DPR Soroti Open Legal Policy dan Hak Masyarakat untuk Menguji Substansi Undang-Undang ke MK
Sebagai aturan turunan konstitusi, undang-undang memberi ruang bagi DPR untuk mengatur hal teknis ya...
Syarat dan Cara Pengajuan Judicial Review ke MA dan MK
Pasca amandemen terhadap UUD 1945, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung ("MA") dan Mah...
Ahli Sebut Patriot Bond Dapat Tingkatkan Investasi dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Surat Utang Khusus (SUK) sebagaimana diatur dalam Pasal 50A UU P2SK memiliki manfaat ekonomi. Instru...
Biaya dan Lamanya Proses Penyelesaian Perkara Pengujian UU di MK
Pengujian materiil undang-undang ("UU") di Mahkamah Konstitusi ("MK") tidak memiliki batas waktu bai...
Benarkah MK Berwenang Merancang APBN?
Mahkamah Konstitusi ("MK") sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perancangan anggara...
Uji KUHAP Baru ke MK, Dua Advokat Persoalkan Penghentian Penyidikan dan Banding Praperadilan
Karena Pasal 27 dan Pasal 164 ayat (2) KUHAP dianggap hanya memberikan ruang upaya hukum kepada peny...
Uji Materiil atas Qanun Aceh di Mahkamah Agung
Mahkamah Agung ("MA") memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-u...
Bisakah WNA Mengajukan Permohonan Uji Materiil ke MK?
Warga negara asing ("WNA") tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohon...














