Tugas dan Wewenang MPR

PERTANYAAN

Pasca amandemen UUD 1945, apa peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia dan apa saja tugas dan wewenang MPR?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul sama yang dibuat Ali Salmande, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 23 November 2010, pertama kali dimutakhirkan pada 27 November 2015, kedua kalinya dimutakhirkan oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada 4 Februari 2022, dan dimutakhirkan ketiga kalinya oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 20 Juni 2023.

KLINIK TERKAIT

Lembaga Mana yang Berwenang Menguji Tap MPR?

29 Sep, 2026

Prosedur Perubahan UUD 1945 dan Dasar Hukumnya

05 Mar, 2026

Kewenangan MPR Mengeluarkan Tap MPR Pasca Amendemen UUD 1945

30 Sep, 2022

Anggota DPR Walkout, Apakah Pengambilan Keputusan Tetap Sah?

24 Mei, 2021

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Tugas dan Wewenang MPR dalam UUD 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”) adalah salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) dan Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.[1] Adapun dasar hukum MPR termaktub dalam Pasal 2 dan 3 UUD 1945.

Secara historis, sebelum amandemen UUD 1945, MPR disebut sebagai lembaga tertinggi negara dan merupakan jelmaan dari kedaulatan rakyat Indonesia.[2] Pada waktu itu, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen mengatur bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.

Kemudian, tugas dan wewenang MPR sebelum amandemen UUD 1945 adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (“GBHN”), memilih, melantik,[3] serta memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden[4] (tanpa peran DPR dan Mahkamah Konstitusi).

Kini, setelah UUD 1945 diubah secara substantif, MPR tidak lagi dipahami sebagai lembaga tertinggi negara dimana kedudukannya lebih tinggi daripada lembaga negara lainnya. MPR saat ini merupakan lembaga negara yang sederajat levelnya dengan lembaga-lembaga negara lain seperti DPR, DPD, presiden/wakil presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.[5]

Lantas, apa saja kewenangan MPR setelah amandemen UUD 1945? Tugas dan wewenang MPR setelah amandemen UUD 1945 kecuali menetapkan GBHN dan memilih presiden dan/atau wakil presiden adalah:[6]

1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Selengkapnya terkait proses perubahan UUD 1945 dapat Anda simak dalam artikel Prosedur Perubahan UUD 1945 dan Dasar Hukumnya.
2. Melantik presiden dan/atau wakil presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR.[7]
3. Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Pada prinsipnya pemberhentian presiden dilakukan oleh MPR, namun dalam prosesnya melibatkan juga peran DPR dan MK. Mekanisme selengkapnya dapat Anda baca dalam Arti Pemakzulan Presiden dan Mekanismenya.

Tugas dan Wewenang MPR dalam UU MD3

Selain diatur dalam UUD 1945, dasar hukum tugas dan wewenang mpr adalah tercantum dalam UU MD3 tepatnya pada Pasal 5 yang mengatur tugas MPR yaitu:

1. memasyarakatkan ketetapan MPR;
2. memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945, serta pelaksanaannya; dan
4. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945.

Kemudian, Pasal 4 UU MD3 menyebutkan wewenang MPR adalah:

1. mengubah dan menetapkan UUD 1945;
2. melantik presiden dan/atau wakil presiden hasil pemilihan umum;
3. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya, setelah mahkamah konstitusi memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden;
4. melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
5. memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya; dan
6. memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Baca juga: Kewenangan MPR Mengeluarkan Tap MPR Pasca Amendemen UUD 1945

Demikian jawaban dari kami tentang tugas dan wewenang MPR, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Referensi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen);
2. Jimly Asshiddiqie. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006;
3. Ni’matul Huda. Hukum Tata Negara Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

---

[1] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD 1945”)

[2] Jimly Asshiddiqie. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 142 – 143

[3] Pasal 3, Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum amandemen) (“UUD 1945 sebelum amandemen”)

[4] Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum amandemen, Ni’matul Huda. Hukum Tata Negara Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, 2012, hal. 162

[5] Jimly Asshiddiqie. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 143

[6] Pasal 3 UUD 1945

[7] Pasal 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah