Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Indonesian Center for Legislative Drafting

Pada prinsipnya, harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah mewujudkan norma yang harmonis di antara peraturan perundang-undangan. Harmonisasi peraturan ini terbagi menjadi dua yaitu harmonisasi vertikal dan harmonisasi horizontal. Apa bedanya dan bagaimana mekanisme atau tahapan pengharmonisasian?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Memaknai Harmonisasi Peraturan di Indonesia

Si Pokrol

Aturan yang menjadi dasar penetapan tarif penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (&ldquo;SKCK&rdquo;) adalah <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ff2d1b28b9b1/node/lt5e55f2c0789be/peraturan-pemerintah-nomor-76-tahun-2020?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=pp_76_2020">PP 76/2020</a>. Dalam lampiran aturan tersebut ditetapkan tarif penerbitan SKCK sebesar Rp30 ribu. Namun, diatur juga bahwa tarif tersebut dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 atau 0%. Bagaimana ketentuannya? Kemudian, apa saja syarat membuat SKCK yang harus dilengkapi serta prosedur apa yang wajib dijalani?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Syarat Membuat SKCK: Panduan Pembuatan, Biaya, hingga Prosedur

Negara akan melakukan perlindungan WNI dimanapun ia berada. Perlindungan yang diberikan bukan hanya ketika WNI tersebut dalam keadaan hidup, bahkan juga ketika WNI meninggal dunia di luar wilayah Indonesia, negara melalui perwakilannya wajib untuk memberikan perlindungan. Dalam kasus kematian WNI di luar negeri, pelindungan yang diberikan negara tidak hanya dalam bentuk pelaporan kematian, melainkan termasuk repatriasi jenazah ke Indonesia.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perlindungan Warga Negara Indonesia yang Meninggal di Luar Negeri

Perbedaan konstitusi tertulis dan tidak tertulis terletak pada penulisan naskah. Konstitusi tertulis ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis memuat ketentuan-ketentuan mengenai pemerintahan yang tidak ditulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal seperti konvensi-konvensi atau undang-undang biasa.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis

Hak prerogatif diartikan sebagai kekuasaan atau hak yang dimiliki oleh kepala negara (dalam hal ini presiden) yang bersifat istimewa, mandiri dan mutlak yang diberikan oleh konstitusi dalam lingkup kekuasaan pemerintahan. Salah satu contoh hak prerogatif presiden adalah mengangkat dan memberhentikan menteri.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hak Prerogatif Presiden dan Contohnya

Secara teori, kekuasaan negara dibagi ke dalam tiga cabang yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif, yang masing-masing memiliki pengertian dan penjelasannya sendiri.

Menyambung pertanyaan Anda, menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UUD_1945">Undang-Undang Dasar 1945</a> kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

3 Cabang Kekuasaan: Eksekutif, Legislatif, Yudikatif

Sepanjang penelusuran kami, subjek hukum internasional terdiri dari enam subjek yaitu negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Takhta Suci Vatikan, pemberontak, dan individu.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Berikut Ini 6 Subjek Hukum Internasional

Dasar hukum Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah tercantum dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UUD_1945" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UUD 1945</a> yang kemudian diterbitkan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13664/nprt/538/undangundang-nomor-24-tahun-2003?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_24_2003" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Mahkamah Konstitusi</a> beserta perubahannya.

Adapun Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud UUD 1945.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi

Pedoman tentang syarat menjadi WNI karena perkawinan diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a68154bec7/node/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-no-36-tahun-2016-tata-cara-menyampaikan-pernyataan-untuk-menjadi-warga-negara-indonesia?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=permenkumham_36_2016" style="color:blue; text-decoration:underline">Permenkumham 36/2016</a> yang memuat kerangka hukum dan pedoman untuk warga negara asing yang kawin secara sah dengan WNI dan ingin mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan Permenkumham 36/2016, warga negara asing yang ingin menjadi WNI mengajukan permohonan kepada menteri secara elektronik melalui laman resmi <a href="https://ahu.go.id/" style="color:blue; text-decoration:underline">Ditjen AHU.</a>

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.&nbsp;

Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Dosen merupakan pendidik profesional yang berhak atas upah yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perihal upah yang diterima dosen tidak layak, di bawah yang diputuskan di SK Pegawai dan peraturan perundang-undangan, maka dapat diajukan pengujian ke Pengadilan Tata Usaha Negara (&ldquo;PTUN&rdquo;) atas dasar penyalahgunaan wewenang.

Selanjutnya, jika SK Pegawai dosen bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan upaya administratif berupa keberatan atau banding kepada pejabat atau atasan pejabat yang mengeluarkan SK Pegawai. Apabila tidak membuahkan hasil, dosen yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke PTUN.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Kenegaraan