Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Si Pokrol

Account Representative is an executive position in a Tax Service Office with several levels of position as regulated in laws and regulations. What are the duties of an Account Representative?

Please read the review below for a further explanation.

Account Representative Duties at the Tax Service Office

Nomor Pokok Wajib Pajak (&ldquo;NPWP&rdquo;) berfungsi sebagai tanda pengenal diri wajib pajak dan juga memudahkan segala urusan terkait administrasi perpajakan. Bagi wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan dirinya dan diberikan NPWP.

Lalu bagaimana kalau tidak punya NPWP?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jika Tidak Punya NPWP, Ini Akibat Hukumnya

Account Representative adalah jabatan pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak dengan beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apa saja yang menjadi tugas Account Representative? 

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Tugas Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak 

An employee demotion briefly means to downgrade or to demote an employee position. Basically, there is no law that prohibits the demotion of employees along with the reduction of their wages. However, employers need to prove compelling reasons when undertaking demotions. What is the legal basis?

Please read the review below for a further explanation.

Employee Demotions due to Missing Target

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Dalam menjalankan tugas jurnalistik, seorang wartawan tunduk pada ketentuan yang diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17483/undangundang-nomor-40-tahun-1999?r=0&amp;p=1&amp;q=uu%2040%201999&amp;rs=1847&amp;re=2022&amp;h=uu?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_40_1999" style="color:blue; text-decoration:underline">UU Pers</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a3394a64571a/peraturan-dewan-pers-nomor-6-peraturan-dp-v-2008-tahun-2008?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=kode_etik_jurnalistik" style="color:blue; text-decoration:underline">Kode Etik Jurnalistik</a>. Salah satunya adalah wartawan hendaknya menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Untuk menjalankan profesinya tersebut, bolehkah wartawan merekam tanpa izin?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Wartawan Merekam Tanpa Izin?

Pada dasarnya hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara komprehensif tentang dana sponsorship khususnya yang menyangkut dukungan terhadap kegiatan pemerintah. Sehingga, dana sponsor seringkali diartikan sebagai dana hibah yang tidak mengikat. Lantas, bagaimana ketentuan yang ada saat ini terkait dengan sponsorship dari swasta ke lembaga negara?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Swasta Memberikan Dana Sponsor ke Lembaga Negara?

Civil Servants (Pegawai Negeri Sipil/&quot;PNS&quot;) are Indonesian Citizens who meet certain requirements, and are appointed as employees of the State Civil Administration (Aparatur Sipil Negara/&rdquo;ASN&rdquo;) on a permanent basis by the staffing officials/employment supervisory officer to occupy government positions. This means that one of the requirements for civil servants must be Indonesian Citizens (Warga Negara Indonesia/&rdquo;WNI&rdquo;), and not Foreign Citizens. So, what are the requirements to become a civil servant?

Please read the review below for a further explanation.

Can Foreigners Become Civil Servants in Indonesia?

Pegawai Negeri Sipil (&ldquo;PNS&rdquo;) adalah Warga Negara Indonesia (&ldquo;WNI&rdquo;) yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Artinya, salah satu syarat PNS haruslah WNI, dan bukan warga negara asing (WNA). Lantas apa saja syarat menjadi PNS?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bolehkah Orang Asing Menjadi PNS di Indonesia?

International Business Law Program Universitas Prasetiya Mulya

Every coastal state is obliged to assist in conducting searches and providing assistance to ships or aircrafts which are involved in accidents.

The abovementioned obligations are regulated under the <a href="https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">United Nations Convention on the Law of the Sea 1982</a> (&ldquo;UNCLOS&rdquo;), the <a href="http://www.mar.ist.utl.pt/mventura/Projecto-Navios-I/IMO-Conventions%20(copies)/SOLAS.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">International Convention for the Safety of Life at Sea 1974</a> (&ldquo;SOLAS&rdquo;), and the <a href="https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201405/volume-1405-i-23489-english.pdf" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">International Convention on Maritime Search and Rescue 1979</a> (&ldquo;SAR&rdquo;).

Please read the review below for a further explanation.

Obligations of Coastal State if Foreign Vessel Accident Occurs

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Tidak ada pengaturan secara eksplisit mengenai jangka waktu deportasi, yang ada hanya jangka waktu orang asing menunggu sebelum dideportasi.

Lalu perlu diketahui bahwa menikah bukanlah suatu keadaan dimana orang asing dapat dideportasi. Kalaupun pernikahan orang asing tersebut sudah berakhir maka kondisi tersebut tidak serta merta membuat ia dapat dideportasi. Lantas, bagaimana ketentuan mengenai deportasi?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

Kenegaraan