Prosedur Perubahan UUD 1945 dan Dasar Hukumnya

PERTANYAAN

Dalam hukum ketatanegaraan, bagaimana proses amendemen UUD 1945? Mohon pencerahannya. Terima kasih.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Prosedur Perubahan UUD 1945

Tata cara perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang benar menurut Pasal 37 UUD 1945 adalah:

1. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”) apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Selanjutnya dilakukan sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal UUD, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
4. Apabila disetujui, putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.
5. Patut dicatat, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

KLINIK TERKAIT

Bisakah DPR dan Presiden Dihukum karena Merugikan Rakyat?

22 Agt, 2025

Makna Trias Politica dan Penerapannya di Indonesia

20 Jun, 2025

Tugas dan Wewenang MPR

24 Sep, 2024

Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan sebagai Hak Asasi Manusia

13 Jul, 2023

Berdasarkan bunyi Pasal 24 ayat (1) UU 17/2014 dapat diketahui bahwa prosedur perubahan UUD 1945 yang pertama adalah adanya kehendak mayoritas anggota MPR terhadap ide perubahan UUD 1945. Usulan perubahan UUD 1945 dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila minimal 1/3 anggota MPR mengajukannya.

Tetapi, perlu digarisbawahi bahwa anggota MPR tidak dapat mengusulkan perubahan terhadap Pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1]

Usulan harus diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.[2] Lebih lanjut, Pasal 107 huruf c Peraturan MPR 1/2019 tentang Tata Tertib MPR menerangkan usulan ini kemudian diserahkan kepada pimpinan MPR dan akan dikaji oleh panitia ad hoc apabila usul telah memenuhi persyaratan.

Persyaratan yang dimaksud dalam hal ini adalah terpenuhinya minimal 1/3 anggota MPR sebagai pengusul dan pasal yang diusulkan untuk diubah beserta alasan pengubahannya.

Selanjutnya, akan dilakukan Sidang Paripurna MPR yang harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR.[3] Apabila usulan tidak mendapat persetujuan pada Sidang Paripurna MPR, usulan tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa keanggotaan MPR yang sama.[4]

Sedangkan persetujuan putusan pengubahan pasal UUD 1945 dalam Sidang Paripurna MPR dapat dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.[5]

Peran MPR dalam Proses Perubahan UUD 1945

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pasca reformasi, telah dilakukan perubahan UUD 1945 sebanyak empat kali. Perubahan ini dilakukan sebagai respon dari tuntutan reformasi guna mempertegas alasan filosofis, politis, sosiologis, teoritis negara, dan sosiologis.

Pertama, maksud dari perubahan yang dilakukan atas alasan filosofis karena adanya pencampuradukan berbagai gagasan yang saling bertentangan, seperti faham kedaulatan rakyat dengan faham integralistik antara negara hukum dengan faham negara kekuasaan.

Kedua, perubahan yang dilakukan atas alasan yuridis antara lain karena setiap konstitusi UUD 1945 sebagaimana lazimnya mencantumkan klausula seperti dalam Pasal 37 UUD 1945.

Ketiga, perubahan yang dilakukan atas alasan politis karena dalam praktik UUD 1945 sudah sering mengalami perubahan dan atau penambahan yang menyimpang dari teks aslinya dari masa 1945-1949, maupun 1959-1998.

Keempat, perubahan yang dilakukan atas alasan teoritis karena didasarkan pada sudut pandang teori konstitusi (konstitusionalisme), keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang, tetapi justru UUD 1945 kurang menonjolkan pembatasan kekuasaan tersebut, melainkan menonjolkan pengintegrasian.[6]

Kelima, Satjipto Rahardjo dalam Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah (hal. 34-45) menyebutkan perubahan yang dilakukan atas alasan sosiologis karena pembuatan kebijakan pemerintah yang harus melihat kondisi nyata keadaan masyarakat atau tuntutan masyarakat yang sifatnya dinamis. Adapun dengan memperhatikan hubungan sosiologis ini, timbul perilaku masyarakat untuk menghormati, menerima dan mentaati hukum atau kebijakan tersebut.

Setelah dilakukannya amandemen UUD 1945, MPR memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945.[7] Berbeda dengan pra perubahan UUD 1945, MPR tidak memiliki kewenangan yang rigid dalam hal mengubah UUD 1945, di mana MPR saat itu hanya memegang kewenangan untuk menetapkan UUD 1945.

Frasa “menetapkan” sendiri menimbulkan kerancuan. Apakah menetapkan mengindikasikan bahwa MPR hanya bisa “menetapkan” UUD 1945 sebagai UUD yang tetap dan tidak dapat diubah, atau MPR dapat mengubah, menyempurnakan, dan menetapkan UUD yang baru?[8]

Pertanyaan ini seakan dijawab dengan keluarnya Tap MPR 1/MPR/1978 yang menetapkan bahwa:

Majelis berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekwen.

Hal ini menegaskan bahwa MPR tidak berhak mengubah UUD 1945. Lalu, siapa lembaga yang berwenang melakukan perubahan UUD 1945 pasca reformasi?

Dengan tuntutan reformasi total pada konstitusi negara, MPR tetap melakukan perubahan UUD 1945. Hal ini disokong dengan adanya peraturan limitatif dalam Pasal 37 UUD 1945 mengenai kuorum pada Sidang Paripurna MPR.

Atas dasar tersebut, tercapailah pemenuhan atas tuntutan masyarakat untuk melakukan perubahan atau amendemen UUD 1945. Melalui perubahan tersebut, aturan kewenangan MPR dan proses amendemen UUD 1945 menjadi lebih rigid.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul yang sama dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 4 April 2022, yang pertama kali dimutakhirkan pada 31 Juli 2023.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Referensi:

1. Mukthie Fadjar. Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik. Malang: In-Trans, 2003;
2. Mura P. Hutagalung. Reformasi UUD 1945 melalui Konvensi Ketatanegaraan. Jurnal Hukum dan Pembangunan 4 (XXIX), 2017;
3. Satjipto Rahardjo. Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing (cetakan II), 2010.

---

[1] Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU 17/2014”)

[2] Pasal 25 ayat (2) UU 17/2014

[3] Pasal 109 ayat (1) Peraturan MPR 1/2019

[4] Pasal 109 ayat (3) Peraturan MPR 1/2019

[5] Pasal 109 ayat (2) Peraturan MPR 1/2019

[6] Mukthie Fadjar. Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik. Malang: In-Trans, 2003, hal. 39

[7] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 24 ayat (1) UU 17/2014

[8] Mura P. Hutagalung. Reformasi UUD 1945 melalui Konvensi Ketatanegaraan. Jurnal Hukum dan Pembangunan 4 (XXIX), 2017, hal. 341-342