. 1, 2026, hal. 175.

[4] Purcell v. Gonzalez, 549 U.S. 1, 2006, hal. 4-5.

[5] Richard L. Hasen. Reining in the Purcell Principle. Florida State University Law Review, Volume 43, Issue 2, 2016, hal. 427-464.

[6] Krisna Eka Prasetya. Ambivalensi Penerapan Purcell Principle dalam Pengujian Konstitusionalitas Aturan Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Volume, 23, Issue 1, 2026, hal. 81.

[7] Azmi Fathu Rohman, Naufal Rizqiyanto, dan Muhammad RM Fayasy Failaq. Relevansi dan Konsistensi Penerapan Prinsip Purcell oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum. Lex Renaissance 9, No. 2 ,2024, hal. 450-477.

[8] Krisna Eka Prasetya. Ambivalensi Penerapan Purcell Principle dalam Pengujian Konstitusionalitas Aturan Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Volume, 23, Issue 1, 2026, hal. 94.