Bisakah WNA Mengajukan Permohonan Uji Materiil ke MK?

PERTANYAAN

Jika terdapat Warga Negara Asing (WNA) yang merasa dengan berlakunya suatu undang-undang, hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, bisakah WNA tersebut mengajukanJudicial Reviewke MK?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 09 Desember 2013

KLINIK TERKAIT

Judicial Review dan Judicial Preview, Apakah Sama?

29 Jul, 2026

Cara Evaluasi UU Selain via Judicial Review

30 Jun, 2026

Arti Judicial Review, Legislative Review dan Executive Review

30 Jan, 2025

Sifat Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Agung

14 Jun, 2024

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Dasar Hukum Larangan WNA Judicial Review ke MK

Secara hukum, warga negara asing (“WNA”) tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang (judicial review) terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (“MK”). Berdasarkan beberapa putusan-putusan MK, secara tegas dinyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh WNA tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard atau NO) karena tidak memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) pemohon pengujian undang-undang di MK, kendati pun merasa mengalami kerugian akibat keberlakuan suatu undang-undang.

Landasan hukum yang tidak memberikan kebolehan bagi WNA untuk mengajukan judicial review pada pokoknya diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang berbunyi:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau privat; atau
4. lembaga negara.

Penggunaan frasa "perorangan warga negara Indonesia" dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK memberikan pembatasan secara eksplisit dan tegas bahwa kualifikasi pemohon perorangan yang diakui memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk mengajukan judicial review di MK hanyalah warga negara Indonesia (“WNI”). Dengan demikian, perorangan yang berstatus WNA tidak dapat memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan judicial review.

Contoh Putusan MK

Selain dalam UU MK, pertimbangan hukum MK yang dimuat dalam putusannya juga menegaskan batasan hak mengajukan judicial review perorangan hanyalah perorangan WNI. Setidaknya terdapat 2 putusan yang sering dijadikan rujukan terkait hal ini, yakni Putusan MK No. 73/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK No. 137/PUU-XII/2014.

Dalam Putusan MK No. 73/PUU-VIII/2010, pemohon mencoba mengajukan permohonan pengujian UU MK dan UU Ekstradisi (hal. 29). Dalam pertimbangannya MK menjelaskan bahwa pemohon yang berkewarganegaraan Rumania tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. (hal. 31) MK memberikan penegasan mengenai batasan hak-hak konstitusional yang dilindungi melalui mekanisme pengujian undang-undang. MK menggarisbawahi bahwa hak untuk menguji produk hukum nasional terhadap konstitusi pada dasarnya merupakan instrumen perlindungan hak WNI sebagai pemegang kedaulatan negara.

Selanjutnya, dalam perkara pada Putusan MK No. 137/PUU-XII/2014, seorang WNA asal Nigeria mencoba mengajukan permohonan pengujian materiil UU MK. (hal. 49-51) MK dalam amarnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). (hal. 55) Dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan bahwa pemohon yang berstatus sebagai WNA tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. (hal. 53)

Walaupun UUD 1945 secara tegas mengakui dan menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) bagi "setiap orang". MK membedakan antara hak asasi yang bersifat universal dengan hak konstitusional warga negara (constitutional rights) dalam konteks hukum acara pengujian undang-undang. Hak untuk menuntut pembatalan suatu undang-undang melalui MK merupakan hak hukum acara (procedural rights) yang secara khusus dianugerahkan oleh pembentuk undang-undang hanya kepada WNI, sehingga WNA tidak dapat menggunakannya sebagai sarana hukum di MK.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-VIII/2010;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2014.