Kenegaraan
Pasal 280 ayat (1) huruf d UU Pemilu tentang Black Campaign
Bacaan 4 Menit

PERTANYAAN
Apakah Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu mengatur tentang larangan black campaign? Jika benar, apa isi Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu?


Bacaan 4 Menit

Apakah Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu mengatur tentang larangan black campaign? Jika benar, apa isi Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Berdasarkan Pasal 69 huruf c UU 8/2015 dan penjelasannya, secara tegas disebutkan bahwa kampanye hitam atau black campaign adalah melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.
Kemudian, menurut KBBI, kampanye hitam adalah kampanye dengan cara menjelek-jelekkan lawan politik. Black campaign dapat pula diartikan sebagai kampanye yang bersifat kepada penghinaan, menyebarkan berita bohong, fitnah, atau ditujukan untuk menjatuhkan kandidat tertentu.[1] Selain itu, kegiatan black campaign tidak hanya merugikan pasangan dari calon yang diajukan dalam pemilihan umum (“pemilu”), tetapi juga merugikan masyarakat karena menerima informasi palsu atau hoax.[2]
Pengertian kampanye hitam selengkapnya dapat Anda baca dalam Buzzer Politik Melakukan Black Campaign, Ini Hukumnya.
Sepanjang penelusuran kami, secara yuridis, dalam UU Pemilu tidak diatur secara eksplisit mengenai black campaign ini. Walau demikian, Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu mengatur tentang larangan dalam kampanye, yaitu pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:
Dalam pasal tersebut, larangan black campaign dalam pemilu tercermin di dalam larangan untuk menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Lantas, apa ancaman pidana bagi orang yang melakukan black campaign?
Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf d UU Pemilu, berpotensi dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling lama Rp24 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 521 UU Pemilu.
Baca juga: Buzzer Bisa Dijerat UU ITE, Ini Penjelasannya
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Denico Doly. Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019. Kajian, Vol. 25, No. 1, 2020, hal. 2
[2] Andrian Thanzani (et.al). Black Campaign melalui Media Elektronik dari Perspektif Hukum Pemilu. Journal Evidence of Law, Vol. 1, No. 3, 2022, hal. 44