Seperti yang telah kita ketahui bahwa kewenangan pengujian undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 berada di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana jika yang bertentangan dengan UUD adalah Tap MPR?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 08 Oktober 2024.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Dalam teori norma negara yang diajukan oleh Hans Nawiasky, norma hukum suatu negara dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok yakni:[1]
Secara singkat, staatsfundamentalnorm (norma dasar) merupakan norma hukum tertinggi dalam suatu negara yang bersifat pre-supposed (ditetapkan terlebih dahulu).[2] Isi dari staatsfundamentalnorm adalah dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Di Indonesia sendiri, yang dianggap sebagai staatsfundamentalnorm adalah Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.
Kemudian, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Tap MPR sebagai norma sejatinya termasuk ke dalam kategori aturan dasar negara atau staatsgurndgesetz sama seperti bagian Batang Tubuh UUD 1945.[3] Isi dari Tap MPR berupa garis-garis besar atau pokok kebijakan mengenai negara sehingga bentuknya hanyalah norma tunggal yang tidak dilekatkan dengan sanksi.[4] Sifat dari norma yang ada dalam Tap MPR adalah norma konstitusi yang mengatur lembaga-lembaga tinggi negara, cara pembentukannya, hubungan antar sesama, dan dasar tata hubungan antara warga negara dengan negara.
Hal ini berbeda dengan “undang-undang” (formell gezets) yang dapat mengatur warga negara secara langsung serta dapat memaksa kepatuhannya melalui sanksi yang melekat pada norma.
Jika membicarakan mengenai pengujian maka perlu kita melihat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (“MK”) memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini juga kemudian dipertegas dalam Pasal 9 ayat (1) UU 13/2022, yang berbunyi:
Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
Oleh karena itu, wewenang MK memang sengaja hanya dibatasi untuk dapat melakukan pengujian (judicial review) terhadap norma undang-undang (formell gezets) dan tidak dapat melakukan pengujian terhadap norma yang lebih tinggi seperti staatsfundamentalnorma dan staatsgrundgezets. Jika terdapat Tap MPR yang bertentangan dengan UUD 1945, maka MK tidak dapat mengujinya.
Melainkan, yang berwenang untuk menguji Tap MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”) itu sendiri melalui mekanisme self-review, yaitu menguji dan mengevaluasi sendiri Tap MPR yang masih diperlukan dan tidak diperlukan.
Secara historis, hal ini pernah dilakukan oleh MPR dalam Tap MPR Nomor I/MPR/2003 sebagai amanat dari Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945. Melalui ketetapan tersebut, MPR melakukan peninjauan materi dan status hukum terhadap seluruh Tap MPRS dan Tap MPR yang pernah dikeluarkan dari tahun 1960 sampai 2002. Dari hasil self-review tersebut, ratusan Tap MPR kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kategori terdiri dari yang dinyatakan tetap berlaku, tidak berlaku, dan dinyatakan selesai karena telah diakomodasi undang-undang.
Dalam sejarahnya, Mahkamah Konstitusi juga pernah menolak pengujian Tap MPR dalam Putusan MK No. 24/PUU-XI/2013 (hal. 32-33). Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa kedudukan Tap MPRS/MPR ditetapkan secara hierarkis berada di bawah UUD 1945 dan di atas undang-undang. Oleh karena Tap MPRS/MPR mempunyai kedudukan yang secara hierarkis berada di atas undang-undang maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pengujian terhadap Tap MPRS/MPR tidak termasuk dalam kewenangan MK.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XI/2013.
Referensi:
Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Sleman: Penerbit Kanisius, 2020.
[1] Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Sleman: Penerbit Kanisius, 2020, hal. 46-48.
[2] Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Sleman: Penerbit Kanisius, 2020, hal. 46-48.
[3] Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Sleman: Penerbit Kanisius, 2020, hal. 80.
[4] Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Sleman: Penerbit Kanisius, 2020, hal. 80.
