Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU 3/2009, Mahkamah Agung (“MA”) memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Adapun peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang antara lain peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota.[1]
Berhubungan dengan qanun, UU Pemerintahan Aceh membedakan qanun menjadi 2, antara lain:
- Qanun Aceh, yaitu peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh;[2]
- Qanun kabupaten/kota, yaitu peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.[3]
Lebih lanjut, Penjelasan dari Pasal 7 ayat (1) huruf f dan g UU 12/2011 menegaskan bahwa qanun Aceh termasuk dalam peraturan daerah provinsi dan qanun kabupaten/kota termasuk dalam peraturan daerah kabupaten/kota.
Dengan demikian, qanun termasuk sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga dapat menjadi objek untuk pengujian materiil di MA.
Sebagai contoh, dalam Putusan MA No. 53 P/Hum/2025, walaupun pada akhirnya permohonan uji materiil tersebut tidak diterima, dalam pertimbangannya MA menyatakan dirinya berwenang untuk menguji Qanun Aceh 2/2023 (hal. 26). Oleh karena itu, qanun juga dapat menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang dapat diuji melalui MA.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Wali Nanggroe.
Putusan:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 53 P/Hum/2025.
[3] Pasal 1 angka 22 UU Pemerintahan Ace